Fraksi Golkar DPRD Bali Prihatin Dualisme PHDI

Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, I Ketut Suwandhi saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Bali dalam sidang paripurna DPRD Bali di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (11/10) mengingatkan para tokoh umat Hindu tidak berebut kekuasaan untuk kepentingan golongan di organisasi Umat Hindu.

Pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Bali yang menjadi sikap resmi untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali itu menyoroti dualisme kepengurusan PHDI yang menghabiskan waktu dan energi umat di tengah Pandemi Covid-19.

"Dengan adanya dualisme kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di tingkat nasional, kami menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam. Sebagai lembaga umat Hindu tertinggi, sudah seyogyanya PHDI terdepan dalam memberikan pencerahan yang positif kepada umat Hindu di seluruh Indonesia," ujar Suwandhi dalam sidang paripurna DPRD Bali yang dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace.

Politisi senior Golkar yang akrab disapa ‘Jenderal Kota’ ini mengingatkan para tokoh Umat Hindu jangan berebut kekuasaan di organisasi Umat untuk kepentingan sempit, kepentingan golongan. "Kami mengingatkan kita semua bahwa saat ini kita masih sedang berjuang dengan sekuat tenaga untuk bersama-sama mengatasi Pandemi Covid-19, terlebih Bali adalah daerah yang terdampak paling besar," ujar politisi asal Banjar Belaluan Sad Merta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara ini.

"Kami mengimbau semua pihak agar mengedepankan keikhlasan dalam membela dan melindungi umat, bukan atas dasar kepentingan sempit kelompok, golongan maupun kekuasaan. Tempatkanlah kepentingan umat di atas kepentingan pribadi," ujar mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar ini.

Suwandhi menyebutkan kalau ikhlas mengabdi untuk kepentingan umat, dualisme tidak akan terjadi di tubuh PHDI. "Dan kami berkeyakinan manakala kita bersama lascarya saking tuas (tulus iklas) melaksanakan swadharma (kewajiban) agama maupun swadharma negara, maka kondisi dualisme ini segera bisa diatasi," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Bali periode 2009-2014 ini.

Seperti diketahui saat ini terjadi dualisme kepengurusan PHDI Pusat. Satu pihak ada Kepengurusan PHDI (hasil Mahasabha XI 2016) dengan Ketua Umum PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya. Sementara satu pihak mengklaim sebagai Kepengurusan PHDI hasil Mahasabha Luar Biasa (MLB) 2021 dengan Ketua Umum Marsekal (Purn) Ida Bagus Putu Dunia. *nat