PHDI Diminta Fokus untuk Mahasabha XII
Dituding Berafiliasi ke Organisasi Teroris Hindu di India
DENPASAR, NusaBali
Cobaan terus saja menerpa Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat. Setelah ditelikung dualisme kepengurusan, kini PHDI dituduh berafiliasi ke organisasi teroris Hindu di India.
Di tengah tuduhan miring tersebut, PHDI Pusat di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya diminta lebih fokus mempersi-apkan Mahasabha XII di Jakarta, 28-31 Oktober 2021 mendatang.
Permintaan agar fokus laksanakan Mahasabha XII itu diungkapkan anggota Sabha Walaka PHDI Pusat 2016-2021, I Gede Harja Astawa dan Nengah Satra Astika, di Denpasar, Jumat (15/10). Sabha Walaka PHDI Pusat berharap Mahasabha XII bisa berjalan lancar, sehingga menghasilkan proses yang legitimate dan tidak mudah dipatahkan oleh kelompok Mahasabha Luar Biasa. "Jangan sampai ada celah pihak tak bertanggungjawab mengambil momentum dan mengail di air keruh," ujar Harja Astawa.
Menurut Harja Astawa, saat ini ada yang menuduh PHDI berafiliasi dengan organisasi teroris di India. Hal serupa juga dituduhkan ke ormas Hindu Peradah dan KMHDI. "Ada pun soal tuduhan berafiliasi ke organisasi teroris Hindu di India itu dilontarkan Ida Ayu Made Gayatri (oknum akademisi UNR Denpasar, Red) pada suatu konferensi zoom dan beredar luas di media sosial. Nah, sebaiknya itu dibahas nanti setelah Mahasabha XII PHDI selesai dengan sukses," tandas Harja Astawa.
"Tanpa mengurangi dukungan dan solidaritas kepada saudara-saudara kita di Peradah dan KMHDI yang telah melayangkan somasi dan melakukan langkah hukum, PHDI Pusat agar fokus dulu untuk persiapan Mahasabha XII," lanjut advokat yang juga mantan aktivis GMNI ini.
Apalagi, menurut Harja Astawa, Panitia Mahasabha XII sudah audiensi dengan Presiden dan Panglima TNI. Dia pun meminta pengurus PHDI Pusat persiapkan Mahasabha XII yang sudah tinggal beberapa hari lagi. Harus disiapkan dengan matang, termasuk materi untuk dibahas dalam persidangan Mahasabha XII dan pastikan untuk memaksimalkan kehadiran peserta secara luring atau offline di Hotel Sultan Jakarta," katanya.
Harja Astawa menyoroti rencana Panitia Mahasabha XII untuk menghadirkan peserta secara luring hanya sekitar 20 persen (diperkirakan sekitar 100 orang dari 500 peserta). Hal ini dinilai kurang maksimal dan terlalu sedikit. Kondisi tersebut bisa menjadi celah bagi kelompok yang selama ini menandingi PHDI Pusat, dengan menyebut Mahasabha XII tidak berjalan sesuai mekanisme.
"Sekalipun dengan alasan protokol kesehatan Covid-19, kami rasa Hotel Sultan sanggup menampung 300 peserta luring (hadir langsung). Dengan demikian, semestinya seluruh Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian PHDI Pusat, serta para Ketua PHDI Provinsi bisa diakomodir hadir secara luring," saran Harja Astawa.
Pernyataan serupa juga disampaikan Nengah Satra Astika. Dia menyebutkan, dari sejumlah komunikasi pengurus Sabha Walaka di Grup WhatsApp, muncul aspirasi supaya Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat, Kolonel Inf (Purn) Nengah Dana, memperjuangkan dan mengkomunikasikan usulan peserta secara luring agar lebih banyak ini ke panitia pelaksana maupun Pengurus Harian PHDI Pusat. Sebab, hal itu dibolehkan dalam AD/ART.
"Kita hargai panitia dan Pengurus Harian PHDI Pusat sudah bekerja maksimal untuk Mahasabha. Jangan sampai kurang maksimal, karena kehadiran luring yang terlalu sedikit dan bisa dituding tidak legitimate oleh mereka yang sedang menyorot kita di PHDI Pusat," tandas Satra Astika.
Menurut Satra Astika, dalam Pasal 17 huruf b AD/ART PHDI disebutkan fungsi Pengurus Harian adalah melaksanakan ketetapan/keputusan Mahasabha, Bhisama, Keputusan Pesamuhan Agung, Keputusan Sabha Pandita, dan Keputusan Organisasi lainnya. Lalu, pada huruf d disebutkan mempersiapkan dan menyelenggarakan Sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia tingkat pusat. Pada huruf e memfasilitasi kegiatan Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Dewan Kehormatan.
“Mengacu pada pasal di atas, walaupun panitia berdasarkan perintah Pengurus Harian PHDI sudah merencanakan kehadiran luring dibatasi 20 persen, kalau Sabha Pandita dan Sabha Walaka berpandangan perlu hadir luring, sebaiknya diakomodir. Apalagi, mereka bersedia dengan dana sendiri (swadana). Pengurus Harian wajib memfasilitasinya," tegas Satra Astika.
Satra Astika mengatakan tidak ada pasal yang menyebut bahwa Pengurus Harian PHDI boleh menolak permintaan Sabha Pandita maupun Sabha Walaka hadir langsung, sepanjang kapasitas ruangan masih ada. Satra Astika memperoleh informasi bahwa kapasitas ruangan Hotel Sultan sampai 300 orang, sementara panitia baru mengagendakan kehadiran peserta secara luring untuk 100 orang.
“Kami dan beberapa kawan Sabha Walaka dari luar Jakarta, siap swadana untuk ke Jakarta. Ini event 5 tahun sekali, harus diupayakan maksimal agar bisa berkomunikasi dengan pengurus lain, apalagi hadir juga para Ketua PHDI Provinsi,” terang Satra Astika. *nat
1
Komentar