Bupati Giri Prasta Apresiasi Kerja Keras dan Pencermatan Dewan
Rapat Paripurna DPRD Badung dengan Agenda Jawaban Pemerintah
MANGUPURA, NusaBali
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pencermatan DPRD Badung terhadap rancangan perubahan kebijakan umum, prioritas program/kegiatan/sub kegiatan beserta perubahan plafon anggarannya yang tertuang dalam Dokumen Perubahan KUPA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.
Hal tersebut disampaikan bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Rabu (25/8).
Rapat Paripurna DPRD Badung dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II Made Sunarta. Rapat paripurna yang dilaksanakan secara hybrid tersebut turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Badung, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa beserta seluruh pejabat lengkap di lingkungan Pemkab Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung, direksi perusahaan daerah dan para Tenaga Ahli DPRD dan Fraksi DPRD Kabupaten Badung.
Bupati Giri Prasta menyebut, kerja keras dewan ini mencerminkan kesungguhan dalam melakukan analisis, sehingga dapat memberikan masukan bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan dokumen penganggaran sebelum disepakati bersama, sebagai rujukan dalam rangka penyusunan dan penetapan APBD. “Saya sepakat dengan dewan bahwa dalam kondisi sekarang ini kita mesti cermat dan hati-hati dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan. Minimal belanja yang bersifat prioritas, mandatori, wajib dan mengikat, sehingga keberlangsungan pelayanan dasar publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Bupati Giri Prasta.
Bupati Giri Prasta juga menambahkan, berupaya mengoptimalisasi pencapaian target pendapatan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, pengelolaan pajak daerah saat ini telah didukung oleh sistem informasi yang menunjang seluruh proses pemungutan. Mulai dari pendataan, pelaporan, penetapan, sampai dengan penagihan pajak daerah telah memanfaatkan sistem informasi smart gov yang berbasis website, sehingga dapat diakses oleh petugas pajak dari manapun dan kapanpun.
“Perlu kami sampaikan bahwa seluruh pembayaran pajak daerah telah dilakukan secara online melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh bank, melalui internet banking dan mobile banking, sehingga tidak ada lagi penerimaan pajak daerah melalui bendahara penerimaan maupun petugas penagihan pajak daerah. Sistem pembayaran ini ke depannya akan terus kami kembangkan terutama perluasan akses pembayaran melalui penyedia e-Commerce dan Dompet Digital,” jelasnya. *ind
Komentar