Banyak Dobel, Ribuan KIS Dikembalikan
Sebanyak 8.632 keping Kartu Indonesia Sehat (KIS) dikembalikan ke Dinas Sosial setelah selesai didistribusikan.
SINGARAJA, NusaBali
Hal tersebut terjadi karena ditemukan banyak KK penerima KIS yang sudah memiliki kartu jaminan kesehatan itu. Padahal validasi data jumlah penerima KIS itu baru dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 lalu.
Kepala Dinas Sosial Buleleng, Gede Komang dikonfirmasi Senin (16/1) kemarin mengatakan bahwa sebelumnya Kabupaten Buleleng mendapatkan kuota untuk pencetakan KIS sebanyak 117.349 kartu. Namun setelah divalidasi kembali ke masing-masing desa, hanya ada 86.258 calon penerima KIS. Namun setelah dicetak dan dibagikan kembali ke masing-masing desa, ada sebanyak 8.632 kartu yang kembali.
Jumlah tersebut terakumulasi dari jumlah penerima yang telah meninggal 429 orang, tidak miskin sebanyak 16 kartu, 421 pindah alamat dan 7.766 dinyatakan telah memegang KIS. “Memang sebelumnya sudah dilakukan validasi, tetapi ternyata dari data yang kami dapatkan dari masing-masing desa ada ribuan yang dikembalikan. Semestinya yang meninggal, pindah termasuk yang sudah punya kartu kan dicoret saja,” ungkap dia. Dengan masih tercatatnya warga meninggal maupun lainnya sebagai penerima diindikasikan validasi dan verifikasi yang dilakukan sebelumya tidak berjalan secara maksimal.
Kembalinya ribuan kartu tersebut, membuat kuota Buleleng semakin lowong. Ia pun mengatakan bahwa saat ini sedang menunggu data penerima KIS tambahan dari masing-masing desa. Sehingga nama-nama yang diajukan dari desa dan sesuai dengan persyaratan pemegang KIS yakni keluarga kurang mampu, dapat merasakan manfaat jaminan kesehatan gratis itu.
Seluruh pengajuan KIS tambahan digenjot sampai tanggal 20 Januari dan kembali akan diverifikasi dan divalidasi apakah sesuai dengan persyaratannya. Sementara itu pihaknya pun mengaku untuk mengakuratkan data di lapangan, masing-masing desa sudah diminta untuk melakukan validasi rutin setiap bulannya. Sehingga warga yang sudah tidak berhak menerima bantuan dari pemerintah segera dicabut dan bila memungkinkan diganti dengan warga yang memang memerlukan.
Hal tersebut dikarenakan kondisi warga dan lingkungan sangat dinamis, yang harus diketahui oleh pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah terdekat dengan masyarakat. Sehingga ke depannya bantuan dari pemerintah dapat tepat sasaran dan diberikan kepada warga yang benar-benar membuuhkan. *k23.
Hal tersebut terjadi karena ditemukan banyak KK penerima KIS yang sudah memiliki kartu jaminan kesehatan itu. Padahal validasi data jumlah penerima KIS itu baru dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 lalu.
Kepala Dinas Sosial Buleleng, Gede Komang dikonfirmasi Senin (16/1) kemarin mengatakan bahwa sebelumnya Kabupaten Buleleng mendapatkan kuota untuk pencetakan KIS sebanyak 117.349 kartu. Namun setelah divalidasi kembali ke masing-masing desa, hanya ada 86.258 calon penerima KIS. Namun setelah dicetak dan dibagikan kembali ke masing-masing desa, ada sebanyak 8.632 kartu yang kembali.
Jumlah tersebut terakumulasi dari jumlah penerima yang telah meninggal 429 orang, tidak miskin sebanyak 16 kartu, 421 pindah alamat dan 7.766 dinyatakan telah memegang KIS. “Memang sebelumnya sudah dilakukan validasi, tetapi ternyata dari data yang kami dapatkan dari masing-masing desa ada ribuan yang dikembalikan. Semestinya yang meninggal, pindah termasuk yang sudah punya kartu kan dicoret saja,” ungkap dia. Dengan masih tercatatnya warga meninggal maupun lainnya sebagai penerima diindikasikan validasi dan verifikasi yang dilakukan sebelumya tidak berjalan secara maksimal.
Kembalinya ribuan kartu tersebut, membuat kuota Buleleng semakin lowong. Ia pun mengatakan bahwa saat ini sedang menunggu data penerima KIS tambahan dari masing-masing desa. Sehingga nama-nama yang diajukan dari desa dan sesuai dengan persyaratan pemegang KIS yakni keluarga kurang mampu, dapat merasakan manfaat jaminan kesehatan gratis itu.
Seluruh pengajuan KIS tambahan digenjot sampai tanggal 20 Januari dan kembali akan diverifikasi dan divalidasi apakah sesuai dengan persyaratannya. Sementara itu pihaknya pun mengaku untuk mengakuratkan data di lapangan, masing-masing desa sudah diminta untuk melakukan validasi rutin setiap bulannya. Sehingga warga yang sudah tidak berhak menerima bantuan dari pemerintah segera dicabut dan bila memungkinkan diganti dengan warga yang memang memerlukan.
Hal tersebut dikarenakan kondisi warga dan lingkungan sangat dinamis, yang harus diketahui oleh pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah terdekat dengan masyarakat. Sehingga ke depannya bantuan dari pemerintah dapat tepat sasaran dan diberikan kepada warga yang benar-benar membuuhkan. *k23.
1
Komentar