Dewan Panggil TAPD Badung
Bahas KUPA, PPAS, dan Ranperda Perubahan APBD 2021
MANGUPURA, NusaBali
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Jumat (20/8).
Rapat membahas tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2021, dan Ranperda Perubahan APBD 2021. Dewan pun memberikan sejumlah catatan pada rancangan yang telah dibuat oleh eksekutif.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa. Sejumlah anggota DPRD juga terlihat hadir seperti Putu Alit Yandinata, Made Sumerta, dan Gusti Lanang Umbara. Sementara dari eksekutif hadir Asisten II Ida Bagus Gede Arjana, Kepala Bapenda Badung Made Sutama, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Badung Luh Putu Suryaniti yang juga Plt Kepala BPKAD Kabupaten Badung.
Parwata dalam rapat tersebut memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah mengenai rancangan KUPA PPAS 2021. Pihaknya meminta agar defisit dari rancangan KUPA PPAS 2021 jangan terlalu besar. “Jika defisitnya terlalu besar, resikonya juga akan besar karena pendapatan tidak bisa kita prediksi,” ujarnya.
Parwata menambahkan, ada anggaran yang tersisa di tahun 2021, yakni sebesar Rp 61 miliar yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19. Jika digabungkan dengan anggaran di perubahan, maka total akan menjadi Rp 311 miliar untuk penanganan Covid-19. “Itu artinya pemerintah serius menangani Covid-19. Anggaran akan digunakan semaksimal mungkin sampai Desember ini, sehingga anggaran bisa digunakan secara efektif dan efisien untuk penanganan bencana Covid-19,” Parwata yang juga kata Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Badung ini.
Masukan lainnya, untuk menunjang dan mempercepat penanganan Covid-19, Parwata meminta agar eksekutif secepatnya memenuhi sarana dan prasarana di gedung baru RSD Mangusada sebagai prioritas. “Pemerintah tidak boleh berdiam diri. Jadi rumah sakit ini harus beroperasi. AC, bed, peralatan medis semua harus disiapkan. Jadi, semua kita rancang di 2021 supaya tuntas,” ujar politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini.
Pihaknya juga meminta pemerintah dalam belanja barang dan jasa tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. “Itu catatan dari kami agar dapat dilaksanakan secara seksama dan sama-sama dalam pemerintahan,” tandas Parwata. *ind
Komentar