Sektor Perdagangan Macet, Pemerintah Didesak Beri Subsidi

Adhi Ardhana mengungkapkan perlunya peran pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster untuk mencari solusi, salah satunya memberikan subsidi dan memangkas birokrasi ribet yang menghambat kegiatan ekonomi di sektor perdagangan.

Menurut Adhi Ardhana laporan pelaku usaha bahwa saat ini urusan birokrasi pengiriman barang ke luar negeri di masa Pandemi Covid-19 masih ada kendala penerbangan. Selain itu harga pengiriman yang relatif mahal,  terbatasnya jadwal pemberangkatan kontainer menghantui pengiriman barang komoditas ekspor.  

"Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan harus membantu dan mencari solusi untuk para eksportir kita. Tahun 2020 lalu, ada pengusaha Manggis yang gagal mengirimkan produknya ke luar negeri karena tidak ada penerbangan ke luar negeri. Belum lagi masalah kontainer yang jadwal pemberangkatannya menunggu kontainer itu penuh. Sementara yang mau ngirim cepat akhirnya kena dampak. Ini kan masalah serius. Eksportir itu sudah jatuh di tengah Pandemi Covid-19 di mana permintaan barang menurun, malah menghadapi masalah klasik birokasi ribet. Sudah jatuh ketimpa tangga mereka," ujar politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara ini.

Adhi Ardhana mengatakan selain birokrasi ribet, eksportir juga menanggung beban mahalnya biaya pengiriman barang ke luar negeri. Harusnya pemerintah memberikan subsidi biaya. "Kalau pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa memfasilitasi dengan subsidi biaya, ya minimal ada upaya, supaya produk usaha mikro kecil dan menengah bisa diserap pasar di daerah-daerah lain di Indonesia," ujar praktisi pariwisata ini.

Menurut Adhi Ardhana pemerintah harusnya menyewa kontainer untuk melayani ekspor di sektor perdagangan.

"Tarif dan biaya ekspor tinggi bisa disubsidi. Sampai sekarang belum dicarikan solusi ini. Kami bisa hanya mendesak dan berteriak saja, sekarang tergantung pemerintah daerah dan pusat. Kalau kondisi ini dibiarkan ekonomi Bali yang hanya andalkan pariwisata makin bangkrut," tegas Adhi Ardhana.

Ribetnya pengiriman barang keluar negeri  juga diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bali yang sekaligus pelaku ekspor Ni Luh Yuniati. Menurut Srikandi PDIP ini, ekspor barang dengan biaya tinggi ditambah dengan pengiriman yang sangat lama membuat kegiatan perdagangan macet. "Misalnya kita sekarang mau kirim barang ke luar negeri, kontainer dari Bali harus singgah dulu ke Jakarta. Kita kan berpikir juga barang kita bisa rusak, tidak sampai tepat waktu. Kalaupun barangnya nyampe di tujuan pengiriman, harga saat itu sudah bisa berubah. Konsumen sudah bisa dapat yang lebih murah. Ini masalah buat para eksportir sampai sekarang," ujar politisi PDIP asal Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ini.

Sementara Kadis Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali I Wayan Jarta belum bisa dimintai komentar terkait dengan desakan DPRD Bali ini. Saat dihubungi melalui ponselnya tidak direspon. *nat