Dewan Minta Jangan Tergesa-gesa Revisi Target Pendapatan

Namun, DPRD Badung meminta eksekutif agar jangan tergesa-gesa merevisi target pendapatan. Kalangan dewan memahami target PAD yang tak tercapai sejak tahun-tahun sebelumnya menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Alhasil, pihak eksekutif menyampaikan usulan agar target PAD tahun depan diturunkan. Namun kalangan dewan meminta agar jangan tergesa-gesa merevisi target pendapatan.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata, mengatakan Badung masih memiliki potensi yang dapat dimaksimalkan untuk menutupi pendapatan yang menurun. Parwata juga optimistis target tercapai dengan mengoptimalkan potensi yang ada, seperti peningkatan pendapatan dari kegiatan G20, peningkatan kunjungan wisatawan domestik, dan pendapatan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Saya masih optimis (potensi pendapatan, Red) masih bisa dimaksimalkan,” kata Parwata, Rabu (17/11).

Terkait sorotan dari BPK RI, menurut politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini, memang harus berbenah sesuai saran yang diberikan. Akan tetapi jangan lantas eksekutif tergesa-gesa untuk menurunkan target. “Tetap berbenah sesuai saran-saran BPK. Namun, bukan merevisi target karena potensi Badung masih memungkinkan untuk dioptimalkan,” kata Sekretaris DPC PDIP Badung ini.

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat kerja yang membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (15/11), terungkap PAD sampai Oktober 2021, baru mencapai Rp 1,3 triliun. Dengan sisa waktu dua bulan, sampai Desember 2021 diprediksi PAD hanya akan bertambah Rp 269 miliar, sehingga PAD tahun 2021 diperkirakan hanya sebesar Rp 1,6 triliun. Padahal target yang dipasang mencapai Rp 1,9 triliun. Namun, agar tidak kembali jadi sorotan, eksekutif berencana menurunkan PAD pada APBD 2022.

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, mengakui target PAD yang tak tercapai menjadi sorotan BPK RI. Karena itu, kata dia, tidak mungkin menaikkan PAD pada RAPBD tahun 2022. “Kalau menaikan target pendapatan sudah tidak mungkin. Kita sudah menjadi sorotan BPK, karena target pendapatan tidak pernah tercapai dan banyak kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen. Ini dianggap tidak baik, sehingga perlu ada penajaman. Untuk itu, kami tidak berani memasang target (pendapatan) terlalu muluk-muluk,” kata Adi Arnawa. *ind