Gubernur Bali Kejar Rekomendasi Bandara
Rekomendasi izin lokasi Bandara Internasional Buleleng telah disodorkan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Semadi di Jakarta, 7 Desember 2016 lalu.
Prof Windia Minta Batal Bandara Buleleng
DENPASAR, NusaBali
Namun, rekomendasi itu hingga kini belum jelas juntrungannya. Gubernur Bali Made Mangku Pastika pun pilih terbang ke Jakarta, Kamis (19/1) siang, buat menemui Menhub Budi Karya, untuk memastikan rekomendasi lokasi bandara.
Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, mengatakan Pemprov Bali ingin ada percepatan pembangunan Bandara Internasioal Buleleng tersebut. Itu sebabnya, Gubernur Pastika dengan didampingi Kadis Perhubungan Provinsi Bali I Gusti Agung Sudarsana terbang ke Jakarta untuk menemui langsung Menhub.
“Hari ini (kemarin) Pak Gubernur terbang ke Jakarta terkait dengan persoalan Bandara Buleleng. Kita tahu untuk Bandara Buleleng, Pak Gubernur serius mengawal, karena ini terkait dengan percepatan pembangunan di Bali Utara,” ujar Dewa Mahendra di Denpasar, Kamis kemarin.
Selain masalah Bandara Buleleng, kata Dewa Mahendra, ada beberapa hal yang ingin dibicarakan langsung Gubernur Pastika dengan Menhub Budi Karya, terkait masalah infrastruktur dan perhubungan di Bali. “Untuk Bandara Buleleng, ada masalah izin lokasi yang belum keluar rekomendasinya,” tandas birokrat yang sempat ditunjuk Kemendagri menjadi Penjabat Bupati Bangli periode Agustus 2015-Februari 2016 ini.
Sementara, Wagub Bali Ketut Sudikerta sebelumnya menyatakan, pihaknya sudah ke Jakarta untuk menyodorkan rekomendasi izin lokasi Bandara Internasional di Buleleng. Izin lokasi yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut disodorkan kepada Menhub Budi Karya di Jakarta, 7 Desember 2016 lalu.
“Rekomendasi izin lokasi bandara sudah maju ke meja Menhub. Selanjutnya, kami menunggu keputusan Menhub,” jelas Wagub Sudikerta saat dikonfirmasi NusaBali per te-lepon, belum lama ini.
Berdasarkan rekomendasi izin lokasi yang disodorkan ke Menhub, Bandara Internasional Buleleng akan dibangun di wilayah Kecamatan Kubutambahan (Buleleng Timur). Bandara ini dirancang semi terapung, karena run way (landasan pacu)-nya akan dibangun di atas laut pesisir Pantai Kubutambahan.
Menurut Sudikerta, upaya lobi yang dilakukan Pemprov Bali ke Jakarta sebagai upaya agar pembangunan Bandara Internasional Buleleng segera terealisasi. Sudikerta mengakui, tidaklah mudah melakukan terobosan dan lobi ke Kemenhub.
“Tapi, saya kawal terus. Tahapannya sekarang sudah ada pengajuan rekomendasi izin lokasi dari Dirjen Perhubungan Udara. Rekomendasi ini sudah maju ke Menteri Perhubungan untuk persetujuan lokasi bandara,” ujar Wagub yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Selain sudah mengamankan rekomendasi izin lokasi bandara dari Dirjen Perhubungan Udara, kata Sudikerta, pihaknya juga telah memenuhi dokumen kesanggupan membeli lahan seluas 10 hektare untuk akses jalan penghubung antara daratan dengan floating runway (landasan pacu terapung) di tengah laut. “Lahan seluas 10 hektare itu kita upayakan, kami sudah penuhi dokumennya,” katanya.
Sementara itu, di tengah perjuangan mewujudkan Bandara Buleleng, justru muncul reaksi untuk membatalkan pembangunan bandara tersebut. Usulan untuk membatalkan pembangunan Bandara Buleleng ini dicetuskan Ketua Puslit Subak Universitas Udayana, Prof Dr Ir I Wayan Windia.
Dalam rilisnya yang diterima NusaBali, Kamis kemarin, Prof Windia meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana pembangunan Bandara Buleleng dan reklamasi Teluk Benoa. Prof Windia menyebutkan, pembangunan bandara dan reklamasi hanya menambah sesak Bali dan membuat daerah lain iri. “Ini terkait dengan pemerataan pembangunan di Indonesia. Masih banyak di luar Pulau Bali-Jawa yang memerlukan sentuhan infrastruktur,” ujar pakar Subak dari Jurusan Sosial Ekonomi (Sosek) Fakultas Pertanian Unud ini.
