Kesiman Kertalangu Jadi Pilot Project Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak, dan Bebas Stunting

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani, Kepala Perwakilan BKKBN Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih, beserta jajaran di Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar.

Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa sumber daya yang paling berharga dalam suatu negara adalah Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga penanganan stunting harus instens dilakukan karena memengaruhi kualitas generasi penerus bangsa.

"Maka menjadi penting bagi kita untuk berinvestasi pada 84,4 juta anak atau 31,6 persen dari populasi Indonesia yang harus menjadi perhatian bersama. Kasus stunting di Provinsi Bali, khususnya Denpasar, sudah jauh lebih kecil dari data nasional. Sehingga sangat tepat daerah ini dijadikan pilot project untuk menjadi Desa Bebas Stunting,” ujar Bintang.

Bintang menambahkan, penanganan stunting merupakan wujud dari pemenuhan hak dasar anak, yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, dan partisipasi. Oleh karena itu seluruh pihak pun harus berkolaborasi untuk mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, demi Indonesia maju dan bebas stunting.

Sementara Kepala BKKBN Hasto Wardoyo memaparkan, stunting tidak hanya harus diatasi, namun harus dicegah. Pasalnya banyak kekurangan yang dihadapi apabila mengalami stunting.

Secara fisik, orang stunting memiliki tubuh yang pendek. Di samping itu orang stunting memiliki kemampuan intelektual terbatas di bawah rata-rata. Kemampuan akademik yang rendah akan membuat susah bersaing.  "Tidak mungkin menjadi gubernur, masuk kepolisian, TNI, pilot,“ seru Hasto.

Lebih jauh dikatakan, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu menyusui, baduta atau balita stunting, terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui pemanfaatan sumberdaya lokal (termasuk bahan pangan lokal) yang dapat dipadukan dengan sumberdaya atau kontribusi dari mitra lainnya.

“Di desa Kesiman Kertalangu ini pemanfaatan sumber daya lokal untuk pemenuhan gizi sudah sangat bagus, seperti tadi daun kelor yang dijadikan menu makanan untuk balita dalam bentuk nugget.”

"Untuk percepatan penanganan stunting, BKKBN sedang menyiapkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) risiko stunting. Setiap tim pendamping keluarga berjumlah tiga orang yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB yang ada di wilayah tersebut," terang Hasto.

TPK ini nantinya akan mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting (catin, ibu hamil, keluarga mempunyai balita) dengan pemberian informasi-informasi terkait pencegahan stunting. “Provinsi Bali sendiri mempunyai 3.327 TPK yang tersebar di seluruh desa/kelurahan dan nantinya akan operasionalnya akan dibiayai oleh BKKBN melalui BOKB, ” ujarnya.

Senada, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan dalam rangka percepatan penurunan stunting, Kota Denpasar terus berupaya menurunkan angka stunting dengan berbagai kegiatan pendampingan dan pemberian makanan kepada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anak balita stunting melalui posyandu.

“Pemilihan Desa Kesiman Kertalangu sebagai tempat pencanangan Desa Bebas Stunting sangat tepat. Kasus stuntingnya sangat rendah, hanya ada 1,” sebut Jaya Negara.

Acara pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan Desa Bebas Stunting juga dimeriahkan dengan pertunjukkan permainan tradisional oleh anak-anak dan kegiatan menanam padi bersama.  *adi