Kemendikbud Belum Beri Jawaban Terkait UN SMK
“Jika kita undur, ada persoalan yang muncul. Bahwa jadwal pusat untuk SNMPTN, nilai UN juga digunakan dan diperhitungkan untuk seleksi tersebut”. (Sekretaris Disdik Bali, Wayan Serinah)
DENPASAR, NusaBali
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali tengah tunggu jawaban pemerintah pusat dalam menetapkan jadwal Ujian Nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang jadwalnya bertepatan dengan pelaksanaan hari raya suci agama Hindu di Bali, yakni Galungan. Seperti terjadwal, pelaksanaan UN SMK akan dilakukan 3-6 April 2017, dimana empat hari tersebut merupakan rangkaian dari hari raya Galungan, dan puncaknya ada pada hari Rabu, 5 April mendatang.
Menanggapi persoalan tersebut, Disdik Bali telah bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak 26 Desember 2016 yang memohon untuk perubahan jadwal UN. Selain itu, juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Bali mengenai hal itu.
Pada Senin (16/1), Disdik Bali kembali bersurat kepada Kemendikbud untuk memohon pelaksanaan UN jenjang SMK tahun 2017 diusulkan tanggal 30 Maret, 31 Maret, 1 dan 3 April 2017. “Ini masih kita tunggu jawabannya. Permohonan jadwal yang kita usulkan tersebut sebagai alternatif, masih belum dapat jawaban. Entah dikasi atau tidak, kan belum tentu juga, karena kepastiannya harus masuk POS (Prosedur Operasi Standar),” ujar Sekretaris Disdik Bali, Wayan Serinah, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/1) sore.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Disdik Bali memohon jadwal UN SMK untuk dimajukan mengingat adanya jadwal SNMPTN yang juga telah disiapkan oleh Kemenristekdikti. Sehingga, menurut Serinah, apabila mengusulkan jadwal UN mundur atau setelah perayaan Galungan dan Kuningan, maka dikhawatirkan siswa yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi kehilangan kesempatan untuk mengikuti SNMPTN. “Jika kita undur, ada persoalan yang muncul. Bahwa jadwal pusat untuk SNMPTN, nilai UN juga digunakan dan diperhitungkan untuk seleksi tersebut. Nah bila kita undur jadwal UN SMK, tentu nanti mereka kehilangan kesempatan alias bisa gugur dalam seleksi itu. Sedangkan jadwalnya juga sudah dipatok oleh Dikti,” lanjutnya.
Kasus serupa, kata Serinah, juga sempat terjadi beberapa tahun lalu, dimana jadwal UN berbenturan dengan hari raya agama. Namun, kala itu permohonan perubahan jadwal masih bisa diterima dan dicarikan jalan keluar. “Kala itu antara sekolah dan pendidikan tinggi masih satu atap (kementerian) sehingga memudahkan koordinasi. Sekarang mungkin masih bisa, tapi agak rumit sepertinya, karena sudah pisah,” ungkapnya.
Kendati demikian, pihak Disdik Bali akan terus menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah pusat mengenai hal ini. “Nanti tanggal 22 Januari ini, akan ada rapat koordinasi (rakor) tentang UNBK di Jakarta, tentu Ibu Kadis (TIA Kusuma Wardhani) akan sampaikan hal itu. Jikalau memungkinkan, kenapa tidak jadwal Kemenristekdikti ini bisa diundur,” ucapnya.
