Demer Prihatin Kondisi Kementerian Investasi

Lantaran setelah BKPM berubah menjadi kementerian, fasilitasnya dikurangi. Untuk itu, Demer mendorong agar kementerian tersebut mendapat fasilitas equal.

"Setelah kekuasaan diberikan, malah fasilitas dikurangi. Ini menjadi keprihatinan kami untuk Kementerian Investasi. Untungnya ada bapak Bahlil yang terbiasa di HIPMI. Jadi, saya yakin dia bisa efisien dan efektif," ucap Demer saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (30/8).

Bila dilihat dari target-target yang diberikan kepada Kementerian Investasi, kata Demer, Komisi VI DPR RI harus mendorong Kementerian itu mendapat fasilitas equal dengan target yang akan dicapai. Apalagi akan menggunakan Online Single Submission (OSS) untuk menurunkan rangking kemudahan berinvestasi di Indonesia.

“Termasuk sosialisasi UU Cipta Kerja. Ini sangat menarik, karena banyak yang belum mengetahui tentang UU Cipta Kerja dan bagaimana kemudahan mendaftar NIB (Nomor Induk Berusaha). Apakah sama dengan kenotariatan," jelas pria yang sudah empat periode sebagai Anggota DPR RI ini.

Oleh karena itu, kata Demer, hal tersebut harus lebih massif lagi disuarakan kepada masyarakat mengenai UU Cipta Kerja sehingga mampu mencetak pengusaha-pengusaha baru dan menaik kelaskan pengusaha yang ada. Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memaparkan, pagu anggaran tahun 2021 mereka mencapai Rp1 triliun.

"Lalu diturunkan menjadi sekitar Rp800 miliar. Itu ketika kami masih menjadi BKPM. Sekarang setelah menjadi Kementerian Pagu Anggaran tahun 2022 turun Rp711.513.546.000. Untuk itu, kami usul tambahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp600 miliar," papar Bahlil. Usulan tambahan anggaran itu, lanjut Bahlil, dalam rangka mencapai target investasi sebesar Rp 1.200 triliun. *k22