Penerimaan Pusat dari Bali Capai Rp 5,23 T

Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pada periode yang sama di tahun 2020 dan 2019 yang mashing-masing sebesar 54,82 persen  dan 53,3 persen. Penurunan tersebut terjadi pada hampir seluruh elemen Pendapatan Negara.

Kepala Kanwil Ditjen  Pembendaharaan(DJPb) Provinsi Bali  Tri Budhianto SP. MT menyatakan dalam konferensi pers di Kantor DJPb Gedung Keuangan Negara, Jalan Kusuma Atmaja, Denpasar, Senin (30/8).

Dijelaskan Tri Budhianto sampai dengan posisi 27 Agustus 2021, total Penerimaan Pemerintah  Pusat telah mencapai Rp. 6,04 triliun (50,6 persen). Dari sisi Belanja, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Total Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 5.82 triliun atau 49,71  persen  dari pagu yang tersedia sebesar Rp11,71 triliun.

“Kinerja tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mencapai 43,9 persen  dan tahun 2019 yang mencapai 47,79 persen  untuk periode yang sama (sampai dengan 31 Juli),” ujar Tri Budhianto.

Sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 6,62 triliun (56,5 persen).

Sebagai tambahan, lanjut Tri Budhianto  proyek-proyek prioritas Nasional yang ada di Bali, semuanya berjalan dengan baik dengan capaian rata-rata sekitar 67,3 persen bahkan beberapa telah mencapai 100 persen.

Proyek proyek tersebut diantaranya pembangunan tiga pelabuhan besar yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Selain itu juga pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Embung Sanda, Embung Sanur, serta beberapa Preservasi Jalan/Jembatan.

Di sisi lain, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Juli 2021 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 7,03 triliun atau 60,6 persen  dari alokasi yang disediakan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, terutama dikarenakan masih rendahnya realisasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang baru mencapai 17,7 persen  namun sampai dengan 27 Agustus 2021 DAK Fisik telah terealisasi sebesar Rp. 238,82 miliar atau 24,92  persen  dari anggaran yang dialokasikan.

Dikatakan Tri Budhianto,  rendahnya  belanja-belanja tersebut diantaranya dikarenakan masih adanya proses refocusing pada tingkat pusat, masih dalam proses pelelangan, serta proses review oleh Inspektorat masing-masing Pemda. *K17