Dewan Minta Pemerintah Lebih Realistis

Hal tersebut untuk menekan defisit anggaran seperti yang terjadi tahun 2021 ini, yang kemudian berdampak pada pemotongan gaji pegawai kontrak dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Pemkab Buleleng. Hal tersebut muncul saat rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Buleleng, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Rabu (29/9).

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengatakan, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menyusun rencana pendapatan. Perencanaan yang terlalu optimistis akan berpengaruh pada kondisi belanja pemerintah. Terlebih dalam kondisi masa pandemi Covid-19,  yang berdampak pada kondisi ekonomi yang sangat tidak menentu. “Dalam situasi kondisi seperti ini banyak yang tidak pasti. Sehingga harus lebih hati-hati, realistis, dan rasional dalam perencanaan program,” ucap Supriatna.

Seperti data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021, realisasi semester pertama hanya 45,56 persen dari target Rp 358,37 miliar. Atau hanya Rp 163,26 miliar. Realisasi capaian yang jauh di bawah target terjadi pada sektor pajak. Realisasinya hingga semester I lalu baru mencapai Rp 62,09 miliar dari target Rp 145,67 miliar.

Sementara itu, Ketua TAPD Buleleng Gede Suyasa menjelaskan, kondisi ekonomi masa pandemi memang tidak bisa diprediksi. Menurutnya, pemerintah sangat optimis dalam menyusun rencana pendapatan daerah. Hal tersebut dengan prediksi pandemi berkurang dan ekonomi dapat berangsur pulih.

Namun prediksi tersebut diluar ekspektasi, wabah Covid-19 ternyata tak dapat ditaklukkan hingga akhir tahun 2020 lalu dan berlanjut hingga tahun ini. Bahkan kasus sempat memuncak dengan masuknya varian delta. “Kita tadinya berpikir tahun ini nggak ada Covid lagi. Ternyata malah ada gelombang kedua saat masuk varian delta,” jelas Suyasa yang juga Sekda Buleleng ini.

Meski demikian, disisa tiga bulan terakhir di tahun 2021 ini, pendapatan daerah diklaimnya mulai membaik.  Salah satu pendapatan daerah menunjukkan capaian signifikan dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan, diakui masih jeblok. Dia pun berharap sisa tiga bulan tahun ini ada relaksasi aktivitas masyarakat di tengah melandainya kasus. Sehingga pariwisata internasional bisa dibuka lagi untuk membangkitkan perekonomian Bali dan Buleleng pada khususnya. *k23