Meteran Dibongkar, Suplai Air Warga Liligundi Lancar

Krama desa adat protes dan menolak pararem ngadegang bendesa adat dengan syarat calon bendesa adat harus punya ijazah. Meski meteran dibongkar, suplai air ke rumah krama adat tetap lancar.     Kelian Pecalang Desa Adat Liligundi, I Made Sukadana, mengatakan pelayanan air bersih dikelola BUPDA. Krama bongkar meteran air karena pertanggungjawaban pengurus BUPDA Liligundi tidak jelas. Krama menolak bayar air yang dikelola BUPDA. “Jika BUPDA tidak membelikan pulsa listrik untuk angkat air, krama sanggup urunan, terpenting air bisa terangkat dan mengalir ke rumah-rumah warga,” ungkap Made Sukadana, Selasa (14/9).

Mantan Bendesa Adat Liligundi, I Komang Suweca, mengakui meski meteran air dibongkar, krama tetap dapat air tanpa melalui meteran. Selama ini bayar air Rp 5.000 per meter kubik, lebih mahal dibandingkan milik Perumda Tirta Tohlangkir Rp 1.000 per meter kubik. Krama Desa Liligundi rata-rata bayar air Rp 75.000 per bulan. Komang Suweca menambahkan, pencabutan meteran air sebagai akumulasi kekecewaan krama terhadap kepemimpinan Bendesa Adat Liligundi I Ketut Alit Suardana atas ditetapkannya perarem yang dinilai bertentangan dengan awig-awig.

Pada pararem mengisyaratkan calon bendesa tamatan SMP berijazah. Padahal menurut awig-awig Desa Adat Liligundi, syarat calon bendesa wikan mamawos kalih nyurat aksara Bali utawi latin. Dalam awig-awig tidak disebutkan wajib berijazah. Bendesa Adat Liligundi I Ketut Alit Suardana membantah pengelolaan air Manik Toya Anyar yang dikelola BUPDA tanpa pertanggungjawaban. Pemasukan setiap bulan rata-rata Rp 13 juta, biaya operasional Rp 8,5 juta hingga Rp 9 juta, terutama untuk bayar pulsa listrik. “Jika krama menolak bayar air, tetapi ingin dapat pelayanan, otomatis usaha merugi. Kalau merugi terus, ya nantinya kami tutup,” ungkap Ketut Alit Suardana yang juga Bendesa Madya MDA Karangasem. *k16