Diakuinya, adanya UN yang berbenturan dengan hari raya ini tentu membuat gusar. Karena itu, bila ada masyarakat ataupun tokoh-tokoh di Bali yang kurang setuju dengan keputusan pemerintah yang melangsungkan UN bertepatan dengan hari raya Galungan, pihaknya memandang perlu diadakan duduk bersama untuk menemukan jalan terbaik. “Sejatinya kita akan sampaikan demikian. Bahwa kita harus duduk bersama, kita jelaskan hal-hal yang akan terjadi, salah satunya kalau dimundurkan UN-nya, maka anak-anak tidak bisa ikut SNMPTN. Karena ini juga menyangkut masa depan anak yang ingin melanjutkan perguruan tinggi yang diinginkan,” tandasnya. * in
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali tengah tunggu jawaban pemerintah pusat dalam menetapkan jadwal Ujian Nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang jadwalnya bertepatan dengan pelaksanaan hari raya suci agama Hindu di Bali, yakni Galungan. Seperti terjadwal, pelaksanaan UN SMK akan dilakukan 3-6 April 2017, dimana empat hari tersebut merupakan rangkaian dari hari raya Galungan, dan puncaknya ada pada hari Rabu, 5 April mendatang.
Menanggapi persoalan tersebut, Disdik Bali telah bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak 26 Desember 2016 yang memohon untuk perubahan jadwal UN. Selain itu, juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Bali mengenai hal itu.
Pada Senin (16/1), Disdik Bali kembali bersurat kepada Kemendikbud untuk memohon pelaksanaan UN jenjang SMK tahun 2017 diusulkan tanggal 30 Maret, 31 Maret, 1 dan 3 April 2017. “Ini masih kita tunggu jawabannya. Permohonan jadwal yang kita usulkan tersebut sebagai alternatif, masih belum dapat jawaban. Entah dikasi atau tidak, kan belum tentu juga, karena kepastiannya harus masuk POS (Prosedur Operasi Standar),” ujar Sekretaris Disdik Bali, Wayan Serinah, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/1) sore.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Disdik Bali memohon jadwal UN SMK untuk dimajukan mengingat adanya jadwal SNMPTN yang juga telah disiapkan oleh Kemenristekdikti. Sehingga, menurut Serinah, apabila mengusulkan jadwal UN mundur atau setelah perayaan Galungan dan Kuningan, maka dikhawatirkan siswa yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi kehilangan kesempatan untuk mengikuti SNMPTN. “Jika kita undur, ada persoalan yang muncul. Bahwa jadwal pusat untuk SNMPTN, nilai UN juga digunakan dan diperhitungkan untuk seleksi tersebut. Nah bila kita undur jadwal UN SMK, tentu nanti mereka kehilangan kesempatan alias bisa gugur dalam seleksi itu. Sedangkan jadwalnya juga sudah dipatok oleh Dikti,” lanjutnya.
Kasus serupa, kata Serinah, juga sempat terjadi beberapa tahun lalu, dimana jadwal UN berbenturan dengan hari raya agama. Namun, kala itu permohonan perubahan jadwal masih bisa diterima dan dicarikan jalan keluar. “Kala itu antara sekolah dan pendidikan tinggi masih satu atap (kementerian) sehingga memudahkan koordinasi. Sekarang mungkin masih bisa, tapi agak rumit sepertinya, karena sudah pisah,” ungkapnya.
Kendati demikian, pihak Disdik Bali akan terus menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah pusat mengenai hal ini. “Nanti tanggal 22 Januari ini, akan ada rapat koordinasi (rakor) tentang UNBK di Jakarta, tentu Ibu Kadis (TIA Kusuma Wardhani) akan sampaikan hal itu. Jikalau memungkinkan, kenapa tidak jadwal Kemenristekdikti ini bisa diundur,” ucapnya.
Diakuinya, adanya UN yang berbenturan dengan hari raya ini tentu membuat gusar. Karena itu, bila ada masyarakat ataupun tokoh-tokoh di Bali yang kurang setuju dengan keputusan pemerintah yang melangsungkan UN bertepatan dengan hari raya Galungan, pihaknya memandang perlu diadakan duduk bersama untuk menemukan jalan terbaik. “Sejatinya kita akan sampaikan demikian. Bahwa kita harus duduk bersama, kita jelaskan hal-hal yang akan terjadi, salah satunya kalau dimundurkan UN-nya, maka anak-anak tidak bisa ikut SNMPTN. Karena ini juga menyangkut masa depan anak yang ingin melanjutkan perguruan tinggi yang diinginkan,” tandasnya. * in
1
Komentar