DPRD Buleleng Study Komparasi Pengelolaan dan Promosi Desa Wisata Taman Sari Banyuwangi

Kegiatan itu merupakan study komparasi terkait pengelolaan dan promosi desa wisata. Kabag Humas dan Pengawasan DPRD Buleleng Made Supartawan mengatakan, kunjungan yang dilakukan untuk menggali sistem dan regulasi yang terapkan. Selanjutnya hasil komparasi dapat dijadikan bahan masukan dalam program pembangunan Buleleng yang diusulkan oleh DPRD Buleleng. “Kami memilih Desa Wisata Taman Sari karena merupaka salah satu dari 50 desa wisata terbaik di Indonesia, sehingga kami datang melihat lebih jauh bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan serta sinergisitas pemerintah dengan swasta dan juga promosi lewat media,” jelas Supartawan.

Kepala Desa Taman Sari, Rizal Saputra dan juga Camat Licin Hartono menjelaskan, keberhasilannya dalam mengelola desa wisata hanya dengan membangun ekosistem desa yang didasari komitmen.

Rizal Saputra juga mengatakan,  inovasi pemerintah desa dalam pengelola potensi desanya mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi. “Komitmen Pemda dalam mengembangkan desa luar biasa. Salah satunya sektor pariwisata sebagai salah satu sektor pendukung perekonomian,” jelas dia.

Lebih lanjut dikatakannya, salah satu contoh regulasi pemda yang sangat mendukung, dengan membatasi izin baru toko berjejaring. Selain juga membatasi investor yang ingin membangun hotel di kawasan Banyuwangi. Izin dari Pemda keluar minimal untuk investor yang akan membangun hotel bintang 3. Regulasi tersebut dikatakannya memberikan kesempatan kepada desa dan masyarakatnya untuk berdaya sesuai kemampuan yang dimiliki.

“Regulasi itu memberikan ruang kepada kami dan sumber daya yang ada di desa untuk mengembangkan desa sesuai kekuatan kami. Tinggal desa mampu berimprovisasi dan menguatkan desa sendiri,” imbuh dia.

Sementara itu yang menarik dan menjadi catatan Bagian Humas dan Pengawasan DPRD Buleleng setelah mengunjungi Desa Wisata Taman Sari soal digitalisasi pelayanan. Seluruh aplikasi pelayanan online yang digunakan terintegrasi satu dengan yang lainnya, sehingga memudahkan masyarakat dan juga pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan.*k23