Bupati Giri Prasta Apresiasi Kinerja DPRD Badung

Hal ini ditegaskan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Badung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Putu Parwata dan Wakil Ketua I Wayan Suyasa, dengan agenda Pengambilan Keputusan Dewan Terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Jumat (13/8).

Rapat paripurna yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, dihadiri pula Forkopimda Kabupaten Badung, sekretaris daerah beserta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, dan tenaga ahli DPRD dan Fraksi DPRD di Kabupaten Badung.

“Dengan disepakatinya KUA dan PPAS tersebut, berarti pula kita bersama telah sepakat dan bertanggungjawab atas seluruh substansi yang terkandung dalam kedua dokumen anggaran tersebut. Terutama berkenaan dengan kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan beserta plafon anggarannya,” ujar Bupati Giri Prasta.

Bupati Giri Prasta juga menyebut, seluruh masukan yang telah disampaikan dewan akan dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, serta menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022, agar lebih realistis, efektif, dan efisien. “Berdasarkan KUA dan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 yang telah disepakati tersebut, saya selaku bupati akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun RKA SKPD dalam rangka penyusunan rancangan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022,” katanya.

Di samping itu, Bupati Giri Prasta menjelaskan dalam APBD Badung tahun 2022 juga memasang BTT (Bantuan Tak Terduga) yang cukup besar digunakan untuk penanganan pandemi. Seperti pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, maupun pembentukan tim tracing, testing dan treatment berbasis desa dan kelurahan. Bahkan lebih jauh Giri Prasta mengungkapkan, sampai bulan Desember 2021, Pemkab Badung harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 32 miliar untuk menyediakan tempat isolasi terpusat (isoter) dengan segala fasilitas pendukungnya.

“Yang menjadi prioritas kita saat ini, yaitu menyiapkan tempat isoter, memperhatikan fakir miskin dan anak terlantar, disabilitas, rumah tangga sasaran maupun warga kami yang kena PHK akibat pandemi. Kami juga akan memberikan stimulus untuk menggerakkan UMKM dalam membangkitkan ekonomi. Di sini kita berpikir tentang priority dan urgensi,” tandasnya.

Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata, mengatakan dengan penetapan KUA PPAS tahun 2022, berarti sudah diketahui apa saja yang akan dikerjakan pada tahun 2022, seperti biaya operasional, biaya mandatory, penanganan dampak Covid-19, serta bantuan sosial yang memungkinkan seperti bantuan kepada KONI, BOS kepada sekolah swasta, dan bantuan sosial yang menyangkut keagamaan.

“Walaupun saat ini masih pandemi dan kita fokus penanganan, ada beberapa pembangunan yang urgent memang harus kita selesaikan, seperti tempat pengelolaan sampah, balai keagamaan, termasuk balai banjar yang belum selesai kita juga berikan perhatian. Artinya efektif, efisien, dan profesional kita lakukan berdasarkan skala prioritas,” kata Parwata. *ind