Pemerintah Minta APBD 2022 Turun
Dewan Justru Optimistis PAD Bisa Naik
Pemerintah diminta memiliki parameter jelas dalam merancang target pendapatan serta tidak traumatik dengan kondisi Covid-19.
MANGUPURA, NusaBali
Menjelang akhir tahun, Rancangan APBD Tahun 2022 dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat kerja (raker) di Gedung DPRD Badung, Senin (15/11). Namun, rapat tersebut belum menghasilkan titik temu, lantaran dari eksekutif meminta pendapatan asli daerah (PAD) diturunkan. Sedangkan pihak dewan justru meminta agar dinaikkan.
Raker sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua yang juga Koordinator Banggar I Made Sunarta. Sementara TAPD dipimpin oleh Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Menariknya, terjadi silang pendapat dalam rapat tersebut. Dari pihak Banggar ngotot agar PAD dinaikkan. Sedangkan di sisi lain TPAD justru minta agar pendapatan diturunkan dengan alasan PAD yang dipasang tahun-tahun sebelumnya tidak realistis dan tidak tercapai, sehingga menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Kalau menaikan target pendapatan sudah tidak mungkin. Kita sudah menjadi sorotan BPK, karena target pendapatan tidak pernah tercapai dan banyak kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen. Ini dianggap tidak baik, sehingga perlu ada penajaman. Untuk itu, kami tidak berani memasang target (pendapatan) terlalu muluk-muluk,” kata Adi Arnawa.
Adi Arnawa mengatakan postur RAPBD 2022 sebelumnya disepakati Rp 2,9 triliun lebih. Namun, dalam perjalanannya ada sejumlah perubahan. Di antaranya adalah pendapatan transfer dari dana bagi hasil yang awalnya dirancang Rp 800 miliar, turun sebesar Rp 54 miliar. Selain itu ada sejumlah pendapatan masuk pos lain. Menurutnya, angka PAD Rp 1,9 triliun yang dipasang sebelumnya dalam KUA/PPAS masih cukup tinggi. Atas dasar itu pihaknya mengusulkan agar APBD diturunkan menjadi Rp 2,8 triliun lebih.
Masih menurut Adi Arnawa, jika mengambil angka PAD Rp 1,8 triliun, itu dinilai sudah realistis. Dia membeberkan, posisi PAD Badung sampai Oktober 2021, baru tercapai Rp 1,3 triliun. Dengan sisa waktu dua bulan, sampai Desember diprediksi PAD hanya akan bertambah Rp 269 miliar, sehingga PAD tahun 2021 diperkirakan hanya sebesar Rp 1,6 triliun. “Tahun 2021 dipasang Rp 1,9 triliun sudah tidak tercapai. Kalau itu dinaikan lagi sangat berat,” jelas birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.
Meski pendapatan turun, lanjut Adi Arnawa, sesuai perintah Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, tetap meminta agar dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang sudah dipasang sebelumnya tidak diutak-atik. “Tapi perintah beliau kepada saya, dana BTT supaya diamankan. Untuk jaga-jaga siapa tahu kasus Covid-19 naik lagi dan ada kejadian tak diduga-duga di tahun 2022,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata, yang hadir dalam rapat tersebut justru tidak sependapat apabila PAD diturunkan lagi. Pasalnya, sejak 14 Oktober 2021, kran pariwisata sudah dibuka oleh pusat. Dia optimis PAD Badung akan kembali naik. Terlebih di tahun 2022 akan ada sejumlah agenda besar yang dipastikan akan mendongkrak pariwisata Badung.
“Seperti KTT G-20 dan sejumlah agenda besar lainnya ini pasti akan berdampak pada Badung. Kami tidak sependapat (PAD diturunkan, Red), karena kami yakin PAD pasti naik di tahun 2022. Jadi jangan samakan kondisi saat ini dengan tahun 2022,” kata Alit Yandinata.
Politisi PDIP asal Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal ini meminta agar eksekutif memiliki parameter jelas dalam merancang target pendapatan. Serta tidak traumatik dengan kondisi Covid-19. “Menurut saya tingkatkan pendapatan. Traumatik anggaran harus dihilangkan. Kami yakin 2022 meningkat, dan kami harap RAPBD ini bisa diubah,” kata Alit Yandinata sembari menyayangkan lantaran Banggar tidak diberikan draf rancangan terbaru terkait penurunan pendapatan ini.
Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria, juga sependapat bila PAD dinaikkan. Pihaknya sepakat APBD 2022 harus sehat. “Prinsipnya kami sepakat APBD dibuat sehat. Kami yakin PAD akan bertambah seiring meningkatnya pendapatan dari BPHTB dan geliat pariwisata ke depan,” kata politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Mengwi ini.
