Desa Sudaji Terancam Krisis Air Bersih

 
SINGARAJA, NusaBali
Masalahnya biaya perbaikan pipa distribusi yang rusak akibat diterjang longsor dinilai cukup besar. Sedangkan pengelola air bersih di Desa Sudaji mengaku tidak punya dana.

Desa Sudaji merupakan satu dari lima desa bertetangga yang terdampak akibat pipa distribusi air bersih rusak diterjang longsor pada Minggu (29/1) lalu. Desa lain yang terdampak yakni Desa Sekumpul, Bebetin, Menyali, dan Sawan. Kerusakan pipa distribusi berada di lereng bukit wilayah air terjun Desa Sekumpul.

Desa Sudaji sendiri memilik dua pipa distribusi masing-masing berukuran 250 mm dan 400 mm. Kerusakan terparah pada pipa berukuran 400 mm, karena harus mengganti pipa sebanyak 10 lonjor, dimana satu lonjor panjang 6 meter.

Petugas teknis lapangan Bumdes Desa Sudaji, Gede Wilantara Selasa (7/2) menjelaskan, pemasangan pipa berukuran 400 mm harus ekstra hati-hati karena kondisi medan yang cukup berat. Di samping itu, ada sebanyak 10 lonjor pipa yang perlu diganti, karena pipa sebelumnya sudah rusak tidak bisa dipakai. Diperkirakan harga pipa satu lonjor berukuran 400 mm mencapai Rp 916 ribu. “Kerusakan pipa empat dim cukup panjang, sekitar 60 meter. Jika dihitung, butuh biaya sebesar Rp10 juta. Tadi kami sudah berusaha menyambung pipa, yang penyok dibuang. Pipa yang masih bagus kami sambung lagi. Belum lagi pipa yang berukuran dua setengah dim, jika dihitung kerusakannya lebih dari 600 meter,” ujar Wilantara.

Dikatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan perbaikan pipa bisa diselesaikan mengingat medan yang berat dan biaya yang besar. “Kami tidak bisa memastikan waktunya, kapan air bersih bisa kembali mengalir ke desa sudaji. Tugas kami hanya menyelesaikan perbaikan, selanjutnya untuk tahap pengelasan kami kembali akan minta bantuan kepada BPBD Buleleng,” ujarnya.

Sementara Ketua Bumdes Muncul Sari Aji Desa Sudaji, Putu Hartawan dikonfirmasi mengaku belum memiliki dana yang cukup untuk pembelian pipa pengganti pipa yang rusak. “Kas kami kosong, jadi belum bisa dipastikan, kapan perbaikan itu bisa dirampungkan. Sementara ini pihak bumdes masih menunggu kebijakan dari kepala desa,” jelasnya. *k19