Dewan Ngotot Sesuaikan RAPBD
Anggota Fraksi Golkar mencurigai adanya anggaran selundupan.
AMLAPURA, NusaBali
DPRD Karangasem menggelar rapat pembahasan RAPBD tahun 2022 di ruang rapat DPRD Karangasem, Senin (25/10). Rapat pembahasan yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika yang dihadiri Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta berlangsung panas. Anggota DPRD Karangasem ngotot agar penjabaran RAPBD 2022 disesuaikan karena anggaran tekor Rp 287,6 miliar. Anggota dewan menginginkan anggaran untuk pokok-pokok pikiran dewan terselamatkan.
Sekda Ketut Sedana Merta menjabarkan hilangnya anggaran Rp 287,601 miliar. Di antaranya DAU (dana alokasi umum) untuk tahun 2022 berkurang Rp 49,676 miliar, DID (dana insentif daerah) berkurang Rp 50,552 miliar, dana transfer Provinsi Bali berkurang Rp 40,853 miliar, dan BKK (bantuan keuangan khusus) Provinsi Bali berkurang Rp 18,645 miliar. “Makanya kami mohon keputusan sela untuk melakukan penyesuaian di RAPBD 2022 karena banyak anggaran yang hilang,” pinta Sekda Ketut Sedana Merta. Pernyataan Sekda Sedana Merta langsung mengundang beragam reaksi dari anggota DPRD Karangasem.
Ketua Fraksi NasDem I Made Juita menilai belum ada kejelasan terkait banyaknya anggaran yang hilang karena DPRD belum dapat resume. “Sebaiknya bahas dulu RAPBD 2022, jangan buru-buru minta keputusan sela,” pinta Juita. Pernyataan Juita dapat dukungan dari Ketua Fraksi Golkar I Nyoman Sumadi. “Kami terkejut atas berkurangnya anggaran begitu banyak, kami juga sepakat bahas dulu RAPBD 2022,” ungkapnya.
Anggota Fraksi Golkar I Komang Sartika menduga ada anggaran selundupan sehingga menimbulkan kecurigaan. Apalagi anggaran yang hilang sangat banyak yang menyebabkan pokok-pokok pikiran dewan tidak terakomodir. “Kami punya program bedah rumah telah diverifikasi di lapangan, tiba-tiba anggaran dipotong, sebaiknya bahas dulu RAPBD 2022 itu, mana yang dikurangi mana yang dipertahankan,” pinta Sartika. Rekannya dari Fraksi Golkar, I Nyoman Musna Antara juga ngotot agar pokok-pokok pikiran DPRD didanai sebab merupakan aspirasi dan janji kepada masyarakat.
Sekda Sedana Merta berjanji untuk menyisir anggaran dan melakukan efisiensi. Bahkan ada rencana memotong tunjangan perbaikan penghasilan eksekutif. “Kami masih menyisir anggaran, termasuk merasionalisasi anggaran operasional, tidak ada maksud selundupkan anggaran,” jelasnya mengklarifikasi. Banyaknya anggaran yang hilang menyebabkan 115 CPNS dan 726 tenaga guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di tahun 2022 terancam tidak dapat gaji. Prediksi gaji 115 CPNS dan 726 PPK sebanyak Rp 62,849 miliar. Sementara Ketua DPRD Suastika mempersilakan Sekda Sedana Merta melakukan penyesuaian anggaran. Rapat lanjutan diagendakan pada Senin (1/11) nanti. *k16
Sekda Ketut Sedana Merta menjabarkan hilangnya anggaran Rp 287,601 miliar. Di antaranya DAU (dana alokasi umum) untuk tahun 2022 berkurang Rp 49,676 miliar, DID (dana insentif daerah) berkurang Rp 50,552 miliar, dana transfer Provinsi Bali berkurang Rp 40,853 miliar, dan BKK (bantuan keuangan khusus) Provinsi Bali berkurang Rp 18,645 miliar. “Makanya kami mohon keputusan sela untuk melakukan penyesuaian di RAPBD 2022 karena banyak anggaran yang hilang,” pinta Sekda Ketut Sedana Merta. Pernyataan Sekda Sedana Merta langsung mengundang beragam reaksi dari anggota DPRD Karangasem.
Ketua Fraksi NasDem I Made Juita menilai belum ada kejelasan terkait banyaknya anggaran yang hilang karena DPRD belum dapat resume. “Sebaiknya bahas dulu RAPBD 2022, jangan buru-buru minta keputusan sela,” pinta Juita. Pernyataan Juita dapat dukungan dari Ketua Fraksi Golkar I Nyoman Sumadi. “Kami terkejut atas berkurangnya anggaran begitu banyak, kami juga sepakat bahas dulu RAPBD 2022,” ungkapnya.
Anggota Fraksi Golkar I Komang Sartika menduga ada anggaran selundupan sehingga menimbulkan kecurigaan. Apalagi anggaran yang hilang sangat banyak yang menyebabkan pokok-pokok pikiran dewan tidak terakomodir. “Kami punya program bedah rumah telah diverifikasi di lapangan, tiba-tiba anggaran dipotong, sebaiknya bahas dulu RAPBD 2022 itu, mana yang dikurangi mana yang dipertahankan,” pinta Sartika. Rekannya dari Fraksi Golkar, I Nyoman Musna Antara juga ngotot agar pokok-pokok pikiran DPRD didanai sebab merupakan aspirasi dan janji kepada masyarakat.
Sekda Sedana Merta berjanji untuk menyisir anggaran dan melakukan efisiensi. Bahkan ada rencana memotong tunjangan perbaikan penghasilan eksekutif. “Kami masih menyisir anggaran, termasuk merasionalisasi anggaran operasional, tidak ada maksud selundupkan anggaran,” jelasnya mengklarifikasi. Banyaknya anggaran yang hilang menyebabkan 115 CPNS dan 726 tenaga guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di tahun 2022 terancam tidak dapat gaji. Prediksi gaji 115 CPNS dan 726 PPK sebanyak Rp 62,849 miliar. Sementara Ketua DPRD Suastika mempersilakan Sekda Sedana Merta melakukan penyesuaian anggaran. Rapat lanjutan diagendakan pada Senin (1/11) nanti. *k16
Komentar