Jalur (Siluman) Dibuka Sehari Sebelum PLS
Kadisdikpora Tabanan Putu Santika berdalih jalur khusus dibuka atas perintah pimpinan.
TABANAN, NusaBali
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali kembali turun ke Tabanan untuk menggali kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kamis (14/7). Kali ini, tiga asisten Ombudsman masing-masing Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Ida Bagus Kade Oka Mahendra, dan Khairul Natagara menemui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tabanan, Putu Santika. Terungkap, jalur ’siluman’ dibuka sehari sebelum pelaksanaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).
Sebelum menemui Kadisdikpora Putu Santika, tiga orang asisten Ombudsman mengawali melakukan penelusuran jumlah siswa di SMPN 5 Tabanan, SMAN 1 Kerambitan, dan SMAN 1 Kediri. Hasilnya, di SMPN 5 Tabanan yang berlokasi di Desa Sudimara hanya menerima 51 siswa. Sedangkan di SMAN 1 Kerambitan yang berlokasi di Desa Kukuh, pada hari pertama PLS sebanyak 85 siswa absen. Rupanya mereka pindah sekolah, namun tak diketahui pasti sekolah yang dituju.
Begitu pula di SMAN 1 Kediri, Ombudsman mendapat keterangan jumlah siswa melebihi kuota. Semula dirancang 10 kelas dengan jumlah siswa 360 orang, membengkak jadi 14 kelas dengan 492 siswa. “Pindahnya kan lumayan banyak, kalau seperti ini SMP dan SMA di kecamatan akan tetap mati,” ungkap Sri Widhiyanti. Setelah dapatkan data, Ombudsman kemudian melakukan klarifikasi kepada Kadisdikpora Tabanan. Menurut Sri, Kadisdikpora mengaku hanya sebagai pelaksana dan hanya menjalankan kebijakan pimpinan.
Sebelumnya, Kadisdikpora sempat mengelak adanya pembengkakan siswa melalui jalur ’siluman’. Setelah ditunjukkan bukti-bukti, Santika akhirnya mengakui jalur khusus pada peneriman PPDB. “Diakui karena adanya kebijakan dari pimpinan,” jelas Sri. Terkait bukti yang telah dikumpulkan di Tabanan, Sri akan melakukan kajian. Selanjutnya berkoordinasi dengan pimpinan eksekutif maupun legislatif di Tabanan.
Sementara itu Kadisdikpora Tabanan, Putu Santika, saat dikonfirmasi mengatakan sempat ditemui tiga asisten Ombudsman. Ia pun mengakui bahwa kebijakan jalur khusus yang berimbas pada pembengkakan siswa di sekolah favorit atas perintah pimpinan. Hanya saja Santika tak menyebut apakah perintah Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti atau Wakil Bupati I Komang Gede Sanjaya. “Ya seperti yang disampaikan Ombudsman tadi, biar saya tidak salah lagi,” ungkap Santika.
Seperti diberitakan sebelumnya, PPDB di Tabanan pada tahun ajaran 2016/2017 terjadi kekacauan. Sekolah SMP dan SMA di pinggiran kota tak mencapai kuota yang ditentukan. Sebaliknya, SMP dan SMA favorit di kota kebajiran siswa hingga menambah kelas dan memberlakukan double shift atau kelas pagi dan sore. Pembengkakan siswa pada sekolah merupakan bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan kuota yang ditetapkan tiga serangkai yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tabanan, Dewan Pendidikan, dan Komisi IV DPRD Tabanan.
SMPN 1 Tabanan yang ditetapkan sebagai sekolah model dengan pendaftaran sistem online justru ditemukan melanggar kuota. Semula SMPN 1 Tabanan yang pernah menyandang status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dijatah 10 kelas dengan 320 siswa. Realitanya tambah dua kelas menjadi 12 kelas dengan siswa keseluruhan 398 siswa. Sedangkan SMPN 2 Tabanan mendapat kuota 13 kelas dengan jumlah siswa 468. Namun membengkak menjadi 17 kelas dengan total siswa 659 dan membuka double shift.
Di SMAN 2 Tabanan (Bisma) semula dapat kuota 10 kelas dengan siswa 360 orang. Akhirnya terjadi pembengkakan dengan jumlah siswa seluruhnya 540 orang. Kepala SMAN 2 Tabanan, I Gede Wayan Samba, menyebut bertambah menjadi 17 kelas. Pun di SMAN 1 Kediri Tabanan (Bakta) dijatah 10 kelas dengan siswa 360 orang membengkak jadi 14 kelas dengan 492 siswa. Bisma dan Bakta memberlakukan double shift. 7 cr61, k21
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali kembali turun ke Tabanan untuk menggali kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kamis (14/7). Kali ini, tiga asisten Ombudsman masing-masing Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Ida Bagus Kade Oka Mahendra, dan Khairul Natagara menemui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tabanan, Putu Santika. Terungkap, jalur ’siluman’ dibuka sehari sebelum pelaksanaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).
