KPU Pertanyakan Dana Pilgub Bali
KPU Bali tetap bertahan dengan usulan semula bahwa Rp 254 miliar, walau kemudian ada wacana dipangkas sampai menjadi Rp 200 miliar.
Besaran Anggaran yang Disetujui Belum Ada Kepastian
DENPASAR, NusaBali
Usulan dana Pilgub Bali 2018 senilai Rp 254 miliar ternyata belum ada kepastian dari Pemprov Bali. Sampai saat ini dana Pilgub masih menunggu keputusan dari Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Bali dengan berbagai kajian. Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, Selasa (31/1) menyebutkan KPU Bali mempertanyakan kepastian dana Pilgub Bali senilai Rp 254 miliar yang pernah diusulkan.
Namun pertanyaan soal kepastian usulan dana Pilgub Bali 2018 tersebut belum ada jawaban hingga saat ini. Raka Sandhi mengatakan KPU Bali ingin dapat kepastian dan penjelasan kalau ada perubahan. “Kami sudah bersurat ke Kesbanglinmas Provinsi Bali. Belum ada jawaban sampai sekarang,” tegas Raka Sandhi.
Dia menyebutkan KPU Bali tetap bertahan dengan usulan semula bahwa dana Pilgub Bali diusulkan Rp 254 miliar. Meskipun kemudian ada wacana dipangkas sampai menjadi Rp 200 miliar. Bahkan Tim Anggaran DPRD Bali dan Pemprov Bali sudah memutuskan akan dipangkas sampai Rp 200 miliar atau menyusut Rp 50 miliar. “Kami tetap ingin bertahan sesuai usulan semula (Rp 254 miliar). Tetapi sampai sekarang belum ada jawaban,” tegas Raka Sandhi.
Sementara Kepala Kesbanglinmaspol Provinsi Bali, Putu Jaya Suartama di sela-sela rapat di Jakarta, Selasa (31/1) mengatakan dana Pilgub Bali menunggu keputusan hasil verifikasi TAPD. Menurut Jaya Suartama KPU Bali memang mengusulkan anggaran Pilgub Bali 2018 Rp 254 miliar. Namun Tim Anggaran Daerah masih harus melakukan pembahasan matang. Termasuk juga menunggu verifikasi dari pusat. “Tim Anggaran Daerah belum ngasi keputusan. Sehingga harus menunggu Tim Anggaran Daerah dulu, karena masih dilakukan kajian,” kata Jaya Suartama.
Soal Surat KPU Bali yang mempertanyakan dana Pilgub kapan akan dipastikan lolos, Jaya Suartama mengatakan sesegara mungkin disampaikan. “Sekarang saya masih mengikuti rapat di Jakarta. Nanti kita sampaikan kalau sudah dari Jakarta,” tegas mantan ajudan Gubernur Ida Bagus Oka ini.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya mengatakan usulan dana Pilgub Bali 254 miliar oleh KPU Bali masih proses verifikasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jumlah dana Pilgub Bali 254 miliar tersebut kata Tama Tenaya masih terlalu besar, sehingga harus dikaji.
”Terakhir saya dengar masih proses verifikasi di Mendagri. Jumlahnya itu terlalu besar. Tahun 2013 itu hanya sekitar Rp 141 miliar. Sekarang diusulkan Rp 254 miliar. Saya melihat itu masih tinggi,” ujar Tama Tenaya. Tama Tenaya menyebutkan Komisi I membidangi Pemilu tetap menginginkan tidak sampai ada proses yang terganggu dalam Pilgub Bali 2018 mendatang, dengan masalah anggaran. Kalaupun harus Rp 254 miliar diharapkan tidak ada persoalan masalah dana.