Dari pembahasan yang masih alot itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengakui raker Banggar dan TAPD belum ada titik temu. Akan tetapi pihaknya tetap mendorong dan optimistis eksekutif bisa mencapai target PAD tahun depan. “Memang ada penurunan pendapatan transfer, tapi PAD dari yang lain-lain masih bisa dimaksimalkan. Ini nanti akan kami bahas lagi dengan bupati,” kata Sekretaris DPC PDIP Badung ini. *ind
Raker sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua yang juga Koordinator Banggar I Made Sunarta. Sementara TAPD dipimpin oleh Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Menariknya, terjadi silang pendapat dalam rapat tersebut. Dari pihak Banggar ngotot agar PAD dinaikkan. Sedangkan di sisi lain TPAD justru minta agar pendapatan diturunkan dengan alasan PAD yang dipasang tahun-tahun sebelumnya tidak realistis dan tidak tercapai, sehingga menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Kalau menaikan target pendapatan sudah tidak mungkin. Kita sudah menjadi sorotan BPK, karena target pendapatan tidak pernah tercapai dan banyak kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen. Ini dianggap tidak baik, sehingga perlu ada penajaman. Untuk itu, kami tidak berani memasang target (pendapatan) terlalu muluk-muluk,” kata Adi Arnawa.
Adi Arnawa mengatakan postur RAPBD 2022 sebelumnya disepakati Rp 2,9 triliun lebih. Namun, dalam perjalanannya ada sejumlah perubahan. Di antaranya adalah pendapatan transfer dari dana bagi hasil yang awalnya dirancang Rp 800 miliar, turun sebesar Rp 54 miliar. Selain itu ada sejumlah pendapatan masuk pos lain. Menurutnya, angka PAD Rp 1,9 triliun yang dipasang sebelumnya dalam KUA/PPAS masih cukup tinggi. Atas dasar itu pihaknya mengusulkan agar APBD diturunkan menjadi Rp 2,8 triliun lebih.
Masih menurut Adi Arnawa, jika mengambil angka PAD Rp 1,8 triliun, itu dinilai sudah realistis. Dia membeberkan, posisi PAD Badung sampai Oktober 2021, baru tercapai Rp 1,3 triliun. Dengan sisa waktu dua bulan, sampai Desember diprediksi PAD hanya akan bertambah Rp 269 miliar, sehingga PAD tahun 2021 diperkirakan hanya sebesar Rp 1,6 triliun. “Tahun 2021 dipasang Rp 1,9 triliun sudah tidak tercapai. Kalau itu dinaikan lagi sangat berat,” jelas birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.
Meski pendapatan turun, lanjut Adi Arnawa, sesuai perintah Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, tetap meminta agar dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang sudah dipasang sebelumnya tidak diutak-atik. “Tapi perintah beliau kepada saya, dana BTT supaya diamankan. Untuk jaga-jaga siapa tahu kasus Covid-19 naik lagi dan ada kejadian tak diduga-duga di tahun 2022,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata, yang hadir dalam rapat tersebut justru tidak sependapat apabila PAD diturunkan lagi. Pasalnya, sejak 14 Oktober 2021, kran pariwisata sudah dibuka oleh pusat. Dia optimis PAD Badung akan kembali naik. Terlebih di tahun 2022 akan ada sejumlah agenda besar yang dipastikan akan mendongkrak pariwisata Badung.
“Seperti KTT G-20 dan sejumlah agenda besar lainnya ini pasti akan berdampak pada Badung. Kami tidak sependapat (PAD diturunkan, Red), karena kami yakin PAD pasti naik di tahun 2022. Jadi jangan samakan kondisi saat ini dengan tahun 2022,” kata Alit Yandinata.
Politisi PDIP asal Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal ini meminta agar eksekutif memiliki parameter jelas dalam merancang target pendapatan. Serta tidak traumatik dengan kondisi Covid-19. “Menurut saya tingkatkan pendapatan. Traumatik anggaran harus dihilangkan. Kami yakin 2022 meningkat, dan kami harap RAPBD ini bisa diubah,” kata Alit Yandinata sembari menyayangkan lantaran Banggar tidak diberikan draf rancangan terbaru terkait penurunan pendapatan ini.
Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria, juga sependapat bila PAD dinaikkan. Pihaknya sepakat APBD 2022 harus sehat. “Prinsipnya kami sepakat APBD dibuat sehat. Kami yakin PAD akan bertambah seiring meningkatnya pendapatan dari BPHTB dan geliat pariwisata ke depan,” kata politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Mengwi ini.
Dari pembahasan yang masih alot itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengakui raker Banggar dan TAPD belum ada titik temu. Akan tetapi pihaknya tetap mendorong dan optimistis eksekutif bisa mencapai target PAD tahun depan. “Memang ada penurunan pendapatan transfer, tapi PAD dari yang lain-lain masih bisa dimaksimalkan. Ini nanti akan kami bahas lagi dengan bupati,” kata Sekretaris DPC PDIP Badung ini. *ind
Komentar