Bupati Tamba: Ingat Istri, Urungkan Niat Korupsi

Prinsip tersebut juga ditanamkan kepada jajaran birokrasi Pemkab Jembrana. Hal ini diungkapkan Bupati Nengah Tamba dalam diskusi bertajuk ‘Bincang Antikorupsi Bersama Bupati Jembrana Nengah Tamba’, di Kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali, Jalan Melati Denpasar, Kamis (9/12) siang. Menurut Bupati Tamba, kalau sudah ingat keluarga, sayang keluarga, dan nama baik keluarga, pasti tidak ada niat korupsi. Pasalnya, kenyamanan dan keamanan anak-istri selalu ada dalam benaknya.

"Bagi saya, nama baik keluarga paling penting. Kenyamanan dan keselamatan keluarga sebagai bagian mencegah keinginan korupsi. Kalau kita dipenjara, bagaimana anak dan istri?" jelas Bupati Tamba.

Bupati Tamba menegaskan, mencegah korupsi yang dimulai dari keluarga memang banyak tantangannya. Maka, di keluarga juga ditanamkan mental yang sama. Salah satunya, tanamkan pola hidup sederhana di keluarga. Kalau hidup mewah, kata dia, tuntutan dan kebutuhan banyak, sehingga tergoda untuk memenuhinya dengan cara yang kurang tepat.

"Perlu hidup dengan kemampuan kantong sendiri. Kalau sudah bergaya dengan kemampuan kantong sendiri, keinginan korupsi pasti tidak ada," tandas politisi senior Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Nergara, Jembrana ini.

Setelah dari keluarga, lanjut Bupati Tamba, pencegahan korupsi kemudian naik ke birokrasi, dengan terus menekankan pelayanan yang memotong rantai korupsi itu sendiri. Dilakukan pelayanan yang bersih, tanpa embel-embel pungutan.

Dalam diskusi yang berlangsung selama 1 jam sejak siang pukul 14.30 Wita hingga sore pukul 15.30 Wita kemarin, Bupati Tamba menggeber kiat-kiatnya untuk mencegah budaya korupsi di daerah yang dipimpinnya bersama Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna. Salah satu caranya, dengan pelayanan secara online.

"Perbanyak layanan dengan pola online. Lakukan digitalisasi pelayanan, sehingga tidak ada peluang pungutan liar dan suap menyuap dalam mendapatkan pelayanan di birokrasi. Kalau sudah online, semuanya transparan," tandas Gupati yang mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali 2009-2014 dan Ketua Komisi III DPRD Bali 2014-2019 ini.

Menurut Bupati Tamba, mencegah korupsi juga penting dengan soliditas birokrasi yang memahami aturan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan aturan dan kewenangan. Peluang korupsi biasanya terjadi karena ada penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan.

“Yang terjadi dalam peristiwa korupsi itu, karena bukan hanya dari niat saja, tetapi juga lantaran tidak paham aturan. Banyak keputusan menjadi temuan hukum, merugikan negara dan menyeret pejabat ke penjara, lantaran tak paham aturan. Ini penting kita upayakan, dengan meningkatkan sumber daya birokasi kita sebagai upaya pencegahan korupsi," katanya.

Bupati Tamba juga mengatakan, pihaknya selalu menguatkan komunikasi dengan jajaran kepolisian dan kejaksaan di Jembrana, serta memperkuat komitmen mencegah korupsi. Dengan konsultasi bersama pihak yang punya kewenangan seperti kejaksaan dan kepolisian, korupsi itu bisa dicegah.

”Kejaksaan dan kepolisian ini kan ada dalam Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Komunikasi dengan Forkopimda ini penting. Mereka memberikan saran dan masukan, yang bisa dipakai rujukan birokrasi kita untuk bekerja lurus," tegas mantan Ketua Bappilu DPD Demokrat ini.

Sementara itu, Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, mengatakan apresiasi dengan pola pencegahan korupsi Bupati Tamba. "Kita memberikan penilaian positif atas yang disampaikan Bupati Tamba dalam membentengi diri melakukan niat korupsi. Artinya, dari keluarga dulu. Bupati Tamba lebih mengutamakan kenyamanan dan keselamatan keluarga, sehingga menghindari niat korupsi," ujar Umar Alkhatab.

Menurut Umar Alkhatab, budaya korupsi memang terkadang muncul dari keluarga. Tetapi, Bupati Tamba membalikkan keadaan dengan mengemas mental dari keluarga dulu. "Pak Bupati Tamba membalikkan keadaan, bagaimana korupsi dicegah dari keluarga yang disayangi. Bagaimana mental keluarga juga dibangun, supaya keluarga aman, sehingga tidak berniat korupsi," terangnya.

Alumni UGM Jogjakarta ini juga apresiasi Bupati Tamba, karena berbenah dari dalam, yakni birokrasi yang dipimpinnya. Disebutkan, Bupati Tamba punya komitmen untuk mencegah korupsi dari dalam birokrasi. “Baguslah itu, karena mau mencegah dari dalam supaya birokrasi tidak berperilaku korupsi," kata Umar Alkhatab.

Versi Umar Alkhatab, selama ini memang tidak banyak ada laporan tentang pelayanan yang menimbulkan korupsi dan pungutan liar di Bali. Namun, intervensi pihak tertentu terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah masih tetap ada. Misalnya, dalam dunia pendidikan, penentuan kuota penerimaan siswa baru masih ada intervensi dari pejabat politik.

Meski demikian, kata Umar Alkhatab, pihaknya akan terus mengawasi pelayanan publik, dengan standar pelayanan yang bebas Pungli. Termasuk adanya pelayanan lelet terhadap masyarakat. "Korupsi waktu istilahnya, karena korupsi itu kan tidak materiil saja, ada juga in materiil. Pelayanan yang tidak dikerjakan tepat waktu, itu juga korupsi," terangnya. *nat