Pemkab dan DPRD Klungkung Gelar Rapat Paripurna KUA PPAS APBD 2022
SEMARAPURA, NusaBali
Pemkab dan DPRD Klungkung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022.
Rapat digelar di Ruang Sidang Sabha Nawa Natya, DPRD Klungkung, Senin (23/8) pagi. Dari jajaran esekutif dipimpin Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, sedangkan dari legislatif dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. Hadir, jajaran anggota DPRD Klungkung. Rapat ini juga disiarkan melalui video conference yang disaksikan oleh para kepala OPD Kabupaten Klungkung.
Dalam kesempatan itu, Bupati Suwirta mengatakan KUA dan PPAS APBD Tahun 2022 yang disepakati bersama ini, secara garis besar yaitu pendapatan daerah Rp 1,1 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) Rp 232 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 887 miliar, lain-lain pendapatan eaerah yang sah sebesar Rp 23 miliar.
Belanja daerah sebesar Rp 1,2 triliyun tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 990 miliar, belanja modal Rp 130 miliar, belanja tidak Terduga Rp 20 miliar, dan belanja transfer Rp 122 miliar. "Dalam gambaran umum KUA PPAS Tahun Anggaran 2022, perlu kita cermati bersama bahwa target penerimaan pembiayaan sebesar Rp 121 miliar lebih tidak realistis," ujar Bupati Suwirta.
Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari perkiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran Tahun 2021. "Dengan kondisi keuangan daerah tahun 2021 seperti ini, kami meyakini target penerimaan SiLPA tersebut tidak akan tercapai," imbuh Bupati Suwirta.
Jelas Bupati, pencantuman Silpa sebesar itu semata-mata untuk menutupi defisit akibat kebutuhan belanja yang harus dibiayai jauh lebih besar, dibandingkan dengan target pendapatan daerah yang direncanakan. "Kami berharap pagu definitif pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah bisa lebih besar dibanding yang kita rencanakan saat ini," harap Bupati Suwirta. Nantinya, kenaikan pendapatan ini akan dipergunakan untuk menurunkan rencana penerimaan Silpa sehingga bisa lebih realistis. *wan
1
Komentar