Ormas Hindu Dukung PHDI Gelar Mahasabha Sesuai Jadwal

Terkait ini sejumlah Ormas Hindu, seperti Prajaniti Hindu Indonesia dan Peradah Indonesia menyatakan dukungannya terhadap PHDI Pusat di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

"Sebagai salah satu ormas kepemudaan Hindu tingkat nasional yang memiliki hak suara dalam Mahasabha PHDI, Peradah Indonesia mendukung PHDI Pusat di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya beserta jajarannya sebagai organisasi satu-satunya yang berhak menyelenggarakan Mahasabha," ujar Ketua Umum DPN Peradah Indonesia I Gede Ariawan (Ige) kepada NusaBali, Rabu (22/9).

Hal tersebut, kata Ige, karena sesuai dengan AD/ART yang disepakati. Apalagi PHDI Pusat di bawah kepemimpinan WBT merupakan satu-satunya majelis tertinggi dan resmi yang mengayomi seluruh umat Hindu di Indonesia. Untuk itu, DPN Peradah Indonesia mendukung PHDI Pusat di bawah kepemimpinan WBT untuk segera menyelesaikan segala permasalahan internal yang terjadi.

"Kami mendukung penuh pelaksanaan Mahasabha XII sesuai jadwal yang telah disepakati," imbuh Ige. Berdasarkan rencana, Mahasabha XII akan dilakukan PHDI Pusat di bawah kepemimpinan WBT pada 28-31 Oktober 2021. DPP Prajaniti Hindu Indonesia pun mendukung pelaksanaan Mahasabha XII pada tanggal tersebut.

"Karena sesuai dengan AD/ART PHDI. Para pimpinan organisasi sudah sepantasnya menunjukkan etika, perilaku dan profesionalisme dalam praktik-praktik tata kelola organisasi, termasuk pimpinan PHDI. Oleh karenanya, kami mendukung keputusan PHDI Pusat yang ditandatangani Dharma Adyaksa, Ketua Sabha Walaka dan Ketum Pengurus Harian yang menyatakan MLB PHDI pada 18-19 September ilegal atau tidak sah," terang Ketua DPP Prajaniti Hindu Indonesia KS Arsana.

DPP Prajaniti Hindu Indonesia pun mengajak seluruh umat Hindu di Indonesia, khususnya para tokoh Hindu dan pimpinan ormas Hindu untuk mengindahkan etika dan profesionalisme dalam berorganisasi. Kemudian mengutamakan pelayanan dan karya-karya nyata bagi umat Hindu, masyarakat serta bangsa.

Terpisah Ketua PP KMHDI I Putu Yoga Saputra mengatakan dualisme yang terjadi di PHDI, bukan hal yang diinginkan oleh umat Hindu di Indonesia. Seharusnya, PHDI sebagai majelis tertinggi agama Hindu memberikan contoh yang baik bagi publik. Hadirnya PHDI dari hasil MLB memunculkan spekulasi ada konflik kepentingan dan kekuasaan di tubuh PHDI.

Hal ini, jauh dari cerminan dan gambaran tugas PHDI sesungguhnya yang berperan memajukan umat Hindu. PP KMHDI, lanjut Putu Yoga, mendesak kepada pihak-pihak yang berkonflik melakukan konsolidasi terbuka guna mencegah konflik berkelanjutan yang berdampak buruk terhadap situasi umat Hindu yang sedang berjuang dari krisis pandemi Covid-19.

Putu Yoga menyatakan, PP KMHDI siap menjadi fasilator dalam proses penyelesaian konflik dualisme PHDI, sekaligus dalam rangka mengumpulkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang nantinya disampaikan saat Mahasabha berlangsung. PP KMHDI juga mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi ketetapan Mahasabha XI PHDI di Jawa Timur pada November 2016.

"Kami juga menginstruksikan PD/PC KMHDI untuk segera berkoordinasi dengan PHDI di daerah masing-masing guna mewujudkan situasi kondusif bagi umat Hindu di daerah," kata Putu Yoga. *k22