BSN DPP Golkar Jadikan Bali Pilot Project Pelatihan Saksi

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Saksi Nasional (BSN) DPP Golkar, Syahmud Basri Ngabalin, saat memberikan pengarahan dalam Rakorda BSN Golkar Bali dan Rakorda Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Bali di Wantilan DPD I Golkar Bali, Jalan Surapati Nomor 9 Denpasar, Sabtu (18/9) sore. Dalam konsolidasi melibatkan jajaran kader Golkar kabupaten/kota itu, hadir Ketua Umum AMPG Ilham Permana, Anggota Fraksi Golkar DPR RI Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, Ketua DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry, Sekretaris DPD I Golkar Bali Made Dauh Wijana, Ketua BSN Golkar Bali Dewa Made Suamba Negara, Ketua Bappilu Komang Suarsana dan Ketua AMPG Bali I Ketut Nesa.Syahmud mengatakan Rakorda BSN digelar di setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagai pedoman dan langkah mengawal suara Partai Golkar di Pemilu 2024.

"Rakorda dilaksanakan di setiap provinsi dengan segala keterbatasan, terlebih di masa Pandemi Covid-19. Kita harus lakukan itu dengan kerjasama yang baik. Kader dan sekolah saksi akan diselesaikan. Paling tidak kita sudah bisa melaksanakan sekolah saksi di tingkat kabupaten/kota pada Oktober mendatang. Dan ini sangat penting dicatat, kita melakukan penguatan badan saksi di daerah yang bukan basis Golkar," ujar Syahmud Ngabalin.

Syahmud mengakui, bahwa Bali bukan ladang Partai Golkar, karena Bali dikuasai PDI Perjuangan. Namun dengan pendekatan sistem dan doktrin partai, bukan hal mustahil Golkar Bali bisa berbuat maksimal, bahkan bisa memenangkan pertarungan di Pemilu serentak 2024. "Bali bukan kekuatan kuning. Tetapi dengan ikhtiar kita, Golkar bisa menang di 2024. Di Bali ini bisa menjadi pilot project penguatan BSN Golkar," tegas pria yang juga Waketum DPP AMPG ini.

Menurut Syahmud, dengan sekolah saksi ini, kader Golkar harus turun menguasai sistem pemilu nasional. BSN DPP Golkar menurunkan tim solid urusan kawal-mengawal suara di pemilu. "Kawan-kawan yang hadir memberikan pendidikan saksi di Rakorda ini yang merupakan mantan mantan KPU. Mereka memberikan pelatihan penguasaan materi pelatihan saksi nasional," ujar adik dari tenaga ahli Kantor Staf Kepresidenan RI, Ali Mochtar Ngabalin ini.

Sementara Ketua DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan Rakorda BSN adalah rangkaian strategis Golkar Bali dalam menyongsong Pemilu 2024 yang menjadi ide Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (AH). "Kita bangga punya Ketum Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) yang mengemban tugas dan tanggungjawab dengan masalah bangsa di tengah Pandemi Covid-19. Kerja nyata yang dilakukan Pak Ketum AH dengan doktrin karya kekaryaan Partai Golkar, maka layaklah Pak AH Capres 2024," ujar Sugawa Korry.

Wakil Ketua DPRD Bali ini mengatakan mesin Partai Golkar saat ini sangat solid. Indikatornya, kerja kerja politik dari pusat sampai ke desa berjalan. Konsolidasi partai secara menyeluruh dari Musdes sampai dengan Musda sudah selesai. "Kami sudah ada kelompok kader di dusun-dusun. Terbentuk dengan profesional. Artinya orangnya ada, unsur generasi muda dan paham teknologi," beber politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.

Namun demikian, menurut Sugawa Korry, konsolidasi dan sesolid apapun yang dilakukan tidak akan berarti apa-apa, jika dalam pemilu nanti tidak ada saksi yang militan. "Membentuk saksi militan itu tidak bisa seketika. Harus disiapkan sejak lama. Bentuk dari awal, bagaimana saksi Golkar ke depan," tegas mantan Ketua Bappilu DPD I Golkar Bali 2004-2009 ini.

Sugawa Korry menyebutkan pada Pemilu 2024 tidak ada lagi Jokowi Effect. "Tapi AH Efect. Nanti di 2024, semua kepala daerah adalah Plt. Semangat pembaruan di Bali sangat tinggi. Bali sudah siap menyambut perubahan itu. Mereka yang siap itu adalah yang adaptif terhadap perubahan itu. Ya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus kita siapkan sejak sekarang," tegas Sugawa Korry.

Sugawa Korry pun menegaskan Golkar Bali sadar, bahwa Bali bukan ladang mereka. Karena Golkar  tidak menguasai pemerintahan. "Kami sadar, karena pemerintahan dikuasai partai sebelah. Jadi harus kreatif mengembangkan celah- celah, memberi solusi terkait persoalan yang dihadapi masyarakat Bali. Kita menyikapi masalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD), masalah Desa Adat, sektor pertanian yang kurang dan masalah Subak yang masih belum ada perhatian. Jadi kader Golkar harus hadir memberi solusi," ujar mantan Ketua DPD II Golkar Buleleng ini. *nat