Muncul Paket Sudikerta-Cok Pemayun
“Sampai saat ini yang saya pikirkan itu adalah menyelesaikan tugas saya di birokrasi dulu”
Untuk Imbangi Paket Koster-Cok Ace
DENPASAR,NusaBali
Utak-atik paket Cagub-Cawagub yang akan diusung Golkar Bali dalam Pilgub Bali 2018 mendatang terus bergulir. Sudikerta yang disebut-sebut 90 persen akan direkomendasikan sebagai Cagub disodorkan banyak pasangan. Setelah Ida Bagus Rai Mantra kini muncul nama Cokorda Ngurah Pemayun, birokrat Pemprov Bali yang kini Sekda Provinsi Bali. Sudikerta-Cok Pemayun ditandemkan dengan julukan Kerta-Mayun.
Informasi yang dihimpun NusaBali di internal Golkar Bali, Jumat (17/2) siang kemarin, kemunculan paket Kerta-Mayun ini disebut-sebut atas dasar beberapa pertimbangan. Pertama, strategi mengimbangi kekuatan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) asal Puri Ubud Gianyar, yang dipinang menjadi tandem cagub yang akan diusung PDIP I Wayan Koster. Sumber NusaBali di Golkar, dua paket kini akan dilakukan survei yakni paket Sudikerta-Rai Mantra (Kerta-Mantra) dan paket Sudikerta-Cok Pemayun. “Cok Pemayun ini bisa mengimbangi paket Koster-Cok Ace. Karena Cok Pemayun dan Cok Ace sama- sama dari Gianyar,” ujar sumber yang wanti-wanti namanya tidak disebutkan di koran.
Strategi lain memunculkan Kerta-Mayun karena mengimbang sosok Cok Pemayun yang saat ini sebagai birokrat. Cok Pemayun yang asal Puri Madangan Gianyar ini selain menguasai kekuatan birokrasi juga memiliki kemampuan dibidang pemerintahan. “Setidaknya dari sisi elektabilitas sudah lumayan,” ujar sumber tadi. “Cok Pemayun akan melengkapi sosok Pak Sudikerta nanti di Pilgub Bali 2018, yaitu perpaduan politisi dan birokrat. Jadi penyatuan dua kekuatan ini bukan hanya soal pemetaan kekuatan suara dan wilayah, tetapi dari sisi kemampuan dan kelebihan personel,” tandas sumber yang kader militan Golkar Bali ini.
Cok Pemayun saat dikonfirmasi langsung berkelakar dan mengaku baru tahu namanya masuk nominasi. “Info dari mana? Saya baru tahu dari wartawan. Saya ini orang birokrat. Tidak memiliki afiliasi ke partai politik,” ujar mantan Kepala Bappeda Pemprov Bali ini, kemarin.
Kalau dipinang Golkar? Cok Pemayun yang akan pensiun Maret 2018 mendatang sebagai birokrat menegaskan, kalau urusan Pilkada siapapun birokrat yang akan ikut pemilihan, harus mendapatkan restu dan izin dari atasan. Kalau di Pemprov Bali tentu harus mendapatkan lampu hijau dari Gubernur Bali. “Sampai saat ini yang saya pikirkan itu adalah menyelesaikan tugas saya di birokrasi dulu. Urusan Pilkada itu urusan partai politik. Soal calon gubernur-calon wakil gubernur kan sudah ada parpol, saya selesaikan tugas di pemerintahan,” tegas pria berkumis ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD I Golkar Bali Bidang Organisasi dan Daerah I Gusti Putu Wijaya dikonfirmasi NusaBali, kemarin, mengatakan kandidat Cawagub sudah terinventarisir. “Dari kalangan tokoh ada, birokrat dan kader partai. Kan akan disurvei dulu. Kalau toh ada bocor tokoh-tokoh dibawah itu dinamis,” ujar Wijaya. Dia menyebutkan untuk posisi Cagub tinggal menunggu rekomendasi DPP Partai Golkar saja untuk SGB. “Untuk posisi Calon Wakil Gubernur akan dilakukan survei internal. Pak SGB nanti akan memilih tandemnya berdasarkan survei dan ketokohan, basis suara, pemetaan wilayah,” ujar politisi asal Desa Kutuh Kelod, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ini.
Sudikerta belum bisa dikonfirmasi terkait kemunculan paket Kerta-Mayun diinternal Golkar. Saat dihubungi melalui ponselnya kemarin bernada mailbox. Namun sebelumnya Sudikerta menegaskan dirinya meminta Tim Pilkada Golkar Bali akan melakukan survei kandidat Cawagub yang akan diajaknya berpaket. “Kalau Cawagub kita masih harus kumpulkan dulu. Syarat Cawagub itu adalah elektibilitas dengan survei dan dapat mendongkrak suara Cagubnya. Makanya kita tunggu survei dulu,” ujar politisi asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang kini menjabat Wakil Gubernur Bali ini.
