Peternak Desak Presiden Keluarkan Perpres
Mereka minta perlindungan karena harga jual ayam hidup berada di bawah HPP
JAKARTA, NusaBali
Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN), meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Perlindungan Peternak Mandiri. Permintaan tersebut karena harga jual ayam hidup berada di bawah HPP (harga pokok produksi).
Akibatnya para peternak rakyat mandiri ini menderita beban utang yang menumpuk. Banyak peternak yang harus menjual asetnya untuk membayar utang.
“Kalau kondisi ini tidak ditolong pemerintah, maka semua peternak mandiri akan mati hanya menyisakan pabrikan-pabrikan saja,” kata Sekjen PPUN Kadma Wijaya dalam keterangannya, seperti dilansir kontan, Sabtu (21/8).
Kadma menilai, pemerintahan era Presiden Suharto masih lebih baik karena pernah ada Perpres No.22/1990 yang berisi, yang boleh berternak hanya peternak, gabungan peternak, koperasi peternak. Sementara perusahaan-perusahaan besar seperti integrator hanya boleh menyiapkan sarana produksi peternakan (apronak) atau supporting-nya saja.
“Kalau pun beternak, hanya sebagai testfarm atau litbang saja. Dan hasilnya 65% wajib di ekspor. Kalau sekarang kan tidak. Mereka ikut bermain dari hulu sampai hilir. Lah, kita yang kecil kecil ini, yang mandiri ini, tidak akan sanggup bersaing dengan mereka di pasar. sehingga populasi kami semakin berkurang karena tak sanggup lagi bertahan. Maka benar kata Pak Harto dulu (Presiden Soeharto). Jika yang besar juga berternak pasti yang kecil mati, dan sekarang terjadi,” tegasnya.
Sebelumnya, peternak mandiri juga sempat berencana menggelar aksi damai terkait hal ini, namun akhirnya dibatalkan.
Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio menyebut Kementan sudah banyak mengeluarkan Surat Edaran (SE) Cutting Day Old Chicken (DOC) Final Stock (FS) untuk mengendalikan supply and demand.
Tetapi faktanya, meski sudah melakukan pengendalian, HPP ayam hidup tetap hancur. “Karena yang menyebabkan harga kita tinggi karena (keuntungan) sudah diambil oleh integrator. Mereka sudah ambil untung dari harga DOC, harga pakan, dan lainnya," tegasnya.
Pihaknya pun menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya mendesak agar Menteri Pertanian dan Dirjen PKH diganti karena dinilai tidak bisa melindungi peternak rakyat mandiri. Lalu harga live bird (LB) minimal di HPP peternak rakyat mandiri dipatok Rp. 20.000/Kg.
Selain itu meminta surat edaran cutting DOC untuk ditinjau ulang dan meminta presiden menerbitkan Perpres Perlindungan Peternak Rakyat Mandiri.
Sebelumnya Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Yohanes Joko mengatakan Presiden Jokowi sudah mengetahui adanya permasalahan yang dihadapi peternak unggas mandiri. Meski diakuinya, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 semakin memperparah kondisi para peternak unggas mandiri. *
Akibatnya para peternak rakyat mandiri ini menderita beban utang yang menumpuk. Banyak peternak yang harus menjual asetnya untuk membayar utang.
“Kalau kondisi ini tidak ditolong pemerintah, maka semua peternak mandiri akan mati hanya menyisakan pabrikan-pabrikan saja,” kata Sekjen PPUN Kadma Wijaya dalam keterangannya, seperti dilansir kontan, Sabtu (21/8).
Kadma menilai, pemerintahan era Presiden Suharto masih lebih baik karena pernah ada Perpres No.22/1990 yang berisi, yang boleh berternak hanya peternak, gabungan peternak, koperasi peternak. Sementara perusahaan-perusahaan besar seperti integrator hanya boleh menyiapkan sarana produksi peternakan (apronak) atau supporting-nya saja.
“Kalau pun beternak, hanya sebagai testfarm atau litbang saja. Dan hasilnya 65% wajib di ekspor. Kalau sekarang kan tidak. Mereka ikut bermain dari hulu sampai hilir. Lah, kita yang kecil kecil ini, yang mandiri ini, tidak akan sanggup bersaing dengan mereka di pasar. sehingga populasi kami semakin berkurang karena tak sanggup lagi bertahan. Maka benar kata Pak Harto dulu (Presiden Soeharto). Jika yang besar juga berternak pasti yang kecil mati, dan sekarang terjadi,” tegasnya.
Sebelumnya, peternak mandiri juga sempat berencana menggelar aksi damai terkait hal ini, namun akhirnya dibatalkan.
Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio menyebut Kementan sudah banyak mengeluarkan Surat Edaran (SE) Cutting Day Old Chicken (DOC) Final Stock (FS) untuk mengendalikan supply and demand.
Tetapi faktanya, meski sudah melakukan pengendalian, HPP ayam hidup tetap hancur. “Karena yang menyebabkan harga kita tinggi karena (keuntungan) sudah diambil oleh integrator. Mereka sudah ambil untung dari harga DOC, harga pakan, dan lainnya," tegasnya.
Pihaknya pun menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya mendesak agar Menteri Pertanian dan Dirjen PKH diganti karena dinilai tidak bisa melindungi peternak rakyat mandiri. Lalu harga live bird (LB) minimal di HPP peternak rakyat mandiri dipatok Rp. 20.000/Kg.
Selain itu meminta surat edaran cutting DOC untuk ditinjau ulang dan meminta presiden menerbitkan Perpres Perlindungan Peternak Rakyat Mandiri.
Sebelumnya Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Yohanes Joko mengatakan Presiden Jokowi sudah mengetahui adanya permasalahan yang dihadapi peternak unggas mandiri. Meski diakuinya, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 semakin memperparah kondisi para peternak unggas mandiri. *
Komentar