Krisis Guru Makin Parah

Jumlah guru di Buleleng tiap tahun terus berkurang. Celakanya, jatah formasi CPNS untuk guru tidak sebanding dengan jumlah guru yang pensiun.

SINGARAJA, NusaBali
Lembaga DPRD Buleleng pun sebut, jika kebutuhan guru tidak bisa terpenuhi dalam kurun waktu dua tahun, dunia pendidikan di Buleleng bisa lenyep.
Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Buleleng dengan Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) Kecamatan dan Dewan Pendidikan Buleleng, Selasa (6/10) di ruang Gabungan Komisi, Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran, Singaraja. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Ketut Wirsana dihadiri anggota Komisi, sedangkan dari Dinas Pendidikan dihadiri oleh Sekretaris Disdik I Made Ngadeg bersama para kepala bidang (kabid) dan Ketua Dewan Pendidikan I Gusti Ngurah Agung.

Dalam rapat terungkap, Buleleng saat ini sedang alami kekurangan guru sekolah dasar (SD) dengan status pengawai negeri sipil (PNS)  hingga sebanyak 1.084 guru. Rinciannya guru kelas 937, guru Penjaskes 97 orang, dan guru Agama sebanyak 50 orang. Sedangkan tingkat sekolah menengah dan atas, SMP dan SMA/SMK, Buleleng juga alami kekurangan sebanyak 30 orang, untuk posisi guru BK. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah, karena jumlah guru yang memasuki masa pension tiap tahunnya mencapai 200 orang.
Disisi lain, jatah formasi CPNS untuk guru sangat minim. Terakhir, di tahun 2014 lalu Buleleng hanya mendapat jatah formasi CPNS untuk guru sebanyak 39 orang.
Sekretaris Disdik I Made Ngadeg mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan jatah formasi CPNS yang diberikan pusat. Namun, untuk mengatasi krisis guru tersebut, Disdik telah ambil langkah-langkah seperti pemerataan jumlah guru SD dengan cara mutasi. Selain itu, Disdik juga memanfaatkan jasa guru kontrak. Tahun ini, jumlah guru kontrak mencapai 600 orang. “Mutasi ini hanya pemerataan, bukan menambah jumlah guru. Model pemerataan seperti misalnya guru diperkotaan, kita geser ke agak ke pinggir, sedangkan yang dipinggir kita geser lebih kepinggir lagi. Sehingga jarak tempuhnya tidak terlalu jauh,” terang Ngadeg.

Kendati Disdik telah ambil langkah-langkah, namun upaya itu dianggap belum menjamin kwalitas pendidikan. Bahkan, jika dalam kurun waktu tertentu kekurangan guru tersebut tidak bisa terpenuhi, dunia pendidikan di Buleleng bisa lenyap. “Kalau seperti itu kondisinya, Pendidikan kita tinggal diaben saja (lenyap,red). Karena siapa lagi yang belajar, kalau gurunya sudah tidak ada guru lagi. Kita semangat mau majukan dunai Pendidikan, tapi justru keberadaan guru yang sangat memprihatinkan, ini kan bukannya mau maju, tapi justru berbalik mau ke belakang,” tegas Ketua Komisi IV, Ketut Wirsana.
Dikatakan, Pemkab Buleleng harus berani ambil kebijakan tambah guru kontrak. Sejauh ini, jumlah guru kontrak dianggap masih kurang. Wirsana menyebut, jumlah guru kontrak yang ideal harus mencapai 1.500 orang, sehingga kekurangan guru bisa terpenuhi. “Eksekutif harus fokus pada penambahan guru kontrak, karena selama ini justru ada tenaga kontrak yang tidak tepat sasaran. Justru guru kontrak itu lah paling tepat,” tandasnya.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, I Gusti Ngurah Agung mengaku prihatin dengan kondisi kekurangan guru yang cukup banyak. Semestinya lanjut Ngurah Agung, Dinas Pendidikan sudah memiliki format yang berisi data akurat tentang jumlah guru yang akan pension, dan sekolah-sekolah yang kekurangan. Sehingga, dari data itu bisa disusun format pemenuhan terhadap kekurangan guru tersebut. “Kalau ada formatnya, Disdik sudah siap dengan antisipasinya, Dan kekurangan itu tidak boleh terjadi karena akan timbulkan kesenjangan karena rugikan proses belajar. Bagaimana kita harus berbicara tentang kualitas pendidikan, kalau gurunya saja sudah kurang,” kata mantan Kadis Pendidikan ini.