Disdikpora Anggap Wajar Iuran Komite
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menganggap iuran komite sebagai hal yang wajar dipungut di sekolah negeri maupun swasta.
Pasca Polemik Pungutan Fantastis, Kasek Se Denpasar Dikumpulkan
DENPASAR, NusaBali
Sebab diakui bahwa Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikucurkan oleh pemerintah, tak cukup untuk operasional sekolah. Lebih-lebih Denpasar selalu mengedepankan mutu pendidikan.
"Kalau orangtua sudah sepakat, saya rasa tidak ada masalah. Sepanjang besaran iurannya wajar, realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Terpenting tidak memberatkan siapapun," ujar Plt Kepala Disdikpora Denpasar, Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta usai mengumpulkan Kepala Sekolah SD, SMP, hingga SMA/SMK negeri dan swasta se-Denpasar di ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar, Sabtu (30/7).
Namun batas wajar yang dikatakan, tak mampu dijelaskan oleh Jimmy. Dalihnya, pihak sekolah lebih mengetahui seberapa besar dana yang diperlukan. "Sekolah yang tahu, sesuai dengan rencana anggaran belanja sekolah," ungkapnya. Jimmy pun mengatakan bahwa meskipun sekolah negeri, pungutan tetap boleh dilakukan yang disebut dengan dana partisipasi.
"Bukan tidak boleh, ada pasalnya, disebut dana partisipasi. Sanksi juga tidak ada, kan sudah kesepakatan mereka. Kita hanya memonitor. Kalaupun mereka tidak sepakat, pasti dicarikan solusi terbaik," ujarnya. Kewajaran pengenaan iuran komite, juga didukung oleh Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Denpasar, Made Raka. Pihaknya mengatakan bahwa dana BOS memang tidak mencukupi untuk kegiatan. Apalagi Denpasar berbicara mutu.
"Karena bicara mutu, tentu perlu biaya. Tanpa itu, mutu yang kita inginkan tidak bisa terwujud dengan baik. Peran orangtua sangat penting untuk mendukung mutu pendidikan ini, sepanjang nantinya mampu dipertanggungjawabkan. Adakah manfaat dengan 1 rupiah yang disumbangkan ke sekolah. Jangan sampai kena tindakan pidana," jelasnya. Menurutnya, riak-riak terkait iuran komite yang nilainya fantastis tak perlu dihadapi dengan ketakutan.
"Kita jangan takut, karena keinginan kita mutu terus meningkat. Perubahan jaman harus kita selalu ikuti. Mari kelola secara demokratis, transparan dan akuntabel," ujarnya. Sebelumnya diberitakan Komite Sekolah SMAN 1 Denpasar (Smansa) mewajibkan setiap siswa menyumbang Rp 3 juta/siswa baru dan SPP Rp 500 ribu setiap bulan. Pungutan dengan jumlah fantastis itu terungkap setelah salah satu orangtua siswa membeberkan kronologis pertemuan orang tua dengan pihak SMA Negeri 1 Denpasar dan Komite sekolah.
Alasan Komite memungut sumbangan tersebut, dikatakan untuk menunjang seluruh kegiatan sekolah. Wayan Jondra salah satu orangtua siswa mengungkapkan, dalam rapat dengan komite nampak terlihat suasana berbeda pada sebagian orangtua yang tampak pasrah pada kondisi tersebut. Mereka tidak berani berbicara keras, karena takut ada apa-apa pada anaknya di Smansa. Dia menyarankan agar sekolah lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan, jangan seperti berburu di kebun binatang. * nv
DENPASAR, NusaBali
Sebab diakui bahwa Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikucurkan oleh pemerintah, tak cukup untuk operasional sekolah. Lebih-lebih Denpasar selalu mengedepankan mutu pendidikan.
"Kalau orangtua sudah sepakat, saya rasa tidak ada masalah. Sepanjang besaran iurannya wajar, realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Terpenting tidak memberatkan siapapun," ujar Plt Kepala Disdikpora Denpasar, Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta usai mengumpulkan Kepala Sekolah SD, SMP, hingga SMA/SMK negeri dan swasta se-Denpasar di ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar, Sabtu (30/7).
Namun batas wajar yang dikatakan, tak mampu dijelaskan oleh Jimmy. Dalihnya, pihak sekolah lebih mengetahui seberapa besar dana yang diperlukan. "Sekolah yang tahu, sesuai dengan rencana anggaran belanja sekolah," ungkapnya. Jimmy pun mengatakan bahwa meskipun sekolah negeri, pungutan tetap boleh dilakukan yang disebut dengan dana partisipasi.
"Bukan tidak boleh, ada pasalnya, disebut dana partisipasi. Sanksi juga tidak ada, kan sudah kesepakatan mereka. Kita hanya memonitor. Kalaupun mereka tidak sepakat, pasti dicarikan solusi terbaik," ujarnya. Kewajaran pengenaan iuran komite, juga didukung oleh Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Denpasar, Made Raka. Pihaknya mengatakan bahwa dana BOS memang tidak mencukupi untuk kegiatan. Apalagi Denpasar berbicara mutu.
"Karena bicara mutu, tentu perlu biaya. Tanpa itu, mutu yang kita inginkan tidak bisa terwujud dengan baik. Peran orangtua sangat penting untuk mendukung mutu pendidikan ini, sepanjang nantinya mampu dipertanggungjawabkan. Adakah manfaat dengan 1 rupiah yang disumbangkan ke sekolah. Jangan sampai kena tindakan pidana," jelasnya. Menurutnya, riak-riak terkait iuran komite yang nilainya fantastis tak perlu dihadapi dengan ketakutan.
"Kita jangan takut, karena keinginan kita mutu terus meningkat. Perubahan jaman harus kita selalu ikuti. Mari kelola secara demokratis, transparan dan akuntabel," ujarnya. Sebelumnya diberitakan Komite Sekolah SMAN 1 Denpasar (Smansa) mewajibkan setiap siswa menyumbang Rp 3 juta/siswa baru dan SPP Rp 500 ribu setiap bulan. Pungutan dengan jumlah fantastis itu terungkap setelah salah satu orangtua siswa membeberkan kronologis pertemuan orang tua dengan pihak SMA Negeri 1 Denpasar dan Komite sekolah.
Alasan Komite memungut sumbangan tersebut, dikatakan untuk menunjang seluruh kegiatan sekolah. Wayan Jondra salah satu orangtua siswa mengungkapkan, dalam rapat dengan komite nampak terlihat suasana berbeda pada sebagian orangtua yang tampak pasrah pada kondisi tersebut. Mereka tidak berani berbicara keras, karena takut ada apa-apa pada anaknya di Smansa. Dia menyarankan agar sekolah lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan, jangan seperti berburu di kebun binatang. * nv
Komentar