Gaji Kontrak Dipangkas 10 Persen, TPP 30 Persen
Pemangkasan tersebut akan dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari Oktober hingga Desember 2021.
SINGARAJA, NusaBali
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng bersama Badan Anggaran DPRD Buleleng akhirnya bersepakat memangkas gaji pegawai kontrak dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS, untuk menutupi defisit APBD tahun ini.
Pemangkasan gaji pegawai kontrak akan dilakukan sebesar 10 persen dan 30 persen untuk TPP PNS. Pemangkasan tersebut akan dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari Oktober hingga Desember 2021 mendatang.
Pembahasan tersebut dibahas detail oleh Badan Anggaran DPRD Buleleng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng, dalam rapat pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2021. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup di ruang Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Rabu (22/9) kemarin. Skema pemotongan itu disepakati karena kondisi anggaran daerah yang pas-pasan dan hanya memungkinkan dari pos anggaran tersebut.
Namun kesepakatan tersebut dipastikan lebih ringan jika dibandingkan rencana awal. Sebelumnya TAPD merancang pemangkasan gaji pegawai kontrak dan TPP PNS sebesar 50 persen selama empat bulan. Opsi pemangkasan gaji dan TPP PNS di lingkup Pemkab Buleleng ditekankan DPRD untuk dapat seringan-ringannya.
Menurut Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, masih ada opsi lain yang bisa diambil eksekutif, untuk mengurangi defisit anggaran sebesar Rp 29 miliar. Salah satunya pengurangan kepesertaan Jaminan Sosial Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI). Supriatna mengatakan pengurangan KIS-PBI dapat dilakukan dengan penyisiran data kepesertaan.
“Kami masih menunggu kebijakan eksekutif soal KIS PBI. bisa ditekan, maka pemotongan bisa lebih ringan lagi. Kalau bisa dilakukan penyisiran, supaya tidak ada pemotongan lagi,” kata Supriatna yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng ini.
Dia mengatakan di saat pemerintah mengalami kesulitan anggaran akibat dampak pandemi, seluruh pihak sudah berhemat. Hal tersebut tanpa terkecuali dilakukan oleh DPRD Buleleng. “Kami di DPRD Buleleng juga telah mengurangi anggaran sebanyak Rp 5,6 miliar. Anggaran itu terdiri dari operasional rutin dan biaya kesekretariatan,” kata politisi asal Desa/Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Sementara itu, Sekda Buleleng Gede Suyasa mengatakan, rencana rasionalisasi pendapatan pegawai sudah disepakati seluruh pihak. TAPD Buleleng juga disebutnya sudah menghitung kembali untuk mendapatkan angka pemangkasan sekecil mungkin. “Untuk gaji pegawai kontrak sebesar 10 persen selama tiga bulan. Itu jauh dari proyeksi awal 30-50 persen selama empat bulan. Begitu juga TPP hanya berkisar 20-30 persen selama 3 bulan,” jelasnya yang juga Ketua TAPD Buleleng ini.
Suyasa menyebutkan saat ini TAPD kembali akan menghitung terkait masukan yang diterima dari DPRD Buleleng, dengan pengurangan kepesertaan KIS PBI. Pengurangan kepesertaan menurutnya akan menghapuskan peserta yang sudah pindah, meninggal, sehingga tak lagi ditanggung pemerintah daerah.
Dia pun berharap pergeseran anggaran dengan pemangkasan gaji pegawai kontrak dan juga TPP PNS, dapat menutupi defisit anggaran Rp 29 miliar di tahun 2021 ini. Anggaran itu dikatakan Suyasa diantaranya untuk penanganan Pandemi Covid-19, anggaran PBI , insentif nakes hingga penyiapan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
Dia merinci defisit anggaran bersumber dari penambahan kepesertaan KIS PBI sebesar Rp 20 miliar. Selain juga pembengkakan anggaran insentif nakes yang sebelumnya disediakan Rp 9 miliar bertambah menjadi Rp 12 miliar, karena ada lonjakan kasus gelombang kedua. Kemudian anggaran lain yang harus dipenuhi meliputi insentif vaksinasi, BTT hingga penambahan belanja pegawai.