“Kami lembaga dewan di Komisi I membidangi pemilu siap diajak hearing oleh KPU dan Tim Anggaran Daerah Provinsi Bali kalau memang dinilai masih belum tuntas. Pilgub kan soal urusan demokrasi dan mencari pemimpin. Maka jangan sampai terganggu karena masalah anggaran,” tegas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. * nat
DENPASAR, NusaBali
Usulan dana Pilgub Bali 2018 senilai Rp 254 miliar ternyata belum ada kepastian dari Pemprov Bali. Sampai saat ini dana Pilgub masih menunggu keputusan dari Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Bali dengan berbagai kajian. Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, Selasa (31/1) menyebutkan KPU Bali mempertanyakan kepastian dana Pilgub Bali senilai Rp 254 miliar yang pernah diusulkan.
Namun pertanyaan soal kepastian usulan dana Pilgub Bali 2018 tersebut belum ada jawaban hingga saat ini. Raka Sandhi mengatakan KPU Bali ingin dapat kepastian dan penjelasan kalau ada perubahan. “Kami sudah bersurat ke Kesbanglinmas Provinsi Bali. Belum ada jawaban sampai sekarang,” tegas Raka Sandhi.
Dia menyebutkan KPU Bali tetap bertahan dengan usulan semula bahwa dana Pilgub Bali diusulkan Rp 254 miliar. Meskipun kemudian ada wacana dipangkas sampai menjadi Rp 200 miliar. Bahkan Tim Anggaran DPRD Bali dan Pemprov Bali sudah memutuskan akan dipangkas sampai Rp 200 miliar atau menyusut Rp 50 miliar. “Kami tetap ingin bertahan sesuai usulan semula (Rp 254 miliar). Tetapi sampai sekarang belum ada jawaban,” tegas Raka Sandhi.
Sementara Kepala Kesbanglinmaspol Provinsi Bali, Putu Jaya Suartama di sela-sela rapat di Jakarta, Selasa (31/1) mengatakan dana Pilgub Bali menunggu keputusan hasil verifikasi TAPD. Menurut Jaya Suartama KPU Bali memang mengusulkan anggaran Pilgub Bali 2018 Rp 254 miliar. Namun Tim Anggaran Daerah masih harus melakukan pembahasan matang. Termasuk juga menunggu verifikasi dari pusat. “Tim Anggaran Daerah belum ngasi keputusan. Sehingga harus menunggu Tim Anggaran Daerah dulu, karena masih dilakukan kajian,” kata Jaya Suartama.
Soal Surat KPU Bali yang mempertanyakan dana Pilgub kapan akan dipastikan lolos, Jaya Suartama mengatakan sesegara mungkin disampaikan. “Sekarang saya masih mengikuti rapat di Jakarta. Nanti kita sampaikan kalau sudah dari Jakarta,” tegas mantan ajudan Gubernur Ida Bagus Oka ini.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya mengatakan usulan dana Pilgub Bali 254 miliar oleh KPU Bali masih proses verifikasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jumlah dana Pilgub Bali 254 miliar tersebut kata Tama Tenaya masih terlalu besar, sehingga harus dikaji.
”Terakhir saya dengar masih proses verifikasi di Mendagri. Jumlahnya itu terlalu besar. Tahun 2013 itu hanya sekitar Rp 141 miliar. Sekarang diusulkan Rp 254 miliar. Saya melihat itu masih tinggi,” ujar Tama Tenaya. Tama Tenaya menyebutkan Komisi I membidangi Pemilu tetap menginginkan tidak sampai ada proses yang terganggu dalam Pilgub Bali 2018 mendatang, dengan masalah anggaran. Kalaupun harus Rp 254 miliar diharapkan tidak ada persoalan masalah dana.
“Kami lembaga dewan di Komisi I membidangi pemilu siap diajak hearing oleh KPU dan Tim Anggaran Daerah Provinsi Bali kalau memang dinilai masih belum tuntas. Pilgub kan soal urusan demokrasi dan mencari pemimpin. Maka jangan sampai terganggu karena masalah anggaran,” tegas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. * nat
Komentar