Pastika Dipanggil Jokowi, Rapat Gabungan Batal
Rapat gabungan DPRD Bali dengan Gubernur Made Mangku Pastika di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (22/2), urung terlaksana.
Anggota Dewan Ngacir Usai Santap Catering yang Telanjur Datang
DENPASAR, NusaBali
Masalahnya, Gubernur Pastika mendadak dipanggil Presiden Jokowi ke Jakarta. Maka, anggota Dewan pun langsung ngacir seusai menyantap catering yang sudah disediakan untuk rapat gabungan terebut.
Informasi yang dihimpun NusaBali di Gedung DPRD Bali, Rabu kemarin, rapat ga-bungan yang sudah diagendakan tersebut dibatalkan lewat telepon oleh Biro Protokol Setda Propinsi Bali. Pembatalan tersebut diterima Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, I Wayan Suarjana, kemarin pagi pukul 07.00 Wita.
Sempat muncul spekulasi kalau pembatalan rapat gabungan terjadi karena Pemprov Bali dan jajarannya akan merapatkan barisan untuk menjawab beragam persoalan yang akan dilontarkan Dewan. Dengan adanya jeda waktu, eksekutif bisa menyiapkan diri dengan matang disela-sela penundaan rapat gabungan.
Namun, Sekwan DPRD Bali Wayan Suarjana membantah spekulasi tersebut. Menurut Suarjana, pembatalan mendadak raopat gabungan memang tidak bisa dihindarkan, karena Gubernur dipanggil Presiden ke Jakarta. “Pak Gubernur dipanggil Presiden. Tadi saya yang langsung terima pembatalan dari protokol Kantor Gubernur. Ya, rapat gabungan akan dijadwalkan ulang,” tegas Suarjana saat dikonfirmasi NusaBali.
Apakah Gubernur tak bisa diwakilkan kepada Wagub Ketut Sudikerta atau Sekda Provinsi Tjokorda Ngurah Pemayun? Menurut Suarjana, Rabu kemarin Wagub Sudikerta sedang ada kegiatan, sementara Sekda Tjok Pemayun sedang berada di Batam. “Tidak ada yang mewakilkan jadinya,” ujar birokrat asal Banjar Kuta Bali, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Tabanan yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Bali ini.
Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Rabu kemarin, Karo Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra membenarkan Gubernur Pastika dipanggil mendadat oleh Presiaden dan harus terbang ke Jakarta untuk mengikuti rapat kabinet. Karena Gubernur harus ke Jakarta, rapat gabungan dengan DPRD Bali pun dibatalkan.
Menurut Dewa Mahendra, Gubernur Pastika merupakan satu-satunya dari 34 kepala daerah tingkat provinsi se-Indonesia yang diundang Presiden mengikuti rapat kabinet, Rabu kemarin. “Ya, hanya Gubernur Bali yang diundang dalam rapat kabinet. Sebab, rencananya akan ada pertemuan Automatic Exchange of Information (AEOI) dan International Monetary Fund-World Bank di Bali, awal tahun 2018 mendatang,” tandas Dewa Mahendra.
Dewa Mahendra memaparkan rapat Presiden Jokowi dengan jajaran kabinet yang dihadiri Gubernur Pastika, Rabu kemarin, berlangsung siamg sekitar pukul 14.00 Wita kemarin. Gubernur Pastika sendiri mendahului berangkat dari Bali, Rabu pagi pukul 09.00 Wita. “Pak Gubernur sudah meminta Sekretariat Dewan menjadwalkan ulang rapat gabungan. Jadi, bukan karena eksekutif nggak siap untuk hearing di Dewan, tapi ini murni ada acara kenegaraan,” tegas birokrat asal Singaraja, Buleleng ini.
Rapat gabungan DPRD Bali dan Gubernur Pastika kemarin merupakan agenda Pansus Ranperda Restribusi, Pansus Ranperda Lingkungan Hidup, dan Pansus RPJMD (rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah) DPRD Bali. Fraksi-fraksi di DPRD Bali pun sudah menyiapkan poin-poin permasalahan yang akan ditanyakan kepada Gubernur.
