Sudirta Siap Kawal Keadilan Fiskal Bali
Seperti Usulan Gubernur Koster Kepada Banggar DPR RI
Atas permintaan agar Bali mendapat kebijakan khusus untuk keadilan fiskal seperti yang disampaikan Gubernur Koster dinilai Sudirta sangatlah layak.
DENPASAR, NusaBali
Perjuangan Bali untuk mendapatkan keadilan fiskal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dicetuskan Gubernur Bali Wayan Koster, dalam pertemuan Badan Anggaran DPR RI di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, mendapatkan atensi serius Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta. Politisi asal Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ini mengatakan akan mengawal perjuangan Bali untuk mendapatkan kebijakan fiskal secara berkeadilan. Hal ini mengingat Bali selama ini sangat berkontribusi banyak dari sektor pariwisata untuk devisa negara.
Usulan Gubernur Koster kepada Banggar DPR RI saat pertemuan di Wiswasabha Utama, menurut Sudirta adalah betapa sulitnya situasi Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Bali. Untuk itulah kata Sudirta, selaku Anggota Badan Anggaran DPR RI di Senayan dirinya akan all out berjuang untuk keadilan fiskal bagi Bali. Bahkan usulan Gubernur Koster kepada Banggar DPR RI itu akan menjadi catatan untuk dibahas lebih cepat di Banggar DPR RI.
"Saya akan all out mengawal keadilan fiskal untuk Bali," ujar advokat senior ini di Denpasar, Jumat (26/11). Menurut Sudirta, dukungan terhadap usulan Gubernur Koster, karena Bali dalam kondisi terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Apalagi Bali selama ini mengandalkan sektor pariwisata, yang banyak berkontribusi kepada devisa negara. "Jadi sudah semestinya Bali mendapatkan perlakuan khusus, keistimewaan dan maksimal dari pusat. Apa yang menjadi usulan Gubernur Bali tidaklah berlebihan," tegas mantan Anggota DPD RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 ini.
Menurut Sudirta, perekonomian Bali tidak seperti daerah lain dengan kekayaan tambang dan lainnya. Bali hanya bertumpu pada pariwisata saja. "Tidak seperti Kalimantan Timur yang punya hasil tambang. Jadi kondisi ini harus diperjuangkan di pusat untuk Bali. Tidak berlebihan bagi saya untuk keadilan fiskal ini diberikan pusat kepada Bali," tegas Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI selama 2 periode ini.
Sudirta menambahkan dalam situasi Pandemi Covid-19 ini, selayaknya pusat memberikan perhatian dengan memperlakukan kekhususan dan aturan kebijakan asimetris (tidak sama rata) kepada Bali yang berkontribusi banyak dari sektor pariwisata.
"Bukan saat manisnya madu saja Bali dinikmati dan berkontribusi ke pusat. Namun ketika dalam situasi pahit dan terpuruk, juga harusnya pusat mengakomodir Bali, dengan memberikan kekhususan, keistimewaan dalam bentuk kebijakan maupun Undang-Undang APBN untuk Bali. Sehingga dengan demikian ada rasa keadilan," tegas Sudirta.
Menurut Sudirta, sebelum Pandemi Covid-19 melanda, Pariwisata Bali memberikan tetesan dan pengaruh positif bagi perekonomian di daerah lain. "Jadi saat pariwisata Bali bagus, Bali juga memberikan tetesan ekonomi bagi daerah lain. Misalnya, menyerap hasil pertanian dari Lombok NTB, Banyuwangi Jawa Timur, batik dari Pekalongan, lukisan dari Jogjakarta," beber Sudirta merinci.
Untuk itulah, atas permintaan agar Bali mendapat kebijakan khusus untuk keadilan fiskal yang disampaikan Gubernur Koster sangatlah layak. "Sangat layak, tidak ada yang salah jika ada kekhususan untuk keadilan fiskal bagi Bali. Sekali lagi, sudah semestinya ada kebijakan asimetris atau tidak selalu sama rata untuk hal-hal tertentu dari pusat," tegas Sudirta.
