Disdukcapil Keluarkan 9 Ribu Pengganti e–KTP
Stok blangko e–KTP di Disdukcapil Badung telah habis. Sejak Oktober 2016 hingga pertengahan Februari 2017, telah 9 ribu lembar surat keterangan pengganti e–KTP diterbitkan.
MANGUPURA, NusaBali
Blangko e-KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung masih kosong. Akibatnya, banyak warga Badung yang sudah melakukan perekaman, namun tak kunjung menerima e-KTP. Disdukcapil Badung pun tak tahu kapan akan menerima pasokan blangko e–KTP.
Dari data yang dihimpun, Minggu (19/2), sudah lebih dari 10 ribu warga Badung yang melakukan perekaman data. Tetapi e-KTP belum tercetak sebab tidak adanya ketersedian blangko di Disdukcapil.
“Semenjak ada perintah untuk menyelesaikan perekaman, kami sudah melakukan jemput bola ke desa-desa. Kini sudah terekam dan tinggal menunggu cetak. Itu ada lebih dari 10 ribu,” ujar Putu Suryawati selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Badung.
Sebagai pengganti sementara e-KTP, Disdukcapil sudah mengeluarkan surat keterangan pengganti e-KTP dengan jumlah lebih dari 9 ribu lembar. Atau persisnya 6.400 (periode Oktober–Desember 2016) dan 3.048 (periode Januari–Februari 2017). Surat keterangan ini berlaku enam bulan.
Kapan blangko e-KTP akan dikirim dari pusat? Pihaknya mengaku tak tahu menahu masalah itu. “Kewenangan pusat, kami tidak tahu. Yang jelas sampai sekarang belum,” imbuh Suryawati.
Dikatakannya, walaupun blangko e-KTP belum ada, petugas Disdukcapil tetap rutin melakukan perekaman dengan cara jemput bola. Program jemput bola ini menyasar warga yang sakit, usia lanjut, sekaligus warga berkebutuhan khusus, dan pengidap gangguan jiwa. “Malah kami juga mendatangi warga Badung yang ada di rumah sakit jiwa. Prinsipnya seluruh warga Badung kan harus kami layani untuk mendapatkan e-KTP,” katanya.
Seperti diketahui, terganggunya pencetakan e-KTP di daerah, begitu juga di Kabupaten Badung, disebabkan gagal tender 8 juta blanko e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Pemerintah pusat sudah meminta maaf kepada masyarakat terkait hal ini.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kegagalan tender 8 juta blangko e-KTP tahun 2016. Tjahjo menyebutkan memang ada lima perusahaan nasional yang ikut tender, namun kelimanya belum memenuhi persyaratan secara teknis. * asa
Dari data yang dihimpun, Minggu (19/2), sudah lebih dari 10 ribu warga Badung yang melakukan perekaman data. Tetapi e-KTP belum tercetak sebab tidak adanya ketersedian blangko di Disdukcapil.
“Semenjak ada perintah untuk menyelesaikan perekaman, kami sudah melakukan jemput bola ke desa-desa. Kini sudah terekam dan tinggal menunggu cetak. Itu ada lebih dari 10 ribu,” ujar Putu Suryawati selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Badung.
Sebagai pengganti sementara e-KTP, Disdukcapil sudah mengeluarkan surat keterangan pengganti e-KTP dengan jumlah lebih dari 9 ribu lembar. Atau persisnya 6.400 (periode Oktober–Desember 2016) dan 3.048 (periode Januari–Februari 2017). Surat keterangan ini berlaku enam bulan.
Kapan blangko e-KTP akan dikirim dari pusat? Pihaknya mengaku tak tahu menahu masalah itu. “Kewenangan pusat, kami tidak tahu. Yang jelas sampai sekarang belum,” imbuh Suryawati.
Dikatakannya, walaupun blangko e-KTP belum ada, petugas Disdukcapil tetap rutin melakukan perekaman dengan cara jemput bola. Program jemput bola ini menyasar warga yang sakit, usia lanjut, sekaligus warga berkebutuhan khusus, dan pengidap gangguan jiwa. “Malah kami juga mendatangi warga Badung yang ada di rumah sakit jiwa. Prinsipnya seluruh warga Badung kan harus kami layani untuk mendapatkan e-KTP,” katanya.
Seperti diketahui, terganggunya pencetakan e-KTP di daerah, begitu juga di Kabupaten Badung, disebabkan gagal tender 8 juta blanko e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Pemerintah pusat sudah meminta maaf kepada masyarakat terkait hal ini.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kegagalan tender 8 juta blangko e-KTP tahun 2016. Tjahjo menyebutkan memang ada lima perusahaan nasional yang ikut tender, namun kelimanya belum memenuhi persyaratan secara teknis. * asa
Komentar