Fraksi PDIP DPRD Bali, misalnya, berencana kejar nasib permohonan pemanfatan tanah seluas 14,195 hektare di Tahura kawasan Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang diajukan Pemkab Badung. Fraksi PDIP juga bersiap angkat masalah rekrutmen tanaga kontrak untuk RS Bali Mandara
Sedangkan Fraksi Demokrat DPRD Bali membawa beberapa item permasalahan, seperti pengelolaan sampah di Desa Suwung Kauh (Kecamatan Denpasar Selatan) dan masalahan pengelolaan Bus Sarbagita. Sementara Fraksi Gerindra DPRD Bali hendak mengangkat masalah layanan kesehatan menyangkut adanya perubahan program JKBM yang terintegrasi ke JKN, selain juga penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan RPJMD Pemprov Bali. Sebaliknya, Fraksi Panca Bayu (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) angkat masalah galian C dan rencana pembangunan infastruktur Bandara Internasional di Buleleng.
Sementara itu, pesanan konsumsi makan siang dari perusahaan jasa catering yang dipesan Sekretariat DPRD Bali sudah telanjut datang ke Kegung Dewan, Rabu kemarin. Para anggota DPRD Bali pun sudah terlanjur tiba di Gedung Dewan. Karena rapat gabungan dibatalkan mendadadak, para anggota Dewan pun langsung sarapan pagi dengan santap catering yang sudah tersedia. Usai makan, para anggota Dewan langsung ‘ngacir’ dan sebagian pulang, karena agenda DPRD Bali kemarin memang hanya rapat gabungan.
Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, mengatakan rapat gabungan akan diagendakan ulang, Senin (27/2) depan. Menurut Tama Tenaya, rapat gabungan kemarin dibatalkan, karena Gubernur Pastika tidak mengirimkan perwakilan. “Mungkin karena menyangkut kebijakan dan membahas hal penting, Gubernur tidak mewakilkan. Nggak apa-apa, urusan konsumsi telanjur disiapkan, kan bisa dimanfaatkan,” ujar politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Sedangkan anggota Komisi I DPRD Bali, Nyoman Oka Antara, menyebutkan agenda rapat gabungan membuat dirinya harus cepat-cepat datang ke kantor. Namun, ternyata raptnya batal. “Saya cepat-cepat dari Karangasem ke Denpasar karena ada rapat gabungan. Eh, ternyata rapatnya batal,” ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Karangase, yang merupakan pengganti antar waktu (PAW) Ni Made Sumiati ini. * nat
DENPASAR, NusaBali
Masalahnya, Gubernur Pastika mendadak dipanggil Presiden Jokowi ke Jakarta. Maka, anggota Dewan pun langsung ngacir seusai menyantap catering yang sudah disediakan untuk rapat gabungan terebut.
Informasi yang dihimpun NusaBali di Gedung DPRD Bali, Rabu kemarin, rapat ga-bungan yang sudah diagendakan tersebut dibatalkan lewat telepon oleh Biro Protokol Setda Propinsi Bali. Pembatalan tersebut diterima Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, I Wayan Suarjana, kemarin pagi pukul 07.00 Wita.
Sempat muncul spekulasi kalau pembatalan rapat gabungan terjadi karena Pemprov Bali dan jajarannya akan merapatkan barisan untuk menjawab beragam persoalan yang akan dilontarkan Dewan. Dengan adanya jeda waktu, eksekutif bisa menyiapkan diri dengan matang disela-sela penundaan rapat gabungan.
Namun, Sekwan DPRD Bali Wayan Suarjana membantah spekulasi tersebut. Menurut Suarjana, pembatalan mendadak raopat gabungan memang tidak bisa dihindarkan, karena Gubernur dipanggil Presiden ke Jakarta. “Pak Gubernur dipanggil Presiden. Tadi saya yang langsung terima pembatalan dari protokol Kantor Gubernur. Ya, rapat gabungan akan dijadwalkan ulang,” tegas Suarjana saat dikonfirmasi NusaBali.
Apakah Gubernur tak bisa diwakilkan kepada Wagub Ketut Sudikerta atau Sekda Provinsi Tjokorda Ngurah Pemayun? Menurut Suarjana, Rabu kemarin Wagub Sudikerta sedang ada kegiatan, sementara Sekda Tjok Pemayun sedang berada di Batam. “Tidak ada yang mewakilkan jadinya,” ujar birokrat asal Banjar Kuta Bali, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Tabanan yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Bali ini.
Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Rabu kemarin, Karo Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra membenarkan Gubernur Pastika dipanggil mendadat oleh Presiaden dan harus terbang ke Jakarta untuk mengikuti rapat kabinet. Karena Gubernur harus ke Jakarta, rapat gabungan dengan DPRD Bali pun dibatalkan.
Menurut Dewa Mahendra, Gubernur Pastika merupakan satu-satunya dari 34 kepala daerah tingkat provinsi se-Indonesia yang diundang Presiden mengikuti rapat kabinet, Rabu kemarin. “Ya, hanya Gubernur Bali yang diundang dalam rapat kabinet. Sebab, rencananya akan ada pertemuan Automatic Exchange of Information (AEOI) dan International Monetary Fund-World Bank di Bali, awal tahun 2018 mendatang,” tandas Dewa Mahendra.
Dewa Mahendra memaparkan rapat Presiden Jokowi dengan jajaran kabinet yang dihadiri Gubernur Pastika, Rabu kemarin, berlangsung siamg sekitar pukul 14.00 Wita kemarin. Gubernur Pastika sendiri mendahului berangkat dari Bali, Rabu pagi pukul 09.00 Wita. “Pak Gubernur sudah meminta Sekretariat Dewan menjadwalkan ulang rapat gabungan. Jadi, bukan karena eksekutif nggak siap untuk hearing di Dewan, tapi ini murni ada acara kenegaraan,” tegas birokrat asal Singaraja, Buleleng ini.
Rapat gabungan DPRD Bali dan Gubernur Pastika kemarin merupakan agenda Pansus Ranperda Restribusi, Pansus Ranperda Lingkungan Hidup, dan Pansus RPJMD (rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah) DPRD Bali. Fraksi-fraksi di DPRD Bali pun sudah menyiapkan poin-poin permasalahan yang akan ditanyakan kepada Gubernur.
Fraksi PDIP DPRD Bali, misalnya, berencana kejar nasib permohonan pemanfatan tanah seluas 14,195 hektare di Tahura kawasan Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang diajukan Pemkab Badung. Fraksi PDIP juga bersiap angkat masalah rekrutmen tanaga kontrak untuk RS Bali Mandara
Sedangkan Fraksi Demokrat DPRD Bali membawa beberapa item permasalahan, seperti pengelolaan sampah di Desa Suwung Kauh (Kecamatan Denpasar Selatan) dan masalahan pengelolaan Bus Sarbagita. Sementara Fraksi Gerindra DPRD Bali hendak mengangkat masalah layanan kesehatan menyangkut adanya perubahan program JKBM yang terintegrasi ke JKN, selain juga penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan RPJMD Pemprov Bali. Sebaliknya, Fraksi Panca Bayu (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) angkat masalah galian C dan rencana pembangunan infastruktur Bandara Internasional di Buleleng.
Sementara itu, pesanan konsumsi makan siang dari perusahaan jasa catering yang dipesan Sekretariat DPRD Bali sudah telanjut datang ke Kegung Dewan, Rabu kemarin. Para anggota DPRD Bali pun sudah terlanjur tiba di Gedung Dewan. Karena rapat gabungan dibatalkan mendadadak, para anggota Dewan pun langsung sarapan pagi dengan santap catering yang sudah tersedia. Usai makan, para anggota Dewan langsung ‘ngacir’ dan sebagian pulang, karena agenda DPRD Bali kemarin memang hanya rapat gabungan.
Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, mengatakan rapat gabungan akan diagendakan ulang, Senin (27/2) depan. Menurut Tama Tenaya, rapat gabungan kemarin dibatalkan, karena Gubernur Pastika tidak mengirimkan perwakilan. “Mungkin karena menyangkut kebijakan dan membahas hal penting, Gubernur tidak mewakilkan. Nggak apa-apa, urusan konsumsi telanjur disiapkan, kan bisa dimanfaatkan,” ujar politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Sedangkan anggota Komisi I DPRD Bali, Nyoman Oka Antara, menyebutkan agenda rapat gabungan membuat dirinya harus cepat-cepat datang ke kantor. Namun, ternyata raptnya batal. “Saya cepat-cepat dari Karangasem ke Denpasar karena ada rapat gabungan. Eh, ternyata rapatnya batal,” ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Karangase, yang merupakan pengganti antar waktu (PAW) Ni Made Sumiati ini. * nat
Komentar