Berharap PPKM Level 3 Tak Berlaku di Bali
Pelaku pariwisata minta cukup pengetatan prokes dan penerapan aplikasi Pedulilindungi
DENPASAR,NusaBali
Rencana pemerintah menerapkan PPKM Level 3 untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada liburan Nataru direspon kalangan industri pariwisata dan industri terkait di Bali. Para pelaku pariwisata berharap kebijakan Pemerintah tersebut tak berlaku di Bali.
Hal ini mengingat Bali saat ini pertumbuhan ekonominya paling rendah dibanding 34 provinsi lainnya di Indonesia. “Kalau diabaikan rontok ekonomi kita,” Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) I Gusti Kade Sutawa, Kamis (18/11).
Hal itu karena sudah 2 tahun sejak pandemi, masyarakat Bali nyaris tidak pendapatan. Makanya IGK Sutawa berharap PPKM Level 3 tidak diterapkan di Bali.
Tidak hanya berharap, IGK Sutawa mengatakan kondisi Covid-19 di Bali yang melandai sebagai acuan. Angka kasus positif kecil, prosentase masyarakat yang sudah tervaksin dosis I dan II tinggi. Dan kedisplinan masyarakat sendiri dalam menerapkan prokes.
Masyarakat belakangan sudah kembali ada sedikit gairah. “Wisatawan sudah datang wisdom, walau wisman belum,” ujarnya. Nah kalau kemudian PPKM (Level 3) diterapkan tentu akan menyebabkan kekecewaan. “Ingat sudah dua tahun kita tidak ada income,” tegas tokoh pariwisata asal Kabupaten Jembrana.
Terpisah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (DPD APRINDO) Bali Anak Agung Ngurah Agung Agra Putra atau Gung Agra menyatakan hal senada. “Apakah itu benar (PPKM Level 3),” ucapnya retorik. Namun sambung dia, apapun itu rencana PPKM tersebut sudah berdampak. “Saya dengar sudah banyak (wisdom) yang cancel ke Bali,” ujarnya.
Padahal liburan Nataru merupakan momentum untuk bisa menggerakkan perekonomian Bali yang terpuruk. Karena pada Nataru salah satu momen meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali.Walaupun saat ini baru wisatawan domestik.
“Triwulan empat ini sebenarnya ada harapan untuk bisa menggerakkan, walaupun kondisinya masih jauh dari kondisi normal sebagaimana sebelum pandemi,” ucapnya.
Gung Agra mengiyakan pelonggaran dan open border (14 Oktober lalu) secara kasat mata di lapangan sudah menunjukkan geliat atau pergerakan termasuk ke ritel. Masyarakat sudah menunjukkan antusiasiasme. Namun daya beli masih rendah karena pendapatan yang minim.
Tegas Gung Agra penanganan kesehatan dan ekonomi harus sama-sama jalan. Kenyataan pertumbuhan ekonomi Bali minus. “Bali merupakan provinsi dengan pertumbuhan paling rendah dari 34 provinsi di Indonesia,” kata Gung Agra merujuk pertumbuhan ekonomi Bali yang pada triwulan III 2021 tumbuh minus -2 persen dan pertumbuhan negatif triwulan sebelumnya.
Karena itu kata Gung Agra, jangan ada PPKM khususnya ke Bali, sehingga ekonomi Bali bisa menggeliat. “Cukup dengan penerapan prokes. Namun prokes yang ketat. Apalagi sudah ada aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.
Wakil Ketua Bidang Promosi PHRI Bali Ismoyo S Soemarlan mengutarakan hal sama. “Bukan masalah setuju tidak setuju,” ujarnya dihubungi terpisah.
Dikatakan Ismoyo, kalau memang PPKM nanti diterapkan, pariwisata Bali sudah ada pergerakan akan terdampak. Salah satunya okupansi pasti akan turun. Padahal saat ini okupansi sudah membaik, jadi dua digit. Ada yang sampai 60 persen okupansinya. Jika PPKM diberlakukan, tingkat hunian diyakini akan anjlok.“Karenanya kalau boleh jangan ada PPKM. Cukup dengan prokes yang benar- benar ketat di semua lini,” ujar Ismoyo.
