Pengusaha Berharap Pusat Perbelanjaan Bisa Dibuka
Tidak hanya pengusaha yang terpuruk, bahkan karyawan tidak bisa bekerja serta supplier tidak bisa mendistribusikan produknya.
MANGUPURA, NusaBali
Perwakilan Mall Bali Galeria (MBG), DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali, dan DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Bali menyampaikan aspirasi ke DPRD Badung, Kamis (2/9). Aspirasi yang disampaikan terkait pusat perbelanjaan yang kondisinya memprihatinkan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm). Mereka berharap mal dan pusat perbelanjaan khususnya di Badung bisa tetap buka.
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Wakil Ketua DPD APRINDO Bali Made Samba, mengatakan dari asosiasi dan para pengusaha sangat berharap agar mal dan pusat perbelanjaan yang lainnya bisa buka seperti biasa. “Kami berharap aspirasi ini bisa diterima, sehingga diberikan rekomendasi agar setelah PPKM ini mal dan pusat perbelanjaan yang lain bisa buka, sehingga ekonomi di Bali bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Samba mengatakan, kondisi mal dan pusat perbelanjaaan saat ini sangat memprihatinkan, karena tutup sementara. Tidak hanya pengusaha yang terpuruk, bahkan karyawan tidak bisa bekerja serta supplier tidak bisa mendistribusikan produknya.
Sedangkan Ketua APPBI DPD Bali Gita Sunarwulan, menambahkan jika berbicara masalah prokes, mal dan pusat perbelanjaan sebenarnya lebih aman. Pasalnya saat masuk ke gate (gerbang) mal maupun pusat perbelanjaan, sudah ada barcode PeduliLindungi. Gita membeberkan, ada 14 mal yang ada di bawah APPBI Bali sudah mulai memasang barcode PeduliLindungi untuk memastikan penanganan Covid-19.
“Jadi pengunjung yang datang bisa scan barcode, kalau hijau pengunjung bisa masuk. Kalau kuning pengunjung ada dokumen yang harus dilengkapi. Kalau merah pengunjung itu Covid-19 atau ada kontak erat dengan covid-19,” jelas Gita Sunarwulan.
Sementara itu Ketua DPRD Badung Putu Parwata, mengatakan akan langsung bersurat ke Gubernur Bali Wayan Koster terkait keluhan Mal Bali MBG, APRINDO, dan APPBI Bali terkait mal yang sampai saat ini belum diizinkan buka. “Hari ini (kemarin) kami menandatangani surat terkait dengan aspirasi asosiasi ini, untuk nantinya akan diberikan ke Gubernur Bali, Bupati termasuk juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves),” ujar Parwata
Politisi PDIP asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, itu mengatakan aspirasi dari asosiasi ini diharapkan menjadi pertimbangan oleh pemerintah. Lantaran jika mal atau pusat perbelanjaan ditutup akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat di Bali. Sebab pusat perbelanjaan tidak hanya menjual produk branded saja, namun paling banyak produk UMKM termasuk food atau makanan.
“Bukan hanya pemilik mal saja yang rugi, masyarakat juga kasihan karena ada di dalamnya. Saat ini ada sebanyak 14 mal, jika tutup hampir 75 ribu karyawan yang dirumahkan. Ini yang kami minta agar pemerintah menjadikan suatu pertimbangan, tapi tidak mengabaikan prokesnya,” tandas Parwata. *ind
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Wakil Ketua DPD APRINDO Bali Made Samba, mengatakan dari asosiasi dan para pengusaha sangat berharap agar mal dan pusat perbelanjaan yang lainnya bisa buka seperti biasa. “Kami berharap aspirasi ini bisa diterima, sehingga diberikan rekomendasi agar setelah PPKM ini mal dan pusat perbelanjaan yang lain bisa buka, sehingga ekonomi di Bali bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Samba mengatakan, kondisi mal dan pusat perbelanjaaan saat ini sangat memprihatinkan, karena tutup sementara. Tidak hanya pengusaha yang terpuruk, bahkan karyawan tidak bisa bekerja serta supplier tidak bisa mendistribusikan produknya.
Sedangkan Ketua APPBI DPD Bali Gita Sunarwulan, menambahkan jika berbicara masalah prokes, mal dan pusat perbelanjaan sebenarnya lebih aman. Pasalnya saat masuk ke gate (gerbang) mal maupun pusat perbelanjaan, sudah ada barcode PeduliLindungi. Gita membeberkan, ada 14 mal yang ada di bawah APPBI Bali sudah mulai memasang barcode PeduliLindungi untuk memastikan penanganan Covid-19.
“Jadi pengunjung yang datang bisa scan barcode, kalau hijau pengunjung bisa masuk. Kalau kuning pengunjung ada dokumen yang harus dilengkapi. Kalau merah pengunjung itu Covid-19 atau ada kontak erat dengan covid-19,” jelas Gita Sunarwulan.
Sementara itu Ketua DPRD Badung Putu Parwata, mengatakan akan langsung bersurat ke Gubernur Bali Wayan Koster terkait keluhan Mal Bali MBG, APRINDO, dan APPBI Bali terkait mal yang sampai saat ini belum diizinkan buka. “Hari ini (kemarin) kami menandatangani surat terkait dengan aspirasi asosiasi ini, untuk nantinya akan diberikan ke Gubernur Bali, Bupati termasuk juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves),” ujar Parwata
Politisi PDIP asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, itu mengatakan aspirasi dari asosiasi ini diharapkan menjadi pertimbangan oleh pemerintah. Lantaran jika mal atau pusat perbelanjaan ditutup akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat di Bali. Sebab pusat perbelanjaan tidak hanya menjual produk branded saja, namun paling banyak produk UMKM termasuk food atau makanan.
“Bukan hanya pemilik mal saja yang rugi, masyarakat juga kasihan karena ada di dalamnya. Saat ini ada sebanyak 14 mal, jika tutup hampir 75 ribu karyawan yang dirumahkan. Ini yang kami minta agar pemerintah menjadikan suatu pertimbangan, tapi tidak mengabaikan prokesnya,” tandas Parwata. *ind
Komentar