Menkeu Sri Mulyani Bongkar Alasan Pemda Lelet Belanja

Hal itu sempat membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal karena dana yang ada di perbankan mencapai Rp 226 triliun.

“Sekarang ini sudah bulan November, kita belanja secara TKDD (Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa) totalnya Rp 642,6 triliun yang sudah ditransfer. Dari yang sudah kita transfer itu, seluruh provinsi realisasi belanjanya mencapai 56,4 persen rata-rata, yang ada di bank mencapai Rp 226 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, seperti dilansir detikfinance, Jumat (26/11/2021).

Padahal dana yang ditransfer diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian. Hal ini penting untuk memulihkan Indonesia dari dampak pandemi Covid-19.

“Kalau dananya tertahan di bank, uang itu tidak bisa menggerakkan ekonomi yang tadi jumlahnya mencapai Rp 226 triliun untuk seluruh daerah di Indonesia,” tuturnya.

Sri Mulyani menjelaskan alasan anggaran daerah lambat digunakan karena ada beberapa faktor. Sedikitnya karena adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) baru dan sifatnya yang terlalu struktural.

“Kita akan terus melakukan review terhadap kenapa anggaran daerah itu sangat lambat untuk digunakan. Kadang-kadang ada faktor pilkada kayak kemarin, dengan adanya pilkada banyak pemerintah yang pimpinannya baru kemudian terjadi keterlambatan dari APBD-nya,” jelasnya.

“Namun memang ada yang sifatnya agak struktural, itu tadi kapasitas dan kompetensi,” tuturnya. Jika ada daerah yang mengalami tata kelola dan kompetensi yang kurang, Sri Mulyani menyebut pihaknya akan membantu dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah agar semakin baik melalui training atau bantuan teknis lainnya.

“Kalau masalah akuntansi, kita ajari karena kita punya Sekolah Tinggi Akuntansi. Kalau masalah pengawasan internal, kita juga bisa bantu melalui Irjen kita karena tata kelola yang baik itu kita tahu bahwa kita diawasi dan yang ngawasi nggak takut sama kita, makanya bisa tertib,” ucap Sri Mulyani.

Di Papua, Sri Mulyani menyebut total dana yang ada di perbankan mencapai Rp 12 triliun. Sedangkan di Papua Barat sebesar Rp 5 triliun. Dia meminta agar anggaran yang sudah ada digunakan sebaik-baiknya demi memulihkan ekonomi daerah khususnya wilayah timur Indonesia.

“Papua Barat sekitar ada Rp 5 triliun (dana yang di perbankan), kalau Papua itu dananya lebih besar lagi lebih dari Rp 10 triliun,” tandasnya. *