Pejabat Buleleng Urunan Ganti Hewan Ternak
Penyaluran urunan pejabat untuk meringankan warga yang kehilangan 114 ekor hewan piaraan akan disalurkan setelah coblosan Pilkada.
Perbaikan Pipa Air Diprediksi Rp 1,4 miliar
SINGARAJA, NusaBali
Pejabat eselon II di lingkup Pemkab Buleleng sepakat urunan memberikan bantuan bagi korban bencana yang kehilangan hewan ternak. Masing-masing pejabat urunan dana sebesar Rp 2,5 juta. Kesepakatan itu dicetuskan dalam rapat koordinasi (rakor) lanjutan menyangkut status tanggap darurat bencana, Senin (13/2) di ruang rapat Kantor Bupati, Jalan Pahlawan Singaraja. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Dewa Ketut Puspaka dihadiri seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Buleleng.
Rapat tersebut merupakan lanjutan dari rakor sebelumnya yang dipimpin Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, pada Minggu (12/2). Ide urunan seluruh pejabat itu dicetuskan Bupati Putu Agus Suradnyana. Dalam rapat Senin kemarin, ide itu ditindaklanjuti, sehingga diputuskan masing-masing pejabat urunan dana sebesar Rp 2,5 juta.
Di Buleleng terdapat 30 OPD, sehingga dana terkumpul sebesar Rp 75 juta. Dana inilah yang nanti akan dipakai mengganti hewan ternak milik warga yang mati akibat diterjang longsor maupun air bah. Data Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Buleleng mencatat, jumlah hewan ternak yang hanyut akibat longsor maupun air bah mencapai 114 ekor, dengan rincian 10 ekor sapi, 63 ekor babi, dan 41 ekor ayam.
Kehilangan hewan ternak itu terjadi di Desa Kaliasem, Kecamatan Seririt, Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng, Desa Galungan, Kecamatan Sawan, dan Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar. “Bantuan itu kita akan berikan setelah coblosan nanti. Karena kalau sekarang kita berikan, khawatir itu ditarik-tarik pada ranah politik. Lebih baik, nanti kita salurkan setelah pemilihan nanti,” terang Bupati Putu Agus Suradnyana.
Sementara Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka menyatakan, urunan dana untuk membantu korban bencana yang kehilangan hewan ternak itu sebagai wujud kepedulian terhadap bencana yang terjadi di Buleleng. “Ini gerakan sosial saja, kami ikut peduli, sebagai bentuknya kami akan urunan dana,” katanya.
Sekda Puspaka juga mengungkapkan, penanganan kerusakan dalam status tanggap darurat bencana diprioritaskan pada perbaikan jaringan pipa air bersih yang putus. Tercatat ada 15 desa yang terdampak akibat pipa jaringan air bersih yang putus. Dalam rakor, perkiraan dana yang dihabiskan untuk penanganan pipa yang putus mencapai Rp 1,4 miliar. Sedangkan dana cadangan bencana dari APBD induk 2017, hanya tersedia Rp 2,25 miliar.
Kebutuhan dana itu diperkirakan kurang, karena prioritas penanganan juga diarahkan pada akses jembatan yang putus. “Kalau nanti kurang, kita masih memungkinkan ada pergeseran anggaran, karena ini sifatnya darurat,” kata Sekda Puspaka.
