Kemensos Tambahan Penerima BPNT dan PKH di Buleleng

Penambahan jumlah penerima didapatkan setelah Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengeluarkan kebijakan baru. Belasan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima baru, ditambahkan karena dampak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Buleleng, Nyoman Mariani Febrianti, Kamis (9/12) kemarin menjelaskan, penambahan penerima bantuan sosial ini terkait dengan PPKM masa pandemi. Sebanyak 14.589 KPM terdaftar sebagai penerima BPNT PPKM. Mereka akan menerima bantuan pangan non tunai senilai Rp 200 ribu per bulan.  Hanya saja bantuan yang didapatkan hanya enam bulan yakni dari Bulan Juli hingga Desember 2021.

“Penambahan penerima bantuan ini langsung ditentukan pusat, diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka menerima bantuan khusus masa PPKM Covid-19 selama enam  bulan. Untuk tahun depan kami belum menerima informasi lebih lanjut, apakah akan dilanjutkan atau tidak,” jelas Mariani seizin Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra.

Saat ini pemerintah pusat sedang mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebab bantuan hanya dapat dicairkan melalui elektronik. KPM yang mendapatkan bantuan tersebut akan menukarkan saldo dalam KKS-nya di gerai-gerai toko kelontong yang sudah bekerjasama untuk program ini.

Sebelum mendapatkan penambahan jumlah penerima bantuan program BPNT reguler di Buleleng sudah didapatkan oleh 42.136 KPM. Mereka rutin menerima bantuan sembako senilai Rp 200.000 per bulannya. Khusus penerima BPNT reguler, Kemensos juga memberikan tambahan dua kali alokasi bantuan (2 x Rp 200.00) di tahun ini.

Sementara itu selain program BPNT, Kabupaten Buleleng juga mendapatkan tambahan penerima PKH sebanyak 3.606 KPM. Sedangkan sebelum ada penambahan jumlah penerima PKH di Buleleng sebanyak 28.467 KPM. “Kebijakan baru dari pemerintah pusat dengan penambahan jumlah penerima bantuan untuk  mengatasi kemiskinan dampak dari pandemi Covid-19 ini, terutama saat PPKM, yang mengakibatkan keterbatasan ruang gerak masyarakat,” tutup Mariani. *k23