Program KBS Masih Kacau

MANGUPURA, NusaBali
Program Kartu Badung Sehat (KBS) yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Badung belum berjalan mulus. Di lapangan masih terdapat beragam persoalan, seperti pendistribusian kartu yang tak tepat, dimana orang meninggal masih mendapatkan kartu layanan kesehatan gratis ini. Tercatat sekitar 500 orang lebih warga yang sudah meninggal masih mendapatkan  KBS.

Persoalan yang membayangi pelaksanaan program jaminan kesehatan untuk krama Badung terungkap saat kalangan DPRD Badung memanggil pihak rekanan (CV Sembe Dewata) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung, Kamis (2/2) di gedung dewan, Puspem Badung. Selain masalah pendistribusian kartu, sorotan dewan juga terhadap cetakan kartu yang tidak dengan foto.

Rapat kemarin dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Badung I Nyoman Karyana didampingi Ketua Komisi IV AAN Ketut Nadhi Putra. Anggota dewan yang hadir seperti Ketua Komisi III I Nyoman Satria, I Made Retha, IB Alit Arga Patra dan I Nyoman Mesir. Hadir Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nyoman Soka,  Sekretaris Diskes Nyoman Oka Jenyana dan Ketua PPK KBS, Gde Mas Mahardika. Sementara dari pihak rekanan diwakili oleh Ni Putu Lilik Mariyasih dan Sri Widiani.

Dewan pada saat rapat yang berlangsung siang kemarin mencecar pihak Diskes dan rekanan. Dua pihak ini dinilai paling bertanggungjawab atas masih kacaunya program kesehatan gratis Pemkab Badung. “KBS sekarang bermasalah. Dulu rancangan KBS itu kan ada chip, foto dan sidik jari. Tapi kok sekarang tidak ada?,” tanya Nadhi Putra. Politisi Golkar ini pun lanjut mempertanyakan fungsi perekaman yang dilakukan rekanan. Pasalnya, saat perekaman tiap warga ada sesi pemotretan, pengambilan iris mata dan dan sidik jari. “Lalu apa fungsi perekaman kalau itu tidak ada,” imbuhnya.

Made Retha anggota dewan yang lain juga melontarkan sejumlah pertanyaan. Sebab selama ini dia kerap menerima keluhan dari masyarakat. Keluhan dimaksud seperti orang mati dan pindah domisili dapat kartu.

Selain itu banyak warga Badung yang tidak terekam dapat kartu dan yang direkam justru tidak dapat kartu. “Lalu dimana rekanan dapat data,” sodoknya. “Kalau orang mati dan pindah dapat kartu artinya itu sudah merugikan pemda. Rekanan harus tanggung jawab,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi III, I Nyoman Satria yang hadir dalam rapat itu juga turut mempertanyakan amburadulnya pelaksanaan program KBS ini. “Untuk apa Pemkab Badung melakukan kontrak, kalau rekanan tidak mampu,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan asal Mengwi ini menuding rekanan hanya main comot data dalam pembuatan KBS. “Rekanan salah fatal. Kapan orang mati direkam? Mestinya yang dapat kartu hanya yang direkam, bukan data Disdukcapil itu dicetak,” kata Satria. Pengawasan dari Diskes Badung juga dipertanyakan dalam hal ini.

Mengenai kartu yang tercetak dan sudah didistribusikan ke masyarakat tanpa ada foto, juga dipertanyakan anggota dewan yang lain I Nyoman Mesir. Untuk itu pihaknya meminta agar rekanan bertanggungjawab.

Sementara pihak rekanan yang diwakili Ni Putu Lilik Mariyasih sempat memberikan penjelasan panjang lebar terhadap permasalahan yang terjadi saat rapat berlangsung. Rekanan juga sempat menyebut pencetakan kartu berdasarkan hasil perekaman. Namun setelah ditanya lebih dalam oleh kalangan dewan, terutama perihal kenapa banyak orang mati dapat kartu, dia baru meralat dan mengatakan bahwa pencetakan kartu yang dilakukan memakai data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai yang diungkapkan, data hasil perekaman hanya 488.168. Sedangkakan data Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil 644.622. “Kami akui cetak kartu tidak sesuai perekaman karena kami harus nyetak sesuai NIK,” akunya.

Dalam rapat terungkap bila kartu bermasalah berjumlah 6.325, tidak saja karena pendistribusian kartu karena orangnya sudah meninggal, tapi kepada warga yang sudah pindah domisili. Untuk warga yang sudah meninggal dan masih dapat kartu sesuai laporan rekanan berjumlah lebih dari 500 orang. Lilik mengatakan, pihaknya sudah meminta kartu-kartu yang bermasalah tersebut untuk dikembalikan. Namun bagi yang belum dapat kartu pihaknya berjanji akan segera melakukan pencetakan. Sayangnya, Lilik yang coba dimintai penjelasan usai rapat enggan berkomentar.

Seperti diketahui, kegiatan pencetakan KBS ini dimenangkan oleh CV Sembe Dewata dengan nilai kontrak Rp 5.596.371.990, dari PAGU senilai Rp 5.807.775.000 dan nilai HPS (Harga Perkiraan Sementara Paket) Rp 5.800.805.670. Sedangkan anggaran dalam pelaksanaan program ini digelontor Rp 63 miliar.

Ditemui terpisah usai rapat, Wakil Ketua DPRD Badung I Nyoman Karyana meminta agar rekanan melakukan penyempurnaan terhadap program KBS ini. “Nanti kan dievaluasi oleh Dinas Kesehatan. Yang belum dapat, dibuatkan. Demikian pula tentang usulan diisi foto,” ujarnya. Ketika ditanya apakah dilakukan perekaman dan pencetakan ulang, ia hanya menjawab normatif meminta pihak terkait mengevaluasi. * asa