1.000 PNS Jadi Pengawas Bansos
Kemarin audiensi ke Gubernur, tim BPK akan lakukan pemeriksaan selama 30 hari ke dokumen bansos di Bali
Fraksi PDIP Pun Dukung Langkah Gubernur Pastika
DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali terjunkan 1.000 PNS untuk melakukan pengawalan dan sekaligus jadi pengawas pencairan dana bansos/hibah yang di seluruh Bali. Dikerahkannya 1.000 PNS sebagai pengawas ini untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dan proses pencairan bansos yang berpotensi menjadi kasus hukum. Fraksi PDIP DPRD Bali pun dukung langgah Pemprov di bawah Gubernur Made Mangku Pastika ini.
Nantinya, 1.000 PNS inilah yang bertugas memeriksa dan mengawal proses pencairan dana bansos/hibah di seluruh Bali. Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, mengatakan pencairan dana bansos/hibah rentan menjadi persoalan, kalau tidak mengikuti rambu-rambu.
“Ada ribuan proposal bansos/hibah yang dalam proses pencairannya pasti ada salah kendala dan bisa menjadi persoalan hukum. Makanya, 1.000 PNS ini diterjunkan untuk mengawasi dan mengawal proses pencairan dana bansos/hibah,” ungkap Dewa Mahendra seusai mendampingi Gubernur Bali Made Mangku Pastika menerima audiensi BPK RI di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Selasa (11/10) siang.
Dewa Mahendra menegaskan, diterjunkannya 1.000 PNS buat melakukan pengawasan dalam pencarian bansos/hibah yang difasilitasi anggota DPRD Bali ini bukanlah untuk mencari-cari kesalahan. Namun, ini untuk mencegah secara dini peluang terjadinya kesalahan prosedur.
“Catat, penerjunan 1.000 PNS ini bukan untuk cari kesalahan. Kita hanya mau cegah dini terjadinya kesalahan prosedur. Kita ingin semuanya selamat, baik yang memberi hibah, yang menerima hibah, maupun yang memfasilitasi hibah. Ini bukan menakut-nakuti ya,” tegas birokrat asal Kelurahan Liligundi, Kota Singaraja yang sempat ditunjuk Mendagri sebagai Penjabat Bupati Bangli periode Agustus 2015-Februari 2016 ini.
SELANJUTNYA . . .
DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali terjunkan 1.000 PNS untuk melakukan pengawalan dan sekaligus jadi pengawas pencairan dana bansos/hibah yang di seluruh Bali. Dikerahkannya 1.000 PNS sebagai pengawas ini untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dan proses pencairan bansos yang berpotensi menjadi kasus hukum. Fraksi PDIP DPRD Bali pun dukung langgah Pemprov di bawah Gubernur Made Mangku Pastika ini.
Nantinya, 1.000 PNS inilah yang bertugas memeriksa dan mengawal proses pencairan dana bansos/hibah di seluruh Bali. Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, mengatakan pencairan dana bansos/hibah rentan menjadi persoalan, kalau tidak mengikuti rambu-rambu.
“Ada ribuan proposal bansos/hibah yang dalam proses pencairannya pasti ada salah kendala dan bisa menjadi persoalan hukum. Makanya, 1.000 PNS ini diterjunkan untuk mengawasi dan mengawal proses pencairan dana bansos/hibah,” ungkap Dewa Mahendra seusai mendampingi Gubernur Bali Made Mangku Pastika menerima audiensi BPK RI di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Selasa (11/10) siang.
Dewa Mahendra menegaskan, diterjunkannya 1.000 PNS buat melakukan pengawasan dalam pencarian bansos/hibah yang difasilitasi anggota DPRD Bali ini bukanlah untuk mencari-cari kesalahan. Namun, ini untuk mencegah secara dini peluang terjadinya kesalahan prosedur.
“Catat, penerjunan 1.000 PNS ini bukan untuk cari kesalahan. Kita hanya mau cegah dini terjadinya kesalahan prosedur. Kita ingin semuanya selamat, baik yang memberi hibah, yang menerima hibah, maupun yang memfasilitasi hibah. Ini bukan menakut-nakuti ya,” tegas birokrat asal Kelurahan Liligundi, Kota Singaraja yang sempat ditunjuk Mendagri sebagai Penjabat Bupati Bangli periode Agustus 2015-Februari 2016 ini.
SELANJUTNYA . . .
Komentar