2022, Klungkung Targetkan 100 Persen

Dengan program ini, maka angka partisipasi pendidikan di TK semakin meningkat. Kata Bupati Suwirta, setelah dinegerikan, semua TK akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Siswa TK tidak perlu lagi membayar SPP di TK tersebut. “Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi anak di desa yang tidak mau masuk TK. Dengan TK Negeri jelas operasional akan ditanggung pemerintah," ujar Bupati Suwirta, saat ditemui Selasa (10/8).

Namun, untuk keperluan lainnya seperti membeli pakaian masih menjadi tanggung jawab orang tua siswa. Program Satu Desa Satu TK Negeri tidak berhenti sebatas penegerian saja. Program ini akan berlanjut dengan melengkapi TK Negeri tersebut satu unit mobil antar jemput siswa. “Mungkin kalau tidak pandemi, beberapa TK sudah ada yang kami bantu mobil lengkap dengan sarana edukasi di dalamnya,” imbuh Bupati Suwirta.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung I Ketut Sujana mengatakan program inovasi satu desa satu TK negeri dimulai sejak tahun 2018. Hingga saat ini sudah 34 TK yang dinegerikan, dari 53 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Klungkung. “Tahun ini ada 16 TK dinegerikan, masing-masing di Kecamatan Nusa Penida sebanyak 5 TK, Kecamatan Dawan 4 TK, Kecamatan Banjarangkan 4 TK dan Kecamatan Klungkung 3 TK,” ujarnya.

Sementara TK negeri di Kecamatan Klungkung yang diresmikan langsung Bupati Suwirta pada Senin (9/8) di antaranya TK Kumara Gana, Kelurahan Semarapura Kaja menjadi TK Negeri Kelurahan Semarapura Kaja, TK Putra Pertiwi Desa Manduang menjadi TK Negeri Desa Manduang serta dua TK masing-masing TK Hindu Dharma Widya dan TK Kumara Dewa digabung menjadi TK Negeri Desa Kamasan. *wan