Gaduh Bansos, Komisi IV DPRD Bali: Mensos Asal Bunyi

Komisi IV DPRD Bali balik tuding Mensos asal bunyu dan bikin rusak citra Pemprov Bali. Anggota Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Badung, I Nyoman Laka, menilai Mensos Tri Rismaharini asal bunyi saja, tanpa paham alur penyaluran bansos. Menurut Nyoman Laka, pernyataan Risma cenderung memojokkan Pemprov Bali. Pasalnya, seolah-olah dana bansos senilai Rp 474 miliar yang pencairannya di bawah kendali himpunan bank negara (Himbara) itu, mengendap di rekening Pemprov Bali.

"Ini asal bunyi saja Bu Menteri. Ini merusak citra Pemerintah Provinsi Bali. Seolah-olah dana bansos yang belum cair itu mengendap di rekening milik Pemerintah Provinsi Bali. Padahal, dana itu sepenuhnya ada di bank penyalur," terang Nyoman Laka kepada NusaBali disela-sela acara uleman (undangan) upacara Manusa Yadnya di Geriya Pada, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Kamis (21/10).

Dalam acara uleman di Griya Pada, yang merupakan kediaman Ida Bagus Pada Kusuma---mantan anggota Fraksi Golkar DPRD Bali yang kini sudah menjadi kader PDIP---kemarin, Nyoman Laka mendapatkan banyak pertanyaan masyarakat soal dana bansos dan pernyataan Mensos Risma. Nyoman Laka pun pasang badan untuk Pemprov Bali.

Nyoman Laka mempertanyakan data yang diungkap Mensos Risma. "Kasihan Pemerintah Provinsi Bali yang sudah bekerja keras. Tiba-tiba ada yang menghujat dan membully melalui media sosial, hanya karena pernyataan yang tidak berdasarkan fakta dan data," jelas politisi PDIP asal Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung ini.

Menurut Nyoman Laka, dengan pernyataan Mensos Risma itu, seolah-olah Pemprov Bali tidak bekerja mengurus rakyatnya. "Harus diluruskan oleh media, pernyataan Mensos Risma kemarin, yang seolah-olah Pemprov Bali memainkan dana masyarakat. Padahal, dana itu tidak ada di rekening Pemprov Bali," sesalnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi Gerindra, I Wayan Disel Astawa, berbeda lagi dalam menjawab pertanyaan masyarakat soal dana bansos yang gaduh di media akibat pernyataan Mensos Risma itu. Menurut Disel Astawa, tidak ada sinkronisasi data dengan pernyataan para pemangku kepentingan.

Disel Astawa menyebutkan, pernyataan Mensos Risma, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali I Gusti Ngurah Alit Kusuma Kelakan, dan Kadis Sosial dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra yang berbeda-beda, membuat masyarakat tidak mengerti. Ini kemudian jadi isu liar di medsos.

"Bu Menteri Risma mengatakan dana Rp 474 belum cair. Anggota DPR RI Pak Alit Kelakan dan Pak Kadis Sosial Provinsi Bali menyebutkan dana tidak ada ditampung di rekening Pemprov Bali, tetapi ditransfer ke rekening penerima melalui bank penyalur. Susah menjelaskan ke masyarakat. Sebab, masyarakat tahunya mereka belum terima bansos," ujar Disel Astawa yang juga hadir dalam ulemen upacara Manusa Yadnya di Griya Pada, Kamis kemarin.

Sementara itu, Kadis Sosial dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, mengatakan saat ini penyaluran dana bansos untuk PKM sudah digenjot. "Pemprov Bali dalam fungsi koordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten/Kota, mengontrol terus perkembangannya. Saya mengikuti perkembangan proses pencairan bansos ini setiap saat, supaya tuntas," papar Dewa Mahendra kepada awak media di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Komplek Jaya Sabha Denpasar, Kamis siang.

Dewa Mahendra kembali menegaskan bahwa Pemprov Bali tidak ada menampung dana bansos di rekening Pemprov Bali. "Dana bansos itu langsung ditransfer ke rekening penerima, melalui bank penyalur yang tergabung dalam Himbara," terang birokrat asal Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng yang juga mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali ini.

Saat ini, kata Dewa Mahendra, dari total Rp 474 miliar dana bansos untuk penerima di Bali, tinggal Rp 6,6 miliar yang belum cair. Ketika ada temuan belum cair, hal itu disebabkan proses validasi data penerima.

"Ada data penerima yang tidak valid, seperti alamat tidak lengkap. Ada pula penerima ternyata sudah meninggal, sehingga dana yang sudah ditransfer tidak dicarikan. Tetapi, kami di Pemprov Bali melalui perintah Gubernur terus mengawal dan mendorong segera dituntaskan pencairannya," katanya. *nat