Prof Windia mengingatkan, Bali saat ini sudah over kapasitas yang bisa membahayakan eksistensi kebudayaan lokal. “Pembangunan hotel semena-mena. Dampaknya, sampah banyak, intrusi air laut, migrant, hingga hilangnya 1.000 hektare sawah di Bali setiap tahun, yang mengancam Subak,” dalihnya. * nat
DENPASAR, NusaBali
Namun, rekomendasi itu hingga kini belum jelas juntrungannya. Gubernur Bali Made Mangku Pastika pun pilih terbang ke Jakarta, Kamis (19/1) siang, buat menemui Menhub Budi Karya, untuk memastikan rekomendasi lokasi bandara.
Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, mengatakan Pemprov Bali ingin ada percepatan pembangunan Bandara Internasioal Buleleng tersebut. Itu sebabnya, Gubernur Pastika dengan didampingi Kadis Perhubungan Provinsi Bali I Gusti Agung Sudarsana terbang ke Jakarta untuk menemui langsung Menhub.
“Hari ini (kemarin) Pak Gubernur terbang ke Jakarta terkait dengan persoalan Bandara Buleleng. Kita tahu untuk Bandara Buleleng, Pak Gubernur serius mengawal, karena ini terkait dengan percepatan pembangunan di Bali Utara,” ujar Dewa Mahendra di Denpasar, Kamis kemarin.
Selain masalah Bandara Buleleng, kata Dewa Mahendra, ada beberapa hal yang ingin dibicarakan langsung Gubernur Pastika dengan Menhub Budi Karya, terkait masalah infrastruktur dan perhubungan di Bali. “Untuk Bandara Buleleng, ada masalah izin lokasi yang belum keluar rekomendasinya,” tandas birokrat yang sempat ditunjuk Kemendagri menjadi Penjabat Bupati Bangli periode Agustus 2015-Februari 2016 ini.
Sementara, Wagub Bali Ketut Sudikerta sebelumnya menyatakan, pihaknya sudah ke Jakarta untuk menyodorkan rekomendasi izin lokasi Bandara Internasional di Buleleng. Izin lokasi yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut disodorkan kepada Menhub Budi Karya di Jakarta, 7 Desember 2016 lalu.
“Rekomendasi izin lokasi bandara sudah maju ke meja Menhub. Selanjutnya, kami menunggu keputusan Menhub,” jelas Wagub Sudikerta saat dikonfirmasi NusaBali per te-lepon, belum lama ini.
Berdasarkan rekomendasi izin lokasi yang disodorkan ke Menhub, Bandara Internasional Buleleng akan dibangun di wilayah Kecamatan Kubutambahan (Buleleng Timur). Bandara ini dirancang semi terapung, karena run way (landasan pacu)-nya akan dibangun di atas laut pesisir Pantai Kubutambahan.
Menurut Sudikerta, upaya lobi yang dilakukan Pemprov Bali ke Jakarta sebagai upaya agar pembangunan Bandara Internasional Buleleng segera terealisasi. Sudikerta mengakui, tidaklah mudah melakukan terobosan dan lobi ke Kemenhub.
“Tapi, saya kawal terus. Tahapannya sekarang sudah ada pengajuan rekomendasi izin lokasi dari Dirjen Perhubungan Udara. Rekomendasi ini sudah maju ke Menteri Perhubungan untuk persetujuan lokasi bandara,” ujar Wagub yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Selain sudah mengamankan rekomendasi izin lokasi bandara dari Dirjen Perhubungan Udara, kata Sudikerta, pihaknya juga telah memenuhi dokumen kesanggupan membeli lahan seluas 10 hektare untuk akses jalan penghubung antara daratan dengan floating runway (landasan pacu terapung) di tengah laut. “Lahan seluas 10 hektare itu kita upayakan, kami sudah penuhi dokumennya,” katanya.
Sementara itu, di tengah perjuangan mewujudkan Bandara Buleleng, justru muncul reaksi untuk membatalkan pembangunan bandara tersebut. Usulan untuk membatalkan pembangunan Bandara Buleleng ini dicetuskan Ketua Puslit Subak Universitas Udayana, Prof Dr Ir I Wayan Windia.
Dalam rilisnya yang diterima NusaBali, Kamis kemarin, Prof Windia meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana pembangunan Bandara Buleleng dan reklamasi Teluk Benoa. Prof Windia menyebutkan, pembangunan bandara dan reklamasi hanya menambah sesak Bali dan membuat daerah lain iri. “Ini terkait dengan pemerataan pembangunan di Indonesia. Masih banyak di luar Pulau Bali-Jawa yang memerlukan sentuhan infrastruktur,” ujar pakar Subak dari Jurusan Sosial Ekonomi (Sosek) Fakultas Pertanian Unud ini.
Prof Windia mengingatkan, Bali saat ini sudah over kapasitas yang bisa membahayakan eksistensi kebudayaan lokal. “Pembangunan hotel semena-mena. Dampaknya, sampah banyak, intrusi air laut, migrant, hingga hilangnya 1.000 hektare sawah di Bali setiap tahun, yang mengancam Subak,” dalihnya. * nat
Komentar