Dewan Minta Dinsos Jemput Bola
Kisruh Bansos yang Terkendala Cair di Tabanan
Per 26 Oktober 2021 ada 140 KPM pada program PKH dan 160 KPM pada program BPNT, yang belum melakukan pencairan.
TABANAN, NusaBali
Komisi IV DPRD Tabanan bersama Dinas Sosial Tabanan menggelar rapat kerja di ruang rapat lantai II DPRD pada Selasa (26/10), membahas permasalahan bantuan sosial (bansos) dari pusat yang belum bisa dilakukan transaksi oleh keluarga penerima manfaat (KPM).
Rapat tersebut pada intinya ingin mengulas kejelasan penyebab warga belum bisa melakukan transaksi terhadap bansos, baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Dewan pun menyarankan Dinas Sosial segera lakukan jemput bola terhadap penerima manfaat yang mengalami kendala.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana menegaskan rapat yang dilakukan tersebut pada intinya meminta kejelasan terhadap penerima manfaat yang tak bisa melakukan transaksi atas bantuan yang didapat.
Ternyata setelah ditelusuri banyak faktor penyebab mereka tidak bisa melakukan transaksi. Contohnya antara lain, data mereka tidak valid, kemudian ada pula proses transaksi yang dilakukan terlalu jauh. Sebab dalam proses penyaluran bansos ini pusat bekerjasama dengan dengan bank-bank Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara). Sedangkan di tiap kecamatan bank Himbara tersebut tak tersedia.
“Contohnya saja, yang dari Kecamatan Pupuan mereka harus bertransaksi ke Kecamatan Selemadeg. Nah, ini kan jauh, terkendala medan. Jadi nanti desa diajak kerjasama,” tandas Gusti Wastana.
Untuk itu, dia pun meminta kepada Dinas Sosial agar segera menuntaskan kendala yang dihadapi oleh penerima manfaat. Salah satu cara dengan jemput bola ke lapangan dengan bantuan relawan yang ada di Dinas Sosial. “Kami sudah arahkan Dinsos untuk jemput bola. Meskipun dalam penyaluran ini bansos yang diterima masyarakat sudah masuk ke kartu mereka, tidak ada mengendap di APBD daerah. Karena dari pusat langsung masuk ke kartu penerima,” tegas politisi PDIP asal Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan ini.
Tak hanya itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengajak rapat bank penyalur bansos dalam hal ini Bank BNI. Karena sebagian besar kendala penyaluran yang dialami adalah administrasi. “Secepatnya kami akan mengundang ini, agar sama-sama ikut menyelesaikan kendala yang dihadapi,” tegas Gusti Wastana.
Kepala Dinas Sosial Tabanan Nyoman Gede Gunawan mengungkapkan hal yang sama. Selain sudah melakukan jemput bola ke masyarakat penerima, pihaknya juga sudah bersurat ke Bank BNI selaku bank yang ditugaskan mencairkan bansos di Tabanan. “Terkait hal yang bersifat administrasi seperti KKS (Kartu Keluarga Sosial) yang terblokir, kami sudah surati Bank BNI, jadi tinggal menunggu respons mereka,” tegas Nyoman Gunawan.
Untuk saat ini per 26 Oktober masih ada sebanyak 140 KPM pada program PKH yang belum melakukan pencairan. Serta 160 KPM pada program BPNT yang belum bisa melakukan pencairan.
“Kami akan tuntaskan pencairan sebelum November 2021. Karena setelah periode bulan ini akan ada bansos kembali,” tandas Nyoman Gunawan. *des
Rapat tersebut pada intinya ingin mengulas kejelasan penyebab warga belum bisa melakukan transaksi terhadap bansos, baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Dewan pun menyarankan Dinas Sosial segera lakukan jemput bola terhadap penerima manfaat yang mengalami kendala.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana menegaskan rapat yang dilakukan tersebut pada intinya meminta kejelasan terhadap penerima manfaat yang tak bisa melakukan transaksi atas bantuan yang didapat.
Ternyata setelah ditelusuri banyak faktor penyebab mereka tidak bisa melakukan transaksi. Contohnya antara lain, data mereka tidak valid, kemudian ada pula proses transaksi yang dilakukan terlalu jauh. Sebab dalam proses penyaluran bansos ini pusat bekerjasama dengan dengan bank-bank Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara). Sedangkan di tiap kecamatan bank Himbara tersebut tak tersedia.
“Contohnya saja, yang dari Kecamatan Pupuan mereka harus bertransaksi ke Kecamatan Selemadeg. Nah, ini kan jauh, terkendala medan. Jadi nanti desa diajak kerjasama,” tandas Gusti Wastana.
Untuk itu, dia pun meminta kepada Dinas Sosial agar segera menuntaskan kendala yang dihadapi oleh penerima manfaat. Salah satu cara dengan jemput bola ke lapangan dengan bantuan relawan yang ada di Dinas Sosial. “Kami sudah arahkan Dinsos untuk jemput bola. Meskipun dalam penyaluran ini bansos yang diterima masyarakat sudah masuk ke kartu mereka, tidak ada mengendap di APBD daerah. Karena dari pusat langsung masuk ke kartu penerima,” tegas politisi PDIP asal Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan ini.
Tak hanya itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengajak rapat bank penyalur bansos dalam hal ini Bank BNI. Karena sebagian besar kendala penyaluran yang dialami adalah administrasi. “Secepatnya kami akan mengundang ini, agar sama-sama ikut menyelesaikan kendala yang dihadapi,” tegas Gusti Wastana.
Kepala Dinas Sosial Tabanan Nyoman Gede Gunawan mengungkapkan hal yang sama. Selain sudah melakukan jemput bola ke masyarakat penerima, pihaknya juga sudah bersurat ke Bank BNI selaku bank yang ditugaskan mencairkan bansos di Tabanan. “Terkait hal yang bersifat administrasi seperti KKS (Kartu Keluarga Sosial) yang terblokir, kami sudah surati Bank BNI, jadi tinggal menunggu respons mereka,” tegas Nyoman Gunawan.
Untuk saat ini per 26 Oktober masih ada sebanyak 140 KPM pada program PKH yang belum melakukan pencairan. Serta 160 KPM pada program BPNT yang belum bisa melakukan pencairan.
“Kami akan tuntaskan pencairan sebelum November 2021. Karena setelah periode bulan ini akan ada bansos kembali,” tandas Nyoman Gunawan. *des
Komentar