Sentil Alokasi Anggaran Covid-19 Banyak Dicemooh

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga dan dihadiri Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan, seluruh fraksi setuju atas perubahan APBD Tahun 2021 namun seluruhnya memberikan masukan. Salah satunya pemaparan pandangan umum dari Fraksi Golkar terselip sentilan mencarikan solusi segera penanganan TPA Mandung yang saat ini sudah overload.

Bahkan Fraksi PDIP pun menyentil, alokasi anggaran Covid-19 selama ini banyak menuai pertanyaan baik di kalangan pemerintah, maupun masyarakat luas. Bahkan banyak yang bernada mencemooh. Oleh karenanya Fraksi PDI Perjuangan minta agar anggaran Covid-19 betul-betul dikelola dengan benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Ketua Fraksi PDIP I Nyoman Arnawa menegaskan respons atas rancangan APBD Perubahan Tahun 2021, pemerintah daerah terus mengkaji, mengevaluasi secara mendalam dan berkala situasi dan kondisi perekonomian Kabupaten Tabanan yang hingga saat ini masih tidak menentu sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Terlebih dalam rancangan ini pemda merencanakan anggaran daerah sebesar Rp 1,864 triliun lebih, yang bersumber antara lain dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 408,055 miliar lebih, dan pendapatan-pendapatan lainnya termasuk pendapatan transfer sebesar Rp 1,410 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 46,212 miliar lebih.

“Optimisme pemerintah daerah patut kita dorong dan dukung sepenuhnya, dengan strategi, perencanaan, dan pengawasan yang benar-benar ketat, sehingga pendapatan daerah kita benar-benar dapat direalisasikan pada masa-masa pandemi Covid-19 ini,” ucap Komet sapaan I Nyoman Arnawa.

Ditekankannya dalam pemaparan pandangan umum tersebut pada anggaran di APBD Perubahan ini difokuskan pada bidang kesehatan dan penanganan Covid-19, dan diharapkan mampu kurangi beban masyarakat dengan mengoptimalkan peran layanan puskesmas dan rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Yang tak kalah menarik pandangan umum dari Fraksi Golkar yang dibacakan Ketua Fraksi Golkar I Made Asta Darma. Dalam pandangan umum tersebut pemerintah daerah diminta memikirkan langkah antisipasi penanganan TPA Mandung yang sudah overload.

“Kami minta ini segera dipikirkan dan dilaksanakan antisipasi, seperti pemilahan sampah organik dan anorganik di rumah tangga. Selain itu kami minta disiapkan armada pengangkut layak pakai dan alat berat di TPA Mandung yang kondisi siap kerja,” tegas Asta Darma.

Masukan lainnya dari Fraksi Golkar adalah dalam melakukan pinjaman daerah, harus arif dan bijaksana dan digunakan untuk belanja yang memang prioritas dan sangat mendesak. Karena nantinya setiap tahun dana DAU Kabupaten Tabanan akan otomatis dipotong untuk membayar cicilan. “Jadi perlu dipikirkan sumber-sumber pendapatan lainnya, sehingga tidak terganggunya keuangan daerah Kabupaten Tabanan tahun-tahun berikutnya,” tegas Asta Darma.

Hal yang sama disampaikan oleh Fraksi Nasional Demokrat. Dari profil pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,864 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp 2,196 M lebih atau 0,12 persen dari rencana APBD Induk sebesar Rp 1,866 triliun lebih.

“Jadi dalam hal ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama terutama bagi OPD penghasil untuk mengevaluasi penyebab target tidak tercapai, meningkatkan kinerja, kemampuan SDM, menganalisis, dan mengkaji sistem pemungutan serta mengurangi kemungkinan kebocoran, terutama pendapatan asli daerah (PAD),” tegas Ketua Fraksi Nasional Demokrat Ida Ayu Ketut Candrawati. *des