Sebelumnya, Gubernur Koster dalam pertemuan dengan Banggar DPR RI, di Gedung Wiswasabha Utama, Kamis (25/11) siang meminta Banggar DPR DPR RI ikut memperjuangkan kebijakan khusus untuk keadilan fiskal bagi Bali, sebagai daerah yang paling terdampak Pandemi Covid-19. "Saat ini 54 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Bali bertumpu pada sektor pariwisata. Saat Pandemi Covid-19 sekarang ini menyebabkan Bali paling dalam kena dampaknya. Padahal pariwisata Bali menyumbangkan devisa bertahun-tahun untuk negara, saya mohon Badan Anggaran di DPR RI bisa memperjuangkan keadilan fiskal untuk Bali," ujar Ketua DPD PDIP Bali ini. *nat
Usulan Gubernur Koster kepada Banggar DPR RI saat pertemuan di Wiswasabha Utama, menurut Sudirta adalah betapa sulitnya situasi Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Bali. Untuk itulah kata Sudirta, selaku Anggota Badan Anggaran DPR RI di Senayan dirinya akan all out berjuang untuk keadilan fiskal bagi Bali. Bahkan usulan Gubernur Koster kepada Banggar DPR RI itu akan menjadi catatan untuk dibahas lebih cepat di Banggar DPR RI.
"Saya akan all out mengawal keadilan fiskal untuk Bali," ujar advokat senior ini di Denpasar, Jumat (26/11). Menurut Sudirta, dukungan terhadap usulan Gubernur Koster, karena Bali dalam kondisi terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Apalagi Bali selama ini mengandalkan sektor pariwisata, yang banyak berkontribusi kepada devisa negara. "Jadi sudah semestinya Bali mendapatkan perlakuan khusus, keistimewaan dan maksimal dari pusat. Apa yang menjadi usulan Gubernur Bali tidaklah berlebihan," tegas mantan Anggota DPD RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 ini.
Menurut Sudirta, perekonomian Bali tidak seperti daerah lain dengan kekayaan tambang dan lainnya. Bali hanya bertumpu pada pariwisata saja. "Tidak seperti Kalimantan Timur yang punya hasil tambang. Jadi kondisi ini harus diperjuangkan di pusat untuk Bali. Tidak berlebihan bagi saya untuk keadilan fiskal ini diberikan pusat kepada Bali," tegas Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI selama 2 periode ini.
Sudirta menambahkan dalam situasi Pandemi Covid-19 ini, selayaknya pusat memberikan perhatian dengan memperlakukan kekhususan dan aturan kebijakan asimetris (tidak sama rata) kepada Bali yang berkontribusi banyak dari sektor pariwisata.
"Bukan saat manisnya madu saja Bali dinikmati dan berkontribusi ke pusat. Namun ketika dalam situasi pahit dan terpuruk, juga harusnya pusat mengakomodir Bali, dengan memberikan kekhususan, keistimewaan dalam bentuk kebijakan maupun Undang-Undang APBN untuk Bali. Sehingga dengan demikian ada rasa keadilan," tegas Sudirta.
Menurut Sudirta, sebelum Pandemi Covid-19 melanda, Pariwisata Bali memberikan tetesan dan pengaruh positif bagi perekonomian di daerah lain. "Jadi saat pariwisata Bali bagus, Bali juga memberikan tetesan ekonomi bagi daerah lain. Misalnya, menyerap hasil pertanian dari Lombok NTB, Banyuwangi Jawa Timur, batik dari Pekalongan, lukisan dari Jogjakarta," beber Sudirta merinci.
Untuk itulah, atas permintaan agar Bali mendapat kebijakan khusus untuk keadilan fiskal yang disampaikan Gubernur Koster sangatlah layak. "Sangat layak, tidak ada yang salah jika ada kekhususan untuk keadilan fiskal bagi Bali. Sekali lagi, sudah semestinya ada kebijakan asimetris atau tidak selalu sama rata untuk hal-hal tertentu dari pusat," tegas Sudirta.
Sebelumnya, Gubernur Koster dalam pertemuan dengan Banggar DPR RI, di Gedung Wiswasabha Utama, Kamis (25/11) siang meminta Banggar DPR DPR RI ikut memperjuangkan kebijakan khusus untuk keadilan fiskal bagi Bali, sebagai daerah yang paling terdampak Pandemi Covid-19. "Saat ini 54 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Bali bertumpu pada sektor pariwisata. Saat Pandemi Covid-19 sekarang ini menyebabkan Bali paling dalam kena dampaknya. Padahal pariwisata Bali menyumbangkan devisa bertahun-tahun untuk negara, saya mohon Badan Anggaran di DPR RI bisa memperjuangkan keadilan fiskal untuk Bali," ujar Ketua DPD PDIP Bali ini. *nat
Komentar