APBD Buleleng Defisit Rp 29 Miliar, TPP ASN dan Gaji Pegawai Kontrak Dipangkas

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng kembali melakukan pergeseran anggaran untuk menutupi kekurangan tersebut. Pos anggaran yang akan dipangkas dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS dan gaji pegawai kontrak di lingkup Pemkab Buleleng.

Rencana pergeseran anggaran itu dibahas dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, bersama DPRD Buleleng di ruang Ketua DPRD, Senin (13/9).

Ditemui usai rapat, Ketua TAPD Buleleng Gede Suyasa, menjelaskan setelah dilakukan penghitungan APBD Buleleng mengalami defisit Rp 29 miliar. Hal itu dikarenakan melesetnya target pendapatan di tahun 2020 lalu karena pandemi Covid-19.

Awalnya defisit APBD Buleleng hanya Rp 15 miliar. Namun karena ada pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Bali sebesar Rp 14 miliar, membuat akumulasi defisit semakin besar. Suyasa yang juga Sekda Buleleng ini mengatakan, sebelumnya TAPD sudah berupaya untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Salah satunya dengan menyisir sejumlah program di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Penyisiran anggaran itu berhasil mengumpulkan Rp 21 miliar. Termasuk pengembalian hibah KONI Buleleng sebesar Rp 1,3 miliar.

“Kalau kegiatan operasional tak penting sudah dihapuskan. Bahkan semua OPD kena refocusing dua kali, Maret dan September ini, tetapi belum mencukupi. Sehingga perubahan ini dicarikan kekurangannya. Alternatifnya dari TPP pegawai dan juga honor pegawai kontrak,” jelas birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula, Buleleng, ini.

Rencana pemangkasan TPP PNS dan honor pegawai kontrak, menurut Suyasa, masih dicarikan formulasinya. Pemkab Buleleng pun sedang mengupayakan agar pemangkasan TPP PNS dan honor pegawai kontrak dilakukan dengan nilai sekecil-kecilnya. “Kalau besaran berapa persennya, kami masih akan menghitung cermat sesuai masukan DPRD. Kami upayakan bisa sekecil mungkin, mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan anggaran empat bulan ini,” ungkap Suyasa.

Mantan Kepala Bappeda Buleleng ini juga mengatakan penentuan besaran pemangkasan selama empat bulan ke depan ditarget sudah final dalam dua hari ke depan. Sehingga dapat dibuatkan perubahan Perbup terkait pemangkasan TPP PNS dan addendum honor pegawai kontrak. Terkait dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD tahun ini, menurut Suyasa masih sulit. Hal itu karena situasi masih masa pandemi Covid-19 dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Namun progres pendapatan yang mengalami peningkatan disebutnya terjadi pada rumah sakit daerah. Seperti RSUD Buleleng yang terus meningkatkan layanan dan berbentuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) RSUD Buleleng tahun ini sudah menyetorkan pendapatan ke kas daerah sebesar Rp 16 miliar. Begitu juga RSUD Tangguwisia dan RSUD Giri Emas sebesar Rp 17 miliar di APBD perubahan.

“Kalau peningkatan pendapatan di situasi Covid-19 bukan hal mudah. Tetapi pendapatan RSUD mulai naik. Kesadaran dan pemahaman masyarakat mulai tumbuh untuk tetap periksa ke rumah sakit. Kalau dulu awal pandemi masyarakat masih pada takut,” jelas Suyasa.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menyarankan kepada TAPD Buleleng, untuk sebisa mungkin tidak ada pengurangan TPP dan honor pegawai kontrak. DPRD Buleleng lebih menyarankan pengurangan pembiayaan untuk Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

“Kami di DPRD dengan kesepakatan dengan fraksi-fraksi, jangan itulah (TPP dan honor pegawai kontrak, Red). Apalagi ada guru kontrak yang selama ini sangat dibutuhkan. Lebih baik mengurangi kepesertaan KIS-PBI beberapa persen. Tidak apa-apa kita tidak UHC karena sedang membutuhkan banyak anggaran. Yang penting jangan sampai pemkab mengurangi honor tenaga kontrak,” ucap Sekretaris DPC PDI Perjuangan Buleleng, ini. *k23