Aliansi BEM se-Bali Kritisi Penanganan Pandemi yang Dilakukan Pemerintah

Mereka merupakan Aliansi BEM se-Bali Dewata Dwipa yang menuntut pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi Bali, untuk lebih optimal dalam penanganan pandemi Covid-19. Para mahasiswa memulai aksi  dengan berjalan kaki dari parkir timur Lapangan Bajra Sandhi, Renon sekitar pukul 15.00 Wita, menuju depan Kantor Gubernur Bali. Sesampai di sana mereka langsung melakukan orasi secara bergiliran.

Mereka juga melakukan aksi simbolis dengan menggunakan nasi bungkus dan tas berisi sembako untuk menunjukkan bagaimana susahnya masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Aksi mereka bertajuk ‘Duka Cita Rakyat Bali Atas Kegagalan Pemerintah Menangani Pandemi’.

“Masih banyak sekali anggaran belum terfokus pada penanganan pandemi, terutama di Provinsi Bali. Kalau kita tanya masyarakat kecil seperti pedagang, tukang parkir dan sebagainya, sangat banyak sekali mereka belum mendapatkan bantuan,” ujar Ketua BEM PM Universitas Udayana, Muhammad Novriansyah Kusumapratama yang juga merupakan  Koordinator Aliansi BEM Seluruh Indonesia Wilayah Bali Nusra.

Untuk itu, ujarnya, dalam aksi kali ini Aliansi BEM se-Bali Dewata Dwipa menyatakan sikap, menuntut pemerintah Provinsi Bali mengevaluasi penerapan kebijakan PPKM yang tidak solutif. Menuntut pemerintah Provinsi Bali untuk segera mendistribusikan bantuan sosial secara adil, merata dan tepat sasaran. Menuntut pemerintah Provinsi Bali untuk mengoptimalkan 3T (Test, Tracing, dan Treatment) dengan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Menuntut pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan insentif tenaga kesehatan. Dan meminta pemerintah Provinsi Bali agar lebih memperhatikan sektor lainnya sebagai alternatif sektor pariwisata.

Aliansi BEM se-Bali Dewata Dwipa yang hadir terdiri dari BEM PM Universitas Udayana, BEM PM Universitas Pendidikan Nasional, BEM REMA Universitas Pendidikan Ganesha, BEM IKBM Universitas Hindu Indonesia, BEM ITB STIKOM BALI, dan BEM KBM Politeknik Negeri Bali.

Dalam kesempatan yang sama, Michael Haganta Ginting, Menko Pergerakan BEM PM Udayana, mengatakan bahwa Aliansi BEM se-Bali tidak menolak adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Namun, mengharapkan pemerintah mengimbangi penanganan kesehatan dengan bantuan sosial yang lebih memadai kepada masyarakat.

“Mulai dari bantuan yang dikorupsi lah, pendistribusian yang tidak rata, tidak bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, padahal seluruh lapisan masyarakat terdampak oleh pandemi. Banyak juga berita kami lihat bahwa bantuan bansos yang diberikan tidak layak konsumsi,” ungkap Haganta menyebut ketidakadilan dalam bantuan sosial selama pandemi.

 
Dalam aksi yang berakhir pukul 16.45 Wita tersebut, mahasiswa sebenarnya mengharapkan Gubernur Bali atau pun perwakilannya bersedia keluar menemui mereka. Namun yang tampak hadir menemui mereka adalah pihak kepolisian, maupun satpol PP yang beberapa kali meminta mereka segera menghentikan aksi unjuk rasa.  *adi