Kepesertaan KIS PBI Tahun Depan Disaring Ketat
SINGARAJA, NusaBali
Kepesertaan Jaminan Kesehatan khusus pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS) PBI dari pemerintah direncanakan akan dikurangi tahun depan.
Penjaringan penerima KIS PBI disebut untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng pun saat ini sedang melakukan pembersihan data penerima KIS PBI.
Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Gede Suyasa, Kamis (11/11) kemarin mengatakan, rencana pengurangan jumlah kepesertaan KIS PBI tersebut sudah dibicarakan bersama Pemprov Bali beberapa waktu lalu. Kebijakan pengurangan penerima KIS PBI itu disebutnya, karena ditemukan tak sedikit pemegang KIS PBI berstatus keluarga mampu. Padahal sesuai tujuannya, pemerintah memberikan bantuan iuran untuk jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin.
“Penerima KIS PBI seharusnya penduduk miskin yang tercantum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jadi nanti siapa yang masuk DTKS itu yang akan dibiayai. Sehingga nanti akan ada perubahan data di tahun 2022 mendatang,” jelas Suyasa.
Sementara itu, saat ini Dinas Sosial Buleleng tengah merapikan dan menyisir data pemegang KIS PBI baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, diluar DTKS. Penerima KIS PBI di luar DTKS itu dipastikan akan dicabut bantuan pembiayaannya dari pemerintah.
Mantan Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng ini juga mengatakan, bagi pemegang KIS PBI di luar DTKS, agar memastikan status kepesertaannya. Masyarakat yang bekerja diarahkan untuk meminta hak kepesertaan jaminan kesehatan kepada perusahaan tempatnya bekerja sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU). Sedangkan masyarakat yang sudah mampu dan tidak mendapatkan jaminan PPU dari perusahaannya agar masuk dalam kepesertaan mandiri.
Meski demikian, Suyasa menyebut pemerintah kabupaten akan berkoordinasi kembali kepada pemprov terkait masyarakat yang berstatus buruh harian dan korban PHK. Sekedar diketahui, di tahun 2021 warga Buleleng yang menerima KIS PBI total sebanyak 495.113 jiwa. Sebanyak 250.440 orang dibiayai APBD dan sisanya 244.673 orang dibiayai APBN. Sedangkan DTKS Kabupaten Buleleng terakhir sesuai data Dinas Sosial Buleleng hanya berjumlah 343.813 jiwa.*k23
Komentar