Wakil Bali: Tak Ada Pilihan Selain Sabar
Terkait Komponen Pariwisata Surati Presiden Jokowi
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mengatakan tidak ada pilihan selain bersabar menyikapi kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.
DENPASAR, NusaBali
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru biasanya Bali kebanjiran wisatawan mancanegara maupun domestik. Namun dalam masa pandemi Covid-19 ini pariwisata Bali terpuruk, terlebih lagi banyak kebijakan pemerintah yang membuat komponen pariwisata melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Atas kondisi itu, wakil Bali di DPR RI hanya bisa meminta masyarakat Bali untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI membidangi perdagangan, UMKM, BUMN, dan investasi dari Fraksi Golkar Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, mengatakan kebijakan pemerintah yang memberlakukan karantina untuk wisman, pelaksanaan PPKM level 3 Jawa-Bali, untuk kepentingan masyarakat dari sisi kesehatan dan keselamatan.
“Saya yakin Presiden Jokowi sudah mengkaji dengan matang atas kebijakan karantina, PPKM, dan kebijakan lain di masa pandemi Covid-19 ini. Ya tidak ada pilihan lain selain bersabar,” kata Demer, politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Kamis (25/11).
Demer menyebutkan Presiden Jokowi tidak mungkin membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya sendiri di masa pandemi Covid-19. “Saya yakin Presiden Jokowi juga tidak ingin krama Bali sengsara karena kebijakan karantina dan PPKM. Pasti ada pertimbangan dengan lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” tegas Korwil Pemenangan Pemilu Bali-NTB-NTT DPP Partai Golkar ini.
Soal petisi komponen pariwisata dan masyarakat Bali ke Presiden Jokowi, Demer tidak memberi komentar. Namun soal dampak pandemi Covid-19 dan ada kebijakan pemerintah pusat soal karantina dan PPKM jelang Natal dan Tahun Baru pasti merupakan hal yang berat diterima.
“Pariwisata Bali menangis, ya kita semua menangis. Saya juga praktisi pariwisata, punya usaha hotel, tapi mau bagaimana lagi. Ya, hanya bersabarlah, karena memang faktor pandemi Covid-19. Kalau tidak ada pandemi Covid-19, saya yakin dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi nasional dan Bali sangat luar biasa,” tandas mantan Ketua Kadin Bali ini.
Sementara anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana dari Fraksi Demokrat, mengatakan pemerintah pusat bisa mencarikan solusi atas situasi pandemi Covid-19 saat ini. Terutama mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat. “Kalau memang kebijakan pemerintah dalam masa pandemi Covid-19 ini soal prokes harus terpaksa diperketat, ya ada solusi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Terutama UMKM. Bantuan untuk pelaku UMKM yang kena rentetan atas ambruknya pariwisata Bali harus diberikan perhatian,” ucap politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, ini.
Supadma Rudana menyebutkan, banyak masyarakat yang masih tercecer di Bali, belum pernah tersentuh bantuan pusat akibat ambruknya perekonomian.
Supadma Rudana juga menyebutkan pariwisata Bali bertahun-tahun sebelum pandemi Covid-19 juga berkontribusi untuk pusat. “Harus ada reward saat situasi seperti ini oleh pemerintah pusat kepada Bali,” kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI ini. *nat
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI membidangi perdagangan, UMKM, BUMN, dan investasi dari Fraksi Golkar Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, mengatakan kebijakan pemerintah yang memberlakukan karantina untuk wisman, pelaksanaan PPKM level 3 Jawa-Bali, untuk kepentingan masyarakat dari sisi kesehatan dan keselamatan.
“Saya yakin Presiden Jokowi sudah mengkaji dengan matang atas kebijakan karantina, PPKM, dan kebijakan lain di masa pandemi Covid-19 ini. Ya tidak ada pilihan lain selain bersabar,” kata Demer, politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Kamis (25/11).
Demer menyebutkan Presiden Jokowi tidak mungkin membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya sendiri di masa pandemi Covid-19. “Saya yakin Presiden Jokowi juga tidak ingin krama Bali sengsara karena kebijakan karantina dan PPKM. Pasti ada pertimbangan dengan lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” tegas Korwil Pemenangan Pemilu Bali-NTB-NTT DPP Partai Golkar ini.
Soal petisi komponen pariwisata dan masyarakat Bali ke Presiden Jokowi, Demer tidak memberi komentar. Namun soal dampak pandemi Covid-19 dan ada kebijakan pemerintah pusat soal karantina dan PPKM jelang Natal dan Tahun Baru pasti merupakan hal yang berat diterima.
“Pariwisata Bali menangis, ya kita semua menangis. Saya juga praktisi pariwisata, punya usaha hotel, tapi mau bagaimana lagi. Ya, hanya bersabarlah, karena memang faktor pandemi Covid-19. Kalau tidak ada pandemi Covid-19, saya yakin dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi nasional dan Bali sangat luar biasa,” tandas mantan Ketua Kadin Bali ini.
Sementara anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana dari Fraksi Demokrat, mengatakan pemerintah pusat bisa mencarikan solusi atas situasi pandemi Covid-19 saat ini. Terutama mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat. “Kalau memang kebijakan pemerintah dalam masa pandemi Covid-19 ini soal prokes harus terpaksa diperketat, ya ada solusi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Terutama UMKM. Bantuan untuk pelaku UMKM yang kena rentetan atas ambruknya pariwisata Bali harus diberikan perhatian,” ucap politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, ini.
Supadma Rudana menyebutkan, banyak masyarakat yang masih tercecer di Bali, belum pernah tersentuh bantuan pusat akibat ambruknya perekonomian.
Supadma Rudana juga menyebutkan pariwisata Bali bertahun-tahun sebelum pandemi Covid-19 juga berkontribusi untuk pusat. “Harus ada reward saat situasi seperti ini oleh pemerintah pusat kepada Bali,” kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI ini. *nat
1
Komentar