“Seperti pengalaman tahun sebelumnya Bulan Desember sering terjadi bencana lokal di Buleleng. Sedangkan bencana non alam (Covid-19) juga masih berjalan. Kita berdoa bersama agar Covid-19 segera mereda. Karena sangat sistemik dampaknya dan membutuhkan biaya penanggulangan yang besar,” tutup Suyasa. *k23
Pemangkasan gaji pegawai kontrak akan dilakukan sebesar 10 persen dan 30 persen untuk TPP PNS. Pemangkasan tersebut akan dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari Oktober hingga Desember 2021 mendatang.
Pembahasan tersebut dibahas detail oleh Badan Anggaran DPRD Buleleng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng, dalam rapat pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2021. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup di ruang Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Rabu (22/9) kemarin. Skema pemotongan itu disepakati karena kondisi anggaran daerah yang pas-pasan dan hanya memungkinkan dari pos anggaran tersebut.
Namun kesepakatan tersebut dipastikan lebih ringan jika dibandingkan rencana awal. Sebelumnya TAPD merancang pemangkasan gaji pegawai kontrak dan TPP PNS sebesar 50 persen selama empat bulan. Opsi pemangkasan gaji dan TPP PNS di lingkup Pemkab Buleleng ditekankan DPRD untuk dapat seringan-ringannya.
Menurut Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, masih ada opsi lain yang bisa diambil eksekutif, untuk mengurangi defisit anggaran sebesar Rp 29 miliar. Salah satunya pengurangan kepesertaan Jaminan Sosial Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI). Supriatna mengatakan pengurangan KIS-PBI dapat dilakukan dengan penyisiran data kepesertaan.
“Kami masih menunggu kebijakan eksekutif soal KIS PBI. bisa ditekan, maka pemotongan bisa lebih ringan lagi. Kalau bisa dilakukan penyisiran, supaya tidak ada pemotongan lagi,” kata Supriatna yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng ini.
Dia mengatakan di saat pemerintah mengalami kesulitan anggaran akibat dampak pandemi, seluruh pihak sudah berhemat. Hal tersebut tanpa terkecuali dilakukan oleh DPRD Buleleng. “Kami di DPRD Buleleng juga telah mengurangi anggaran sebanyak Rp 5,6 miliar. Anggaran itu terdiri dari operasional rutin dan biaya kesekretariatan,” kata politisi asal Desa/Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Sementara itu, Sekda Buleleng Gede Suyasa mengatakan, rencana rasionalisasi pendapatan pegawai sudah disepakati seluruh pihak. TAPD Buleleng juga disebutnya sudah menghitung kembali untuk mendapatkan angka pemangkasan sekecil mungkin. “Untuk gaji pegawai kontrak sebesar 10 persen selama tiga bulan. Itu jauh dari proyeksi awal 30-50 persen selama empat bulan. Begitu juga TPP hanya berkisar 20-30 persen selama 3 bulan,” jelasnya yang juga Ketua TAPD Buleleng ini.
Suyasa menyebutkan saat ini TAPD kembali akan menghitung terkait masukan yang diterima dari DPRD Buleleng, dengan pengurangan kepesertaan KIS PBI. Pengurangan kepesertaan menurutnya akan menghapuskan peserta yang sudah pindah, meninggal, sehingga tak lagi ditanggung pemerintah daerah.
Dia pun berharap pergeseran anggaran dengan pemangkasan gaji pegawai kontrak dan juga TPP PNS, dapat menutupi defisit anggaran Rp 29 miliar di tahun 2021 ini. Anggaran itu dikatakan Suyasa diantaranya untuk penanganan Pandemi Covid-19, anggaran PBI , insentif nakes hingga penyiapan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
Dia merinci defisit anggaran bersumber dari penambahan kepesertaan KIS PBI sebesar Rp 20 miliar. Selain juga pembengkakan anggaran insentif nakes yang sebelumnya disediakan Rp 9 miliar bertambah menjadi Rp 12 miliar, karena ada lonjakan kasus gelombang kedua. Kemudian anggaran lain yang harus dipenuhi meliputi insentif vaksinasi, BTT hingga penambahan belanja pegawai.
“Seperti pengalaman tahun sebelumnya Bulan Desember sering terjadi bencana lokal di Buleleng. Sedangkan bencana non alam (Covid-19) juga masih berjalan. Kita berdoa bersama agar Covid-19 segera mereda. Karena sangat sistemik dampaknya dan membutuhkan biaya penanggulangan yang besar,” tutup Suyasa. *k23
1
Komentar