Forum Bali Bangkit Mohon Perubahan Kebijakan Open Border ke Presiden

Permintaan perubahan kebijakan open border disampaikan Forum Bali Bangkit melalui surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo, Jumat (19/11).

Koordinator Forum Bali Bangkit Agus Yoga Iswara, menyatakan selama 2 tahun kondisi Bali sangat terpuruk. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Indonesia General Manager Association (IHGMA) Bali, itu menyatakan selama 2 tahun didera pandemi Covid-19, Forum Bali Bangkit tidak tinggal diam. ”Kami melakukan segala kegiatan yang dibutuhkan agar pariwisata Bali bangkit. Kami menjadi bagian dari verifikatornya,” ujar Yoga Iswara dalam penjelasan pers yang dihadiri 34 pimpinan stakeholder pariwisata dalam wadah Forum Bali Bangkit, di  Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Jumat (19/11).

Kata Yoga Iswara, Forum Bali Bangkit mengapresiasi Presiden Jokowi telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program antisipasi dan pemulihan. Yang paling utama bagi Bali adalah dibukanya kembali border pada 14 Oktober 2021.

Namun, setelah sebulan lebih border Bali tidak ada satu pun wisman dari 19 negara datang ke Bali. Jauh dibandingkan dengan Thailand, sejak dibuka hingga November 2021 telah mengumpulkan devisa sebanyak 91 juta dolar AS dengan tetap menerapkan risiko manajemen yang aman dan terukur.

Persoalannya adalah Bali dibuka namun aturan tidak mendukung pembukaan tersebut. Bahkan terkesan mempersulit wisatawan asing yang ingin berlibur ke Bali. “Padahal Bali telah menyiapkan golden standard dengan test PCR di negara origin, kemudian test PCR yang kedua pada saat kedatangan di Bandara Ngurah Rai, wajib sudah melakukan vaksinasi, dan memiliki asuransi kesehatan,” kata Yoga Iswara.

Karena itulah lewat surat terbuka, Forum Bali Bangkit memohon Presiden Jokowi bisa memberi dukungan untuk mengubah regulasi yang menghambat datangnya wisman yang siap dan aman berkunjung ke Bali.

Berdasarkan pemahaman Forum Bali Bangkit, kebijakan open border Bali terhambat ketidakjelasan visa kunjungan, ketidakjelasan kebijakan karantina, dan ketidakjelasan kebijakan penerbangan.

Terkait hal itu Presiden Jokowi diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan perjalanan wisata international.

Pertama, membuka kemudahan aplikasi E-Visa berbayar khusus untuk tujuan wisata secara perseorangan tanpa harus melalui penjamin korporasi, dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau membuka kembali aplikasi VOA dan Free Visa, khususnya untuk negara-negara dengan risiko rendah (low risk).

Kedua, menyarankan agar wisman tanpa menggunakan masa karantina. Atau menyarankan agar karantina di Bali menggunakan pola wilayah (Pulau Bali) sebagai ‘Pulau Karantina’, dan wisatawan dapat memilih tinggal di seluruh hotel yang sudah tersertifikasi CHSE dan seluruh karyawannya telah tervaksinasi.

Sebagai referensi, ditunjukkan di negara bagian New South Wales (NSW) Australia dan Pulau Langkawi, Malaysia. Pemerintah New South Wales sudah mencabut kewajiban karantina mulai 1 November 2021 untuk wisatawan asing (foreign traveler) dan penduduk Australia sepanjang sudah fully vaccinated. Sama dengan itu, Langkawi menerapkan kebijakan karantina wilayah di Pulau Langkawi.

Ketiga, menyarankan perubahan regulasi penerbangan ke Bali agar tidak harus hanya menggunakan penerbangan langsung, mengingat Bali merupakan tujuan wisata negara di seluruh dunia yang memerlukan penerbangan dengan ‘stop over’ (transit) karena kapasitas pesawat dan jarak tempuhnya.

Keempat, memperluas negara yang warganya diperkenankan masuk ke Bali khususnya untuk negara yang sudah siap datang ke Bali. Di antara kategori ini, salah satunya yang perlu diprioritaskan adalah negara Australia dan negara Eropa yang merupakan sumber devisa Bali terbesar dan juga termasuk negara yang memiliki risiko Covid-19 yang rendah.

Kelima, mengusulkan agar pertanggungan asuransi dapat diturunkan sebesar 50.000  dolar AS sehingga tidak menyulitkan wisman untuk datang ke Bali. Namun tetap bisa membiayai dirinya sendiri apabila terpapar Covid-19 atau dapat melakukan pembelian asuransi pada saat kedatangan di Bali. 7 k17