Sebelum menemui Kadisdikpora Putu Santika, tiga orang asisten Ombudsman mengawali melakukan penelusuran jumlah siswa di SMPN 5 Tabanan, SMAN 1 Kerambitan, dan SMAN 1 Kediri. Hasilnya, di SMPN 5 Tabanan yang berlokasi di Desa Sudimara hanya menerima 51 siswa. Sedangkan di SMAN 1 Kerambitan yang berlokasi di Desa Kukuh, pada hari pertama PLS sebanyak 85 siswa absen. Rupanya mereka pindah sekolah, namun tak diketahui pasti sekolah yang dituju.
Begitu pula di SMAN 1 Kediri, Ombudsman mendapat keterangan jumlah siswa melebihi kuota. Semula dirancang 10 kelas dengan jumlah siswa 360 orang, membengkak jadi 14 kelas dengan 492 siswa. “Pindahnya kan lumayan banyak, kalau seperti ini SMP dan SMA di kecamatan akan tetap mati,” ungkap Sri Widhiyanti. Setelah dapatkan data, Ombudsman kemudian melakukan klarifikasi kepada Kadisdikpora Tabanan. Menurut Sri, Kadisdikpora mengaku hanya sebagai pelaksana dan hanya menjalankan kebijakan pimpinan.
Sebelumnya, Kadisdikpora sempat mengelak adanya pembengkakan siswa melalui jalur ’siluman’. Setelah ditunjukkan bukti-bukti, Santika akhirnya mengakui jalur khusus pada peneriman PPDB. “Diakui karena adanya kebijakan dari pimpinan,” jelas Sri. Terkait bukti yang telah dikumpulkan di Tabanan, Sri akan melakukan kajian. Selanjutnya berkoordinasi dengan pimpinan eksekutif maupun legislatif di Tabanan.
Sementara itu Kadisdikpora Tabanan, Putu Santika, saat dikonfirmasi mengatakan sempat ditemui tiga asisten Ombudsman. Ia pun mengakui bahwa kebijakan jalur khusus yang berimbas pada pembengkakan siswa di sekolah favorit atas perintah pimpinan. Hanya saja Santika tak menyebut apakah perintah Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti atau Wakil Bupati I Komang Gede Sanjaya. “Ya seperti yang disampaikan Ombudsman tadi, biar saya tidak salah lagi,” ungkap Santika.
Seperti diberitakan sebelumnya, PPDB di Tabanan pada tahun ajaran 2016/2017 terjadi kekacauan. Sekolah SMP dan SMA di pinggiran kota tak mencapai kuota yang ditentukan. Sebaliknya, SMP dan SMA favorit di kota kebajiran siswa hingga menambah kelas dan memberlakukan double shift atau kelas pagi dan sore. Pembengkakan siswa pada sekolah merupakan bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan kuota yang ditetapkan tiga serangkai yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tabanan, Dewan Pendidikan, dan Komisi IV DPRD Tabanan.
SMPN 1 Tabanan yang ditetapkan sebagai sekolah model dengan pendaftaran sistem online justru ditemukan melanggar kuota. Semula SMPN 1 Tabanan yang pernah menyandang status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dijatah 10 kelas dengan 320 siswa. Realitanya tambah dua kelas menjadi 12 kelas dengan siswa keseluruhan 398 siswa. Sedangkan SMPN 2 Tabanan mendapat kuota 13 kelas dengan jumlah siswa 468. Namun membengkak menjadi 17 kelas dengan total siswa 659 dan membuka double shift.
Di SMAN 2 Tabanan (Bisma) semula dapat kuota 10 kelas dengan siswa 360 orang. Akhirnya terjadi pembengkakan dengan jumlah siswa seluruhnya 540 orang. Kepala SMAN 2 Tabanan, I Gede Wayan Samba, menyebut bertambah menjadi 17 kelas. Pun di SMAN 1 Kediri Tabanan (Bakta) dijatah 10 kelas dengan siswa 360 orang membengkak jadi 14 kelas dengan 492 siswa. Bisma dan Bakta memberlakukan double shift. 7 cr61, k21
Komentar