Badung Tetap Pantau LPD, Meski Audit Baru Tahun Depan

Berdasarkan catatan dari Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung, tercatat ada 122 desa adat di Gumi Keris saat ini. Kadisbud Badung I Gde Eka Sudarwitha, mendorong agar badan pengawas LPD untuk melakukan audit secara internal dan independen yang dapat dibiayai oleh LPD. Pemerintah daerah, katanya, juga berupaya membantu melakukan audit secara eksternal.

“Secara kelembagaan, LPD berada di bawah Dinas PMA (Pemajuan Masyarakat Adat). Tapi kami tidak mau berpangku tangan atau lepas tangan dalam hal ini. Kami bersama tim di Kabupaten Badung terus turun untuk melakukan pengawasan dan pembinaan,” ujar Sudarwitha ditemui usai peresmian Gedung MDA Badung, Rabu (1/9) siang.

Hingga saat ini, lanjut mantan Camat Petang itu, Pemkab Badung sudah mengaudit sebanyak 111 dari total 122 LPD di Badung. Audit telah dilakukan bertahap sejak tahun 2017. Sebagian LPD melakukan audit secara mandiri. Rencana audit yang akan dilakukan tahun 2021 akan dikhususkan kepada LPS yang mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Untuk audit yang kami akan lakukan di tahun 2022, khususnya untuk LPD-LPD yang mengalami tekanan. Namun, kita juga mendukung untuk melakukan audit secara internal, sehingga LPD bisa berjalan lancar,” kata Sudarwitha.

Sementara disinggung soal stimulus kepada LPD seperti yang dilontarkan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beberapa waktu lalu, Sudarwitha mengaku sudah menerima arahan tersebut. Namun, bentuk stimulus yang akan diberikan masih dalam perencanaan. “Sesuai perintah Bapak Bupati akan disiapkan stimulus-stimulus. Tapi bentuknya masih kami rencanakan dengan tim di tingkat kabupaten, agar sesuai dengan ketentuan yang ada,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berencana akan memberikan bantuan stimulus kepada LPD, sehingga likuiditas LPD tetap terjaga. Hal ini karena pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk LPD. *ind