Sebagaimana diberitakan Pemerintah akan menerapkan PPKM Level 3 akhir tahun 2021 untuk seluruh wilayah RI untuk mencegah ledakan pada kasus Covid-19 pada saat libur Nataru. Hal sebagaimana disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(Menko PMK) Muhadjir Effendi. *K17
Hal ini mengingat Bali saat ini pertumbuhan ekonominya paling rendah dibanding 34 provinsi lainnya di Indonesia. “Kalau diabaikan rontok ekonomi kita,” Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) I Gusti Kade Sutawa, Kamis (18/11).
Hal itu karena sudah 2 tahun sejak pandemi, masyarakat Bali nyaris tidak pendapatan. Makanya IGK Sutawa berharap PPKM Level 3 tidak diterapkan di Bali.
Tidak hanya berharap, IGK Sutawa mengatakan kondisi Covid-19 di Bali yang melandai sebagai acuan. Angka kasus positif kecil, prosentase masyarakat yang sudah tervaksin dosis I dan II tinggi. Dan kedisplinan masyarakat sendiri dalam menerapkan prokes.
Masyarakat belakangan sudah kembali ada sedikit gairah. “Wisatawan sudah datang wisdom, walau wisman belum,” ujarnya. Nah kalau kemudian PPKM (Level 3) diterapkan tentu akan menyebabkan kekecewaan. “Ingat sudah dua tahun kita tidak ada income,” tegas tokoh pariwisata asal Kabupaten Jembrana.
Terpisah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (DPD APRINDO) Bali Anak Agung Ngurah Agung Agra Putra atau Gung Agra menyatakan hal senada. “Apakah itu benar (PPKM Level 3),” ucapnya retorik. Namun sambung dia, apapun itu rencana PPKM tersebut sudah berdampak. “Saya dengar sudah banyak (wisdom) yang cancel ke Bali,” ujarnya.
Padahal liburan Nataru merupakan momentum untuk bisa menggerakkan perekonomian Bali yang terpuruk. Karena pada Nataru salah satu momen meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali.Walaupun saat ini baru wisatawan domestik.
“Triwulan empat ini sebenarnya ada harapan untuk bisa menggerakkan, walaupun kondisinya masih jauh dari kondisi normal sebagaimana sebelum pandemi,” ucapnya.
Gung Agra mengiyakan pelonggaran dan open border (14 Oktober lalu) secara kasat mata di lapangan sudah menunjukkan geliat atau pergerakan termasuk ke ritel. Masyarakat sudah menunjukkan antusiasiasme. Namun daya beli masih rendah karena pendapatan yang minim.
Tegas Gung Agra penanganan kesehatan dan ekonomi harus sama-sama jalan. Kenyataan pertumbuhan ekonomi Bali minus. “Bali merupakan provinsi dengan pertumbuhan paling rendah dari 34 provinsi di Indonesia,” kata Gung Agra merujuk pertumbuhan ekonomi Bali yang pada triwulan III 2021 tumbuh minus -2 persen dan pertumbuhan negatif triwulan sebelumnya.
Karena itu kata Gung Agra, jangan ada PPKM khususnya ke Bali, sehingga ekonomi Bali bisa menggeliat. “Cukup dengan penerapan prokes. Namun prokes yang ketat. Apalagi sudah ada aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.
Wakil Ketua Bidang Promosi PHRI Bali Ismoyo S Soemarlan mengutarakan hal sama. “Bukan masalah setuju tidak setuju,” ujarnya dihubungi terpisah.
Dikatakan Ismoyo, kalau memang PPKM nanti diterapkan, pariwisata Bali sudah ada pergerakan akan terdampak. Salah satunya okupansi pasti akan turun. Padahal saat ini okupansi sudah membaik, jadi dua digit. Ada yang sampai 60 persen okupansinya. Jika PPKM diberlakukan, tingkat hunian diyakini akan anjlok.“Karenanya kalau boleh jangan ada PPKM. Cukup dengan prokes yang benar- benar ketat di semua lini,” ujar Ismoyo.
Sebagaimana diberitakan Pemerintah akan menerapkan PPKM Level 3 akhir tahun 2021 untuk seluruh wilayah RI untuk mencegah ledakan pada kasus Covid-19 pada saat libur Nataru. Hal sebagaimana disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(Menko PMK) Muhadjir Effendi. *K17
Komentar