Golkar pada Pilgub Bali 2018 mendatang memastikan bisa mengusung calon secara mandiri tanpa koalisi. Untuk syarat mengusung calon dari partai politik, Golkar sudah mengantongi 11 kursi dari 55 kursi DPRD Bali, atau setara dengan 20 persen suara legislatif 2014 seperti yang disyaratkan dalam UU Pilkada. * nat
DENPASAR,NusaBali
Utak-atik paket Cagub-Cawagub yang akan diusung Golkar Bali dalam Pilgub Bali 2018 mendatang terus bergulir. Sudikerta yang disebut-sebut 90 persen akan direkomendasikan sebagai Cagub disodorkan banyak pasangan. Setelah Ida Bagus Rai Mantra kini muncul nama Cokorda Ngurah Pemayun, birokrat Pemprov Bali yang kini Sekda Provinsi Bali. Sudikerta-Cok Pemayun ditandemkan dengan julukan Kerta-Mayun.
Informasi yang dihimpun NusaBali di internal Golkar Bali, Jumat (17/2) siang kemarin, kemunculan paket Kerta-Mayun ini disebut-sebut atas dasar beberapa pertimbangan. Pertama, strategi mengimbangi kekuatan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) asal Puri Ubud Gianyar, yang dipinang menjadi tandem cagub yang akan diusung PDIP I Wayan Koster. Sumber NusaBali di Golkar, dua paket kini akan dilakukan survei yakni paket Sudikerta-Rai Mantra (Kerta-Mantra) dan paket Sudikerta-Cok Pemayun. “Cok Pemayun ini bisa mengimbangi paket Koster-Cok Ace. Karena Cok Pemayun dan Cok Ace sama- sama dari Gianyar,” ujar sumber yang wanti-wanti namanya tidak disebutkan di koran.
Strategi lain memunculkan Kerta-Mayun karena mengimbang sosok Cok Pemayun yang saat ini sebagai birokrat. Cok Pemayun yang asal Puri Madangan Gianyar ini selain menguasai kekuatan birokrasi juga memiliki kemampuan dibidang pemerintahan. “Setidaknya dari sisi elektabilitas sudah lumayan,” ujar sumber tadi. “Cok Pemayun akan melengkapi sosok Pak Sudikerta nanti di Pilgub Bali 2018, yaitu perpaduan politisi dan birokrat. Jadi penyatuan dua kekuatan ini bukan hanya soal pemetaan kekuatan suara dan wilayah, tetapi dari sisi kemampuan dan kelebihan personel,” tandas sumber yang kader militan Golkar Bali ini.
Cok Pemayun saat dikonfirmasi langsung berkelakar dan mengaku baru tahu namanya masuk nominasi. “Info dari mana? Saya baru tahu dari wartawan. Saya ini orang birokrat. Tidak memiliki afiliasi ke partai politik,” ujar mantan Kepala Bappeda Pemprov Bali ini, kemarin.
Kalau dipinang Golkar? Cok Pemayun yang akan pensiun Maret 2018 mendatang sebagai birokrat menegaskan, kalau urusan Pilkada siapapun birokrat yang akan ikut pemilihan, harus mendapatkan restu dan izin dari atasan. Kalau di Pemprov Bali tentu harus mendapatkan lampu hijau dari Gubernur Bali. “Sampai saat ini yang saya pikirkan itu adalah menyelesaikan tugas saya di birokrasi dulu. Urusan Pilkada itu urusan partai politik. Soal calon gubernur-calon wakil gubernur kan sudah ada parpol, saya selesaikan tugas di pemerintahan,” tegas pria berkumis ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD I Golkar Bali Bidang Organisasi dan Daerah I Gusti Putu Wijaya dikonfirmasi NusaBali, kemarin, mengatakan kandidat Cawagub sudah terinventarisir. “Dari kalangan tokoh ada, birokrat dan kader partai. Kan akan disurvei dulu. Kalau toh ada bocor tokoh-tokoh dibawah itu dinamis,” ujar Wijaya. Dia menyebutkan untuk posisi Cagub tinggal menunggu rekomendasi DPP Partai Golkar saja untuk SGB. “Untuk posisi Calon Wakil Gubernur akan dilakukan survei internal. Pak SGB nanti akan memilih tandemnya berdasarkan survei dan ketokohan, basis suara, pemetaan wilayah,” ujar politisi asal Desa Kutuh Kelod, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ini.
Sudikerta belum bisa dikonfirmasi terkait kemunculan paket Kerta-Mayun diinternal Golkar. Saat dihubungi melalui ponselnya kemarin bernada mailbox. Namun sebelumnya Sudikerta menegaskan dirinya meminta Tim Pilkada Golkar Bali akan melakukan survei kandidat Cawagub yang akan diajaknya berpaket. “Kalau Cawagub kita masih harus kumpulkan dulu. Syarat Cawagub itu adalah elektibilitas dengan survei dan dapat mendongkrak suara Cagubnya. Makanya kita tunggu survei dulu,” ujar politisi asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang kini menjabat Wakil Gubernur Bali ini.
Golkar pada Pilgub Bali 2018 mendatang memastikan bisa mengusung calon secara mandiri tanpa koalisi. Untuk syarat mengusung calon dari partai politik, Golkar sudah mengantongi 11 kursi dari 55 kursi DPRD Bali, atau setara dengan 20 persen suara legislatif 2014 seperti yang disyaratkan dalam UU Pilkada. * nat
Komentar