Menurut Sekda Puspaka, pembiayaan dalam penanganan tanggap darurat bencana akan dihitung lebih kongkrit lagi, sehingga kebutuhan pembiayaan dalam penanganan prioritas kerusakaan bisa diketahui pasti. Di samping itu, kerusakan-kerusakan yang sifatnya permanen akan dihitung juga, untuk bisa diusulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN), Balai Wilayah Sungai (BWS), maupun Pemprov Bali. “Kita akan hitung lagi lebih kongkrik, mana yang bisa ditangani sementara karena sifatnya darurat, dan mana yang harus ditangani permanen baik kabupaten, provinsi dan pusat. Nanti hari Kamis akan kita ketahui semuanya,” terang Puspaka. *k19
SINGARAJA, NusaBali
Pejabat eselon II di lingkup Pemkab Buleleng sepakat urunan memberikan bantuan bagi korban bencana yang kehilangan hewan ternak. Masing-masing pejabat urunan dana sebesar Rp 2,5 juta. Kesepakatan itu dicetuskan dalam rapat koordinasi (rakor) lanjutan menyangkut status tanggap darurat bencana, Senin (13/2) di ruang rapat Kantor Bupati, Jalan Pahlawan Singaraja. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Dewa Ketut Puspaka dihadiri seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Buleleng.
Rapat tersebut merupakan lanjutan dari rakor sebelumnya yang dipimpin Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, pada Minggu (12/2). Ide urunan seluruh pejabat itu dicetuskan Bupati Putu Agus Suradnyana. Dalam rapat Senin kemarin, ide itu ditindaklanjuti, sehingga diputuskan masing-masing pejabat urunan dana sebesar Rp 2,5 juta.
Di Buleleng terdapat 30 OPD, sehingga dana terkumpul sebesar Rp 75 juta. Dana inilah yang nanti akan dipakai mengganti hewan ternak milik warga yang mati akibat diterjang longsor maupun air bah. Data Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Buleleng mencatat, jumlah hewan ternak yang hanyut akibat longsor maupun air bah mencapai 114 ekor, dengan rincian 10 ekor sapi, 63 ekor babi, dan 41 ekor ayam.
Kehilangan hewan ternak itu terjadi di Desa Kaliasem, Kecamatan Seririt, Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng, Desa Galungan, Kecamatan Sawan, dan Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar. “Bantuan itu kita akan berikan setelah coblosan nanti. Karena kalau sekarang kita berikan, khawatir itu ditarik-tarik pada ranah politik. Lebih baik, nanti kita salurkan setelah pemilihan nanti,” terang Bupati Putu Agus Suradnyana.
Sementara Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka menyatakan, urunan dana untuk membantu korban bencana yang kehilangan hewan ternak itu sebagai wujud kepedulian terhadap bencana yang terjadi di Buleleng. “Ini gerakan sosial saja, kami ikut peduli, sebagai bentuknya kami akan urunan dana,” katanya.
Sekda Puspaka juga mengungkapkan, penanganan kerusakan dalam status tanggap darurat bencana diprioritaskan pada perbaikan jaringan pipa air bersih yang putus. Tercatat ada 15 desa yang terdampak akibat pipa jaringan air bersih yang putus. Dalam rakor, perkiraan dana yang dihabiskan untuk penanganan pipa yang putus mencapai Rp 1,4 miliar. Sedangkan dana cadangan bencana dari APBD induk 2017, hanya tersedia Rp 2,25 miliar.
Kebutuhan dana itu diperkirakan kurang, karena prioritas penanganan juga diarahkan pada akses jembatan yang putus. “Kalau nanti kurang, kita masih memungkinkan ada pergeseran anggaran, karena ini sifatnya darurat,” kata Sekda Puspaka.
Menurut Sekda Puspaka, pembiayaan dalam penanganan tanggap darurat bencana akan dihitung lebih kongkrit lagi, sehingga kebutuhan pembiayaan dalam penanganan prioritas kerusakaan bisa diketahui pasti. Di samping itu, kerusakan-kerusakan yang sifatnya permanen akan dihitung juga, untuk bisa diusulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN), Balai Wilayah Sungai (BWS), maupun Pemprov Bali. “Kita akan hitung lagi lebih kongkrik, mana yang bisa ditangani sementara karena sifatnya darurat, dan mana yang harus ditangani permanen baik kabupaten, provinsi dan pusat. Nanti hari Kamis akan kita ketahui semuanya,” terang Puspaka